Dengarkan artikel ini:
Banjir yang menenggelamkan Sumatra hari ini bisa jadi cermin masa depan Papua esok jika deforestasi sawit terus dibiarkan. Akankah kita mengulang kesalahan yang sama?
Dalam film Interstellar karya Christopher Nolan, bumi digambarkan sedang sekarat. Bukan karena perang nuklir, melainkan karena blight—wabah yang menyerang tanaman pangan akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan hilangnya biodiversitas. Manusia di film itu dipaksa memilih: terus mengeruk tanah yang kian tandus demi sisa-sisa jagung, atau mencari rumah baru di bintang-bintang karena rumah lama mereka sudah tidak lagi sanggup bernapas.
Indonesia hari ini sedang memainkan peran dalam skrip yang mirip. Banjir bandang yang menenggelamkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025 adalah “sinyal radio” dari alam yang sedang mengalami glitch. Namun, alih-alih memperbaiki sistem, kebijakan kita justru bergeser ke Timur, ke arah Papua—sebuah benteng terakhir yang kini terancam diubah menjadi hamparan monokultur raksasa. Jika Aceh adalah trailer dari sebuah film bencana, maka Papua adalah babak finalnya.
Desember 2025 mencatat tragedi kemanusiaan yang seharusnya membuat Indonesia tersentak: banjir bandang melanda Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya, menenggelamkan ribuan rumah, merenggut puluhan nyawa, dan memaksa ribuan keluarga mengungsi. Air bah datang dengan kecepatan mengerikan, mengubah sungai-sungai menjadi monster yang menelan pemukiman warga dalam hitungan jam. Namun, ini bukan sekadar bencana alam biasa—ini adalah konsekuensi ekologis yang telah lama diperingatkan para ahli.
Di tengah duka Aceh, ada pertanyaan mendesak yang harus dijawab Indonesia: Akankah Papua mengalami nasib serupa? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan alarm berbasis data. Saat Aceh tenggelam, rencana pembukaan lahan perkebunan sawit skala raksasa di Papua terus berjalan.
Papua Selatan kini memiliki 97.770 hektar lahan sawit—terluas di Papua—disusul Papua Barat (48.330 hektar), Papua (42.170 hektar), Papua Barat Daya (38.420 hektar), dan Papua Tengah (9.370 hektar). Grup-grup raksasa seperti Salim Group melalui Indogunta, Sinar Mas lewat Sinar Indah Persada, POSCO Group asal Korea Selatan, hingga Tunas Sawa Erma (TSE) yang dulunya bagian dari Korindo, kini menguasai ratusan ribu hektar lahan di Papua.
Narasi pemerintah sederhana: proyek sawit Papua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam negeri, mendukung ketahanan energi, dan membuka lapangan kerja. Namun, di balik narasi pembangunan itu, tersimpan pertaruhan eksistensial: mengorbankan hutan primer—paru-paru terakhir Indonesia—demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang akan menciptakan “utang ekologis” tak terbayar bagi generasi mendatang.
Pelajaran Mahal dari Sumatra yang Diabaikan
Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar bukanlah anomali. Secara saintifik, banjir tersebut terbukti diperparah oleh hilangnya tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai “spons” penyerap air hujan, kini berubah menjadi “lapangan licin” yang mengalirkan air langsung ke pemukiman warga. Ketika hujan deras turun, tidak ada lagi sistem akar pohon raksasa yang menahan air, tidak ada lagi lapisan gambut yang menyimpan cadangan air, yang tersisa hanya tanah terbuka yang membiarkan air mengalir bebas membawa malapetaka.
Dr. Samuel Robinson, ahli biogeokimia tanah asal Inggris, telah memperingatkan: “Sangat penting bagi kita untuk menyadari konsekuensi ekologis dari hilangnya hutan secara cepat di Asia Tenggara akibat produksi minyak sawit.” Peringatannya bukan retorika kosong. Data menunjukkan bahwa Sumatra telah kehilangan hampir 70 persen tutupan hutannya dalam lima dekade terakhir, dan perkebunan sawit adalah kontributor utama deforestasi ini.
Pola yang sama terulang di Kalimantan, di mana tambang batubara dan perkebunan sawit telah mengubah wilayah yang dulunya “aman” menjadi langganan banjir tahunan. Kabut asap musiman yang mengganggu pernapasan jutaan orang adalah bonus tragis dari pembangunan ekonomi eksploitatif. Biaya pemulihan bencana—yang mencapai triliunan rupiah—jauh melampaui pajak dan devisa yang dihasilkan dari ekspor sawit. Indonesia, tanpa sadar, sedang “memakan modal” alih-alih menikmati bunga investasi.
Yang lebih mencemaskan, Papua adalah “The Last Frontier”—benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Jika Sumatra dan Kalimantan sudah terlanjur hancur, Papua adalah kesempatan terakhir untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, alih-alih belajar dari tragedi, Indonesia justru tampak siap mengulang sejarah kelam deforestasi dengan skala yang lebih besar.
Paradoks Pembangunan: Ekonomi Hari Ini, Bencana Esok Hari
Argumen ekonomi untuk pembukaan lahan sawit di Papua memang tampak masuk akal di permukaan: swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah. Namun, argumen ini mengabaikan satu variabel krusial: biaya tersembunyi yang akan muncul 10-20 tahun ke depan.
Narasi pemerintah tentang bioetanol dan swasembada energi adalah contoh dari “Technological Solutionism”—keyakinan bahwa masalah lingkungan bisa diselesaikan hanya dengan inovasi teknologi (seperti biofuel) tanpa mengubah pola konsumsi dan ekstraksi.
Namun, secara filosofis, kebijakan ini menabrak prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Justice) yang dikembangkan oleh Edith Brown Weiss. Weiss berargumen bahwa setiap generasi memegang planet ini dalam “perwalian” (trust) untuk generasi mendatang. Dengan membabat hutan Papua demi sawit, kita sebenarnya sedang melakukan pencurian terhadap hak-hak anak cucu kita untuk mendapatkan air bersih dan udara segar.
Keuntungan dari ekspor sawit mungkin terlihat mengesankan dalam laporan APBN hari ini. Namun, mari kita hitung biaya yang akan datang: pemulihan infrastruktur yang hancur akibat banjir (triliunan rupiah), biaya kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dan air, hilangnya sumber pangan lokal yang selama ini menjadi jaminan ketahanan pangan masyarakat adat Papua, konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal, serta kerusakan biodiversitas yang nilainya tidak terhitung. Belum lagi kerugian tak kasat mata: hilangnya pengetahuan tradisional, punahnya spesies endemik, dan perubahan iklim mikro yang akan mengubah pola cuaca regional.
Ini adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom ekologi disebut sebagai “The Resource Curse”—kutukan sumber daya alam. Wilayah yang kaya sumber daya alam justru sering mengalami pembangunan yang lambat dan konflik berkepanjangan karena eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Papua, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, berisiko menjadi korban kutukan ini.
Prof. Polly Higgins, pengacara dan aktivis lingkungan asal Inggris, telah memperkenalkan konsep “Ecocide”—penghancuran ekosistem dalam skala masif yang dilakukan secara sadar demi keuntungan ekonomi. Apa yang terjadi di Aceh dan rencana pembukaan lahan sawit di Papua dapat dikategorikan sebagai ecocide, sebuah bentuk “bunuh diri ekologis” jika tidak ada mitigasi ketat dan perubahan paradigma pembangunan.
Bayangkan Papua sebagai Pandora dalam film “Avatar” karya James Cameron. Pohon-pohon raksasa di Papua bukan sekadar kayu bernilai ekonomi, melainkan sistem saraf bagi iklim Indonesia dan bahkan dunia. Perusahaan sawit dan pemerintah, dalam analogi ini, adalah RDA Corporation yang datang dengan alat berat, menyebut hutan sebagai “lahan tidur” yang harus dikonversi menjadi uang. Aceh adalah “Bumi” yang sudah hancur dalam film tersebut. Pesan moralnya sederhana namun menohok: jika kita menghancurkan “Pohon Jiwa” (Hutan Papua), tidak akan ada teknologi atau uang sawit yang bisa mengembalikan keseimbangan alam saat banjir datang menerjang.
Jalan Lain yang Mungkin: Belajar dari Kesuksesan Global
Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan lingkungan? Jawabannya: tidak. Beberapa negara telah membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan nyata yang bisa diimplementasikan.
Brasil, negara dengan hutan Amazon yang sering disebut sebagai “paru-paru dunia,” berhasil menurunkan deforestasi hingga 80 persen melalui moratorium ketat sejak 2012. Pemerintah Brasil menerapkan sistem monitoring satelit real-time, penegakan hukum yang tegas terhadap penebangan ilegal, dan insentif ekonomi bagi petani yang menjaga hutan. Hasilnya mengesankan: ekonomi tetap tumbuh, namun hutan Amazon tidak lagi menjadi korban pembangunan.
Kosta Rika memberikan contoh yang lebih spektakuler. Negara Amerika Tengah ini berhasil membalikkan deforestasi dari hanya 26 persen tutupan hutan menjadi 52 persen melalui program “Pembayaran Jasa Lingkungan” (Payment for Ecosystem Services). Pemerintah Kosta Rika membayar petani dan pemilik lahan yang menjaga dan memulihkan hutan. Program ini didanai dari pajak bahan bakar dan pariwisata ekologi yang berkembang pesat. Kini, Kosta Rika menjadi salah satu destinasi ekowisata terpopuler di dunia, menghasilkan devisa yang jauh lebih besar dan berkelanjutan dibanding industri ekstraktif.
Indonesia sebenarnya memiliki pilihan serupa untuk Papua. Pemerintah bisa menerapkan moratorium permanen terhadap pembukaan lahan sawit baru di Papua, mengalihkan investasi ke intensifikasi produktivitas lahan sawit yang sudah ada di Sumatra dan Kalimantan, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat adat di Papua, dan menciptakan sistem pembayaran jasa lingkungan bagi masyarakat Papua yang menjaga hutan.
Tragedi Aceh adalah cermin yang seharusnya membuat Indonesia berkaca. Kita sering menyebut Papua sebagai “paru-paru terakhir,” namun cara kita memperlakukannya lebih mirip “asbak terakhir”—tempat pembuangan untuk ambisi ekonomi jangka pendek yang akan meninggalkan abu penyesalan bagi generasi mendatang.
Membangun Papua tidak harus dengan membabatnya. Karena saat hutan terakhir tumbang, kita baru akan sadar bahwa uang sawit tidak bisa diminum saat kekeringan melanda, dan terpal bantuan tidak bisa menggantikan rumah yang hanyut saat banjir datang.
Seperti yang dikatakan Margaret Mead, antropolog legendaris Amerika: “We won’t have a society if we destroy the environment.” Kita tidak akan memiliki masyarakat jika kita menghancurkan lingkungan. Pertanyaannya sekarang: apakah Indonesia akan terus menuju jurang yang sama, atau memilih jalan berbeda untuk Papua?
Sumatra hari ini adalah peringatan. Papua esok adalah pilihan kita. (S13)
