Dengarkan artikel ini:
Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Jika kita membaca lebih dalam, ini adalah pernyataan filosofis yang tegas tentang relasi negara dan tubuh warganya.
Pada masa Restorasi Meiji di abad ke-19, Jepang melakukan sesuatu yang tampak sepele namun ternyata mengubah nasib sebuah bangsa: mereka mengubah piring makan rakyatnya. Pemerintah Meiji memperkenalkan konsumsi daging, mereformasi total sekolah kedokteran, dan menjadikan kesehatan tubuh warga sebagai proyek negara yang serius.
Hasilnya? Dalam waktu kurang dari lima dekade, Jepang berhasil menyamai kekuatan militer dan industri Barat — bukan semata karena senjata, melainkan karena tubuh-tubuh yang lebih kuat, otak-otak yang lebih tajam, dan generasi yang secara biologis lebih siap menghadapi persaingan global.
Hari ini, tanpa banyak yang menyadarinya, Indonesia tengah berdiri di persimpangan serupa. Dan Presiden Prabowo Subianto, dengan latar militernya yang terbiasa membaca medan perang, tampaknya memahami sesuatu yang sering luput dari perhatian para teknokrat: bahwa kedaulatan sejati sebuah bangsa tidak dimulai dari moncong senjata, melainkan dari piring makan dan ruang praktik dokter.
Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Jika kita membaca lebih dalam, ini adalah pernyataan filosofis yang tegas tentang relasi negara dan tubuh warganya. Negara tidak lagi hanya mengurus batas wilayah dan administrasi kependudukan — negara kini hadir di meja makan, di ruang periksa, bahkan di laboratorium tempat calon-calon dokter spesialis ditempa.
Di sinilah relevansi konsep biopolitik dari filsuf Prancis Michel Foucault menjadi sangat hidup. Foucault berargumen bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui ancaman hukuman atau kekerasan semata, melainkan melalui mekanisme yang jauh lebih halus: pengelolaan kehidupan populasi secara sistematis.
Kekuasaan modern, kata Foucault, adalah kekuasaan yang “membuat hidup” — make live — dengan mengatur nutrisi, kesehatan, reproduksi, dan produktivitas warga. Negara yang melakukan ini bukan negara yang otoriter dalam arti lama; ini adalah negara yang mengambil tanggung jawab paling mendasar atas keberlangsungan hidup rakyatnya.
Prabowo sedang melakukan persis itu. Program makan bergizi gratis menyasar jutaan anak yang selama ini tumbuh dalam bayang-bayang stunting dan kekurangan gizi kronis. Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka yang mengkhawatirkan — sebuah bom waktu demografis yang jika tidak dijinakkan, akan meruntuhkan seluruh mimpi Indonesia Emas 2045 sebelum sempat terwujud.
Dalam kerangka Foucault, intervensi nutrisi ini adalah bentuk biopolitik positif: negara hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan setiap warganya memiliki modal biologis yang cukup untuk menjadi manusia produktif.
Lebih jauh, pemerintah juga mendorong pemeriksaan kesehatan massal, perbaikan sanitasi lingkungan, dan pemberantasan kawasan kumuh yang selama ini menjadi inkubator penyakit. Ini bukan program tambal sulam. Ini adalah intervensi struktural yang mencerminkan kesadaran bahwa tubuh warga adalah aset strategis negara yang paling berharga — lebih berharga dari cadangan devisa mana pun.
Dokter Sebagai Garis Depan Nirmiliter
Jika program nutrisi adalah strategi jangka panjang, maka reformasi dunia kedokteran adalah taktik jangka menengah yang tidak kalah kritisnya. Prabowo mendorong peningkatan kuota beasiswa kedokteran, percepatan produksi dokter spesialis, hingga wacana keterbukaan mendirikan universitas khusus kedokteran sebagai cabang dari kampus-kampus top dunia.
Langkah ini membentur tembok resistensi dari sebagian kalangan profesi medis yang merasa terancam dengan perubahan yang terlalu cepat. Namun jika kita meminjam kacamata sosiolog Amerika Alex Inkeles, resistensi semacam itu adalah gejala klasik dari ekosistem yang terlalu lama menikmati kelangkaan yang diciptakannya sendiri. Inkeles, dalam teorinya tentang manusia modern, menegaskan bahwa modernisasi sejati mensyaratkan populasi yang sehat, melek, dan berdaya secara fisik maupun intelektual. Tanpa kapasitas biologis dan medis yang mencukupi, seluruh mesin pembangunan hanya akan berputar di tempat.
Indonesia selama ini menghadapi paradoks yang menyedihkan: negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, namun rasio dokter terhadap penduduk yang jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia. Akibatnya, rakyat di Jawa mungkin bisa mengakses spesialis jantung dalam hitungan hari, sementara rakyat di Papua Pegunungan harus berjalan berminggu-minggu hanya untuk bertemu dokter umum. Ketimpangan ini bukan hanya masalah kesehatan — ini adalah masalah keadilan, masalah kedaulatan, dan dalam logika pertahanan Prabowo, ini adalah kerentanan nasional yang nyata.
Di sinilah perspektif Health-Security Nexus menjadi relevan. Teori ini, yang berkembang dalam kajian keamanan kontemporer, melihat kesehatan sebagai komponen integral dari ketahanan nasional. Populasi yang sakit-sakitan, kekurangan tenaga medis, dan bergantung pada impor obat-obatan adalah bangsa yang rentan — bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara geopolitik.
Seorang presiden berlatar militer seperti Prabowo tentu membaca peta ini dengan sangat jelas: musuh tidak selalu datang dari luar perbatasan; ia bisa datang dari dalam tubuh warga negara sendiri, dalam bentuk penyakit yang tidak tertangani dan generasi yang tumbuh tidak optimal.
Dengan membenahi ekosistem kedokteran — dari hulu pendidikan hingga hilir layanan — Prabowo sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai garis pertahanan nirmiliter: sebuah sistem yang memastikan setiap warga negara memiliki akses pada kesehatan bukan sebagai privilege, melainkan sebagai hak dasar yang dijamin negara.
Pertaruhan Besar Sebuah Bangsa
Kembali ke analogi Restorasi Meiji: yang membuat reformasi itu berhasil bukan hanya niat baiknya, melainkan konsistensi, keberanian untuk melawan status quo, dan visi jangka panjang yang melampaui kepentingan satu rezim. Prabowo kini berdiri di titik yang sama. Program-program kesehatan yang ia dorong memiliki semua bahan yang diperlukan untuk menjadi sebuah revolusi biopolitik yang sesungguhnya — sebuah perombakan mendasar pada cara negara memandang dan memperlakukan tubuh warganya.
Namun revolusi biopolitik yang sejati bukan hanya soal angka dan target. Ia adalah tentang membangun kepercayaan bahwa negara hadir bukan sebagai pengontrol, melainkan sebagai pelindung. Ketika seorang ibu di pelosok Kalimantan tidak lagi khawatir anaknya tumbuh stunting karena negara memastikan gizinya tercukupi; ketika seorang petani di NTT bisa mengakses dokter spesialis tanpa harus menjual ladangnya; ketika seorang calon dokter dari keluarga miskin bisa meraih gelar spesialisnya karena negara menanggung biayanya — di situlah revolusi biopolitik Prabowo menemukan makna sejatinya.
Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa politik yang paling mendasar adalah politik yang berurusan dengan kondisi-kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Bukan kekuasaan demi kekuasaan, melainkan kekuasaan yang dipakai untuk memastikan kehidupan itu layak untuk dijalani.
Prabowo, dalam kebijakan-kebijakan kesehatan yang ia gulirkan, sedang menguji apakah negara ini serius dengan janjinya. Pertaruhannya besar: apakah revolusi ini akan berhasil melahirkan generasi Indonesia yang perkasa secara biologis dan berdaulat secara kesehatan, atau akan berhenti sebagai sekadar retorika program yang indah di atas kertas?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan datang hari ini. Ia akan datang dua puluh tahun ke depan, dari tubuh-tubuh anak-anak yang hari ini sedang menikmati makan siangnya. (S13)
