Lebih dari delapan dekade setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II, tiga negara yang dahulu membentuk blok Axis—Jepang, Italia, dan Jerman—kini kembali menarik perhatian dunia. Namun kali ini, bukan karena ekspansi militer atau aliansi perang, melainkan karena fenomena politik yang menarik: ketiganya kini dipimpin atau berpotensi dipimpin oleh perempuan berhaluan kanan. Sanae Takaichi memimpin Jepang sebagai perdana menteri perempuan pertama, Giorgia Meloni telah menggenggam kekuasaan di Italia sejak 2022, sementara Alice Weidel dari Jerman berpotensi besar menjadi kanselir berikutnya.
Kehadiran tiga pemimpin perempuan ini sekilas tampak seperti kemenangan bagi representasi gender dalam politik. Namun, ironinya, ketiganya justru dikenal dengan agenda konservatif dan nasionalis yang keras—menggemakan sentimen politik yang pernah mendominasi ketiga negara mereka di era kelam sejarah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar kemajuan dalam kesetaraan gender, atau justru strategi politik baru untuk mengemas ulang ideologi lama dengan wajah yang lebih “dapat diterima”?
Untuk memahami signifikansi momen ini, kita perlu kembali ke konteks historis. Jepang, Italia, dan Jerman membentuk Axis Powers dalam Perang Dunia II, bersatu melawan kekuatan Sekutu dengan agenda ekspansionis dan militeristik. Kekalahan mereka pada 1945 menandai berakhirnya era tersebut dan memaksa ketiga negara merekonstruksi identitas politik mereka dalam tatanan dunia baru.
Namun kini, ketiga negara ini kembali berada di persimpangan politik yang menarik perhatian. Yang membedakan adalah bahwa transformasi politik ini dipimpin oleh perempuan—sesuatu yang mustahil dibayangkan di era Perang Dunia II. Giorgia Meloni dari partai Brothers of Italy, yang berakar pada gerakan neo-fasis pasca-perang, telah menjadi perdana menteri Italia sejak Oktober 2022. Ia adalah pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Italia modern dan dikenal dengan retorika keras terhadap imigrasi serta penekanan pada nilai-nilai keluarga tradisional.
Di Jepang, Sanae Takaichi membuat sejarah pada Oktober 2025 dengan menjadi perdana menteri perempuan pertama negara tersebut. Takaichi, yang mengaku sebagai pengagum Margaret Thatcher, telah lama dikenal sebagai politisi konservatif yang vokal. Ia mendukung revisi konstitusi pasifis Jepang, mengadvokasi peningkatan anggaran pertahanan, dan kerap mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial—simbol nasionalisme Jepang yang sensitif bagi negara-negara tetangga.
Sementara itu di Jerman, Alice Weidel memimpin partai Alternative for Germany (AfD) sebagai kandidat kanselir mereka. Dalam pemilihan umum Februari 2025, AfD meraih posisi kedua dengan dukungan yang mengejutkan, bahkan mendapat endorsemen dari tokoh internasional seperti Elon Musk. Weidel, dengan latar belakang sebagai ekonom Goldman Sachs, memimpin partai yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi yang ekstrem dan skeptisisme terhadap Uni Eropa.
Gaya Kepemimpinan Perempuan di Sayap Kanan
Kepemimpinan ketiga tokoh ini menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana perempuan menavigasi politik sayap kanan. Giorgia Meloni, misalnya, telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang tegas namun pragmatis. Sejak berkuasa, ia berupaya memoderasi beberapa posisi ekstrem partainya untuk mendapatkan legitimasi di panggung Eropa, sambil tetap mempertahankan agenda inti tentang imigrasi dan nilai-nilai tradisional. Meloni kerap menggunakan narasi tentang “melindungi keluarga Italia” dan “kedaulatan nasional” sebagai kerangka kebijakan-kebijakannya.
Takaichi di Jepang membawa pendekatan yang berbeda namun tetap konservatif. Ia dikenal sebagai teknokrat yang fasih dalam isu-isu ekonomi dan pertahanan, menggunakan keahliannya untuk melegitimasi agenda politik yang lebih hawkish. Takaichi mendukung kebijakan ekonomi yang ia sebut “Sanaenomics”—variasi dari Abenomics yang lebih menekankan intervensi negara dan proteksionisme ekonomi. Dalam isu sosial, ia konsisten menentang perubahan nama keluarga terpisah setelah menikah dan skeptis terhadap reformasi LGBT, mencerminkan konservatisme sosial yang dalam.
Alice Weidel menghadapi tantangan unik sebagai pemimpin partai yang sering dituduh memiliki elemen ekstremis. Menariknya, Weidel sendiri adalah lesbian yang hidup bersama pasangannya dan anak-anak mereka di Swiss—sebuah kontradiksi yang mencolok dengan basis konservatif AfD. Namun, ia berhasil menavigasi kontradiksi ini dengan fokus pada isu-isu ekonomi dan imigrasi, sambil menghindari diskusi mendalam tentang hak-hak LGBT. Strategi ini memungkinkannya mempertahankan kepemimpinan partai sambil tetap memproyeksikan citra modernitas.
Fenomena kepemimpinan perempuan di partai-partai sayap kanan bukanlah kebetulan semata. Profesor Manuela Caiani dari Scuola Normale Superiore di Italia menjelaskan konsep “femonationalism”—strategi di mana partai populis sayap kanan menggunakan kepemimpinan perempuan sebagai alat normalisasi. Dengan menempatkan perempuan di posisi puncak, partai-partai ini dapat membantah tuduhan seksisme sambil tetap mempertahankan agenda konservatif mereka.
Lebih lanjut, teori “strategic descriptive representation” yang dikembangkan oleh para peneliti politik menunjukkan bahwa partai-partai radikal kanan sengaja meningkatkan representasi perempuan untuk menarik pemilih perempuan tanpa mengubah substansi kebijakan mereka. Pemimpin perempuan menjadi wajah yang lebih dapat diterima bagi politik yang mungkin dianggap terlalu ekstrem jika dipimpin oleh laki-laki. Ini menciptakan ilusi inklusivitas sambil mempertahankan inti ideologis yang eksklusif.
Penelitian juga menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di partai sayap kanan sering menggunakan retorika keamanan dan perlindungan—tema-tema yang secara tradisional dikaitkan dengan peran domestik perempuan—untuk melegitimasi kebijakan keras terhadap imigrasi dan “orang luar”. Narasi “melindungi bangsa” menjadi perpanjangan dari narasi “melindungi keluarga”, menciptakan kesinambungan antara peran gender tradisional dan agenda politik nasionalis.
Pengulangan Sejarah atau Transformasi Baru?
Pertanyaan yang menggantung adalah: apakah kepemimpinan ketiga perempuan ini akan membawa ketiga negara bekas Axis ke arah yang berbeda dari masa lalu kelam mereka, atau justru mengulang kesalahan sejarah dengan kemasan baru?
Di satu sisi, kehadiran mereka memang memecahkan “langit-langit kaca” dalam politik. Tidak dapat disangkal bahwa memiliki perempuan memimpin negara-negara yang secara tradisional sangat patriarkal adalah pencapaian simbolik yang penting. Ini membuka jalan bagi perempuan lain dalam politik dan menantang asumsi tentang siapa yang bisa memimpin.
Namun di sisi lain, agenda yang mereka usung—nasionalisme keras, kebijakan imigrasi restriktif, skeptisisme terhadap institusi internasional, dan konservatisme sosial—menggemakan sentimen yang pernah membawa dunia ke dalam konflik dahsyat. Meskipun konteks global saat ini sangat berbeda dan tidak ada indikasi ketiga negara akan membentuk aliansi militer, kebangkitan politik sayap kanan di ketiga negara secara bersamaan tetap menjadi fenomena yang perlu dicermati.
Hannah Arendt, filsuf politik terkemuka, pernah mengatakan: “The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.” Kutipan ini sangat relevan untuk memahami fenomena Axis Women. Revolusi gender dalam kepemimpinan tidak otomatis menghasilkan revolusi dalam kebijakan. Perempuan di puncak kekuasaan tidak selalu berarti kemajuan progresif—kadang justru menjadi alat untuk mengonsolidasi nilai-nilai konservatif dengan legitimasi baru.
Kebangkitan Axis Women mengingatkan kita bahwa politik identitas jauh lebih kompleks dari sekadar representasi. Representasi perempuan dalam kepemimpinan adalah penting, namun bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Yang lebih krusial adalah substansi kebijakan dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Ketika tiga negara yang pernah bersatu dalam agenda destruktif kini dipimpin oleh perempuan berhaluan kanan, kita perlu bertanya: apakah ini benar-benar kebangkitan baru, atau sekadar pengulangan lama dengan aktor yang berbeda?
Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan ketiga negara ini, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi demokrasi global tentang hubungan kompleks antara representasi, ideologi, dan kekuasaan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
