Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Boy Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk periphery maupun simpul kekuasaan yang menyatukan modal, kebijakan negara, dan narasi publik. Konsolidasi ini merepresentasikan wajah baru ekonomi-politik Indonesia, di mana kekuasaan dijalankan melalui harmoni antara elite bisnis, teknokrat, dan komunikator sosial.
Dalam peta kontemporer ekonomi-politik Indonesia, relasi antara Garibaldi “Boy” Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk apa yang dapat disebut sebagai nexus strategis, yakni persilangan antara kuasa ekonomi, pengaruh politik, dan penguasaan narasi publik.
Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda namun saling menyambung: Boy sebagai simbol kekuatan modal tambang dan energi, Erick sebagai jembatan antara negara dan korporasi, dan Maruarar sebagai politisi ideolog yang semakin luwes merangkul struktur kekuasaan baru.
Hingga pertengahan 2025, formasi ini tidak hanya merepresentasikan jejaring elite nasional, tetapi juga menawarkan cara baru bagaimana puzzle kekuasaan dijalankan, yakni melalui simbiotik antara sektor privat, birokrasi publik, dan pencitraan olahraga-masyarakat.
Lalu, mengapa ketiga tokoh ini seolah memiliki signifikansi dalam periphery politik kekuasaan?
Trio Multidimensi?
Relasi antara Boy dan Erick Thohir adalah titik awal yang paling mudah dibaca. Keduanya saudara kandung, namun memiliki pembagian peran strategis. Boy Thohir adalah pengusaha mapan yang menancapkan pengaruhnya di sektor pertambangan, khususnya sebagai pemilik Adaro Energy, hingga terlibat di beberapa proyek strategis negara.
Namanya lekat dalam daftar Forbes, tetapi lebih dari itu, ia adalah representasi dari kapital nasional yang aktif menentukan arah politik dari balik panggung. Dalam berbagai forum publik menjelang Pemilu 2024, Boy Thohir secara terbuka menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan, yang disebutnya mewakili sepertiga kekuatan ekonomi nasional, siap mendukung pasangan calon tertentu.
Pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, tetapi isyarat bahwa sirkuit ekonomi-politik Indonesia telah mengalami konsolidasi antara kekuatan modal dengan kepemimpinan nasional.
Erick Thohir melengkapi simpul itu dari sisi kebijakan. Sebagai Menteri BUMN sejak 2019 dan Ketua Umum PSSI sejak 2023, ia memainkan peran ganda, mengelola korporasi negara sekaligus menguasai panggung olahraga yang amat sensitif terhadap opini publik.
Posisi ini menjadikannya sebagai aktor multidimensi, menggabungkan pengaruh dalam kebijakan industri strategis (melalui BUMN), pencitraan sosial (melalui olahraga), dan jaringan internasional (melalui relasi dengan FIFA, IOC, serta sektor keuangan global).
Dalam beberapa momen penting, seperti pembukaan Bursa Efek awal 2024 atau penggalangan sponsor untuk Piala Presiden 2025, Erick tak hanya tampil sebagai pejabat, tapi juga sebagai simbol “penjaga harmoni elite”, mengaitkan relasi bisnis (Boy), dukungan politik (Maruarar), dan narasi rakyat (melalui sepak bola).
Masuknya Maruarar Sirait dalam orbit ini melengkapi tiga sisi mata uang BAE. Dikenal sebagai politisi yang lama berada di barisan ideologis PDIP dan kini berpindah haluan, Ara mengalami transformasi signifikan pasca-2024.
Ia kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan secara aktif terlibat dalam berbagai agenda pemerintah, bahkan di luar tupoksinya yang memiliki benang merah dengan Erick, salah satunya sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 dan agenda olahraga terkait lain Bersama sang Ketua Umum PSSI itu.
Dalam peran ini, Maruarar menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya bisa bergerak di ranah kebijakan teknokratis dan jejaring para pemilik kapital raksasa negeri ini, tapi juga memahami cara kerja “politik massa” melalui instrumen olah raga, terutama sepak bola dan jejaring massa lainnya.
Konfigurasi Khas
Tiga tokoh ini membentuk konfigurasi yang khas, Boy sebagai funder, Erick sebagai operator negara-bisnis, dan Ara sebagai penyambung sosial-politik ke publik luas.
Dalam kajian ekonomi-politik, konfigurasi seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai triangular symbiosis, sebuah hubungan saling menguntungkan antara pemilik modal, manajer kebijakan, dan politisi populis.
Teori ini memiliki kemiripan dengan konsep patron–client modern dalam studi Clifford Geertz yang menjelaskan bagaimana dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, relasi kekuasaan sering dibentuk oleh pertukaran kepentingan antara elite ekonomi dan politik, dengan narasi rakyat sebagai legitimasi simbolik.
Namun, yang membedakan konfigurasi BAE dengan patronase klasik adalah skalanya yang lebih luas dan medianya yang lebih beragam. Narasi rakyat kini tidak lagi hanya dimediasi oleh partai atau organisasi massa, tetapi juga oleh event-event olahraga besar, platform digital, dan simbol-simbol nasionalisme modern seperti timnas sepak bola.
Di sini, peran Erick sebagai Ketua PSSI menjadi sangat strategis, ia bukan hanya mengelola olahraga, tetapi juga “mengelola harapan kolektif”, menggunakan sepak bola sebagai kanal emosi publik yang bisa diarahkan ke legitimasi negara dan proyek-proyek kebijakan.
Di sisi lain, peran Maruarar atau Ara menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer, loyalitas politik bersifat cair, selama terjaga orientasi ideologis dan visibilitas kerja. Ia memposisikan diri sebagai figur yang berusaha membawa prinsip-prinsip “pro rakyat” ke dalam konteks baru kekuasaan, dengan menggandeng Erick dan Boy dalam proyek pembangunan sosial, olahraga, dan perumahan.
Ini kiranya adalah bentuk hibridisasi kekuasaan, di mana ideologi politik tidak lagi dipertahankan secara eksklusif, tetapi dipadukan dengan kapasitas teknokratik dan kemampuan mobilisasi publik.
Tentu, konfigurasi ini menyimpan potensi risiko. Pertama, ada bahaya konsolidasi elite yang terlalu dominan, menggeser partisipasi masyarakat sipil dan pelaku usaha kecil dari arena kebijakan publik.
Kedua, jika hubungan ini terlalu erat dan tanpa kontrol institusional, maka rawan terjadinya conflict of interest dalam alokasi proyek, regulasi industri, dan monopoli narasi media.
Ketiga, struktur seperti ini, meski efektif jangka pendek, berpotensi menciptakan krisis legitimasi jika tidak diiringi pemerataan hasil pembangunan atau akuntabilitas kebijakan.
Namun, melihat dari praktik sejauh ini, nexus BAE justru tampak sangat piawai menjaga ekuilibrium. Boy tetap berada di balik layar, menjaga pengaruh melalui bisnis dan forum elite. Erick terus menjadi wajah publik yang memadukan bisnis dan nasionalisme. Maruarar, dengan gaya komunikasinya yang khas, menjadi penghubung antara kerja-kerja elite dan basis rakyat.
Dalam sebuah negara dengan sejarah panjang relasi informal dan informalitas kekuasaan seperti Indonesia, formasi semacam ini bukanlah anomali, tetapi bentuk mutakhir dari cara elite nasional mengelola stabilitas, narasi, dan legitimasi.
Dengan kata lain, BAE bukan sekadar akronim dari tiga nama, tetapi konstruksi struktur kuasa yang merangkai ulang peta ekonomi-politik pasca-2024.
Mereka bukan hanya pelaku, tapi juga perancang ulang panggung di mana negara, bisnis, dan rakyat saling menatap. Dalam konteks itulah, analisis terhadap relasi Boy–Ara–Erick menjadi penting, bukan untuk menilai siapa lebih dominan, tetapi untuk memahami bagaimana kekuasaan kini bekerja dalam wajah yang lebih canggih, terstruktur, dan berorientasi naratif. (J61)
