Ketika Harga Pangan Mencekik: Dapur Warga Tak Lagi Ngebul

tirto.id – Dapur rumah Aeni (43), tak lagi sesibuk dahulu. Aroma semerbak tumis sayur dan gorengan yang biasanya memenuhi meja makan kini digantikan bungkus plastik dari warung makan siap saji.

Bukan tanpa alasan, Aeni memilih enggan memasak, sebab harga bahan mentah yang melonjak naik telah mengubah dapur menjadi tempat yang ‘mahal’.

Kondisi yang dialami Aeni, itu adalah salah satu potret masyarakat urban Jakarta 2026, ketika harga pangan melonjak naik, memaksa warga berhenti mengepulkan asap dapur demi menjaga sisa tabungan yang nyaris tak tersisa.

Sebagian besar penghasilan Aeni digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan hingga biaya sekolah anak.

“Sekarang Rp50 ribu cuma dapat satu lauk sama telur,” kata Aeni, saat ditemui Tirto di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Selain beban untuk perut tiap hari tak kosong, Aeni juga harus membayar token listrik dan biaya pendidikan anak. Dalam kondisi seperti ini, menabung bukan lagi prioritas, melainkan sekadar sisa harapan di dompet.

“Belanja sayur mahal, mending beli makanan yang sudah jadi seperti ayam goreng atau warteg,” katanya.

Aeni mengaku memiliki penghasilan Rp4,5 juta per bulan. Ia mengatakan penghasilan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk menanbung. “Gaji yang sekarang layak sih lumayan, tapi jadinya cuma mencukupi untuk sehari-hari, bukan buat nabung,” tutur Aeni.

Kondisi serupa juga dirasakan Putra (26), yang mengaku harus mengatur pengeluaran dengan ketat jika ingin menyisihkan tabungan. Dalam sehari, pekerja swasta Jakarta itu, disiplin membatasi pengeluaran makannya. Tak lebih dari Rp75 ribu untuk tiga kali makan tanpa tambahan jajan.

Putra, salah satu masyarakat yang memilih menahan belanja dan memperbesar tabungan. Bukan karena pengin kian makmur, melainkan karena rasa cemas bahwa hari esok mungkin akan menuntut biaya hidup yang jauh lebih mencekik.

“Kenaikan paling terasa di kebutuhan dapur. Telur, sayur, daging mahal kalau beli mentahnya, sekarang lebih pilih beli makanan siap makan saja,” kata Putra, kepada Tirto.

Meski begitu, Putra masih merasa penghasilannya cukup untuk hidup sederhana. Ia tetap berusaha menyisihkan tabungan, meski dalam jumlah kecil.

“Saya masih merasa hidup layak, dengan syarat harus cari celah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada penyesuaian dalam pengelolaan uang, sih.” katanya.

Putra berkata dirinya memiliki penghasilan Rp6,5 juta per bulan. Ia mengatakan penghasilan yang diperolehnya itu memang dianggap cukup. Namun, ia tetap memilih menekan pengeluaran belanja kebutuhan demi bisa menabung meski kondisi ekonomi tak menentu.

“Saya melihat kondisi saat ini tidak stabil. Lebih baik memaksa tekan biaya belanja dan lainnya untuk nabung sedikit,” kata Putra.

Potret masyarakat seperti Putra dan Aeni menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak selalu membuat konsumsi berhenti, melainkan mengubah pola. Ketika bahan mentah menjadi mahal, pilihan bergeser ke makanan menjadi yang dianggap lebih praktis dan terukur pengeluarannya.

Menukil Antara, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan, seperti komoditas telur ayam ras mencapai Rp32.300 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah Rp71.550 per kg, per Sabtu (18/4/2026).

Telur ayam di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.150 per kg, bawang putih Rp39.950 per kg. Selain itu beras, kualitas bawah I di harga Rp14.600 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.100 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg. Beras kualitas super I di harga Rp17.400 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.900 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp46.300 per kg, cabai merah keriting Rp45.250 per kg, dan cabai rawit hijau Rp48.950 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.400 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.700 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.850 per kg. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.650 per liter.

Laju Harga Kebutuhan Pokok Lebih Cepat dari Pendapatan

Secara makro, laju inflasi Indonesia sepanjang awal 2026 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. mencatat inflasi tahunan berada di angka 3,55 persen pada Januari 2026, kemudian naik menjadi 4,76 persen pada Februari, sebelum akhirnya melandai ke 3,48 persen pada Maret 2026. Penurunan pada Maret menandakan tekanan harga mulai mereda setelah sempat meningkat. Pelandaian ini dipengaruhi oleh menurunnya inflasi inti dan harga pangan bergejolak.

Secara sederhana, kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terjadi, tetapi lajunya tidak secepat bulan sebelumnya. Dengan kata lain, harga-harga tetap lebih tinggi dibanding tahun lalu, hanya saja kenaikannya mulai melambat.

Tekanan tersebut terlihat jelas pada sektor pangan. Laporan Databoks menunjukkan harga bahan pokok masih mengalami kenaikan di awal April 2026, seperti minyak goreng yang naik sekitar 4,99 persen dalam sebulan, serta komoditas lain seperti bawang, daging sapi, gula, dan beras yang ikut terdorong naik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok makanan juga menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan, menandakan bahwa kenaikan harga paling terasa justru berasal dari kebutuhan sehari-hari.

Tekanan pada pangan bahkan sudah terlihat sejak awal tahun. Inflasi kelompok volatile food secara tahunan sempat melonjak hingga 4,64 persen pada Februari 2026, meningkat tajam dibanding periode sebelumnya.

Artinya, meskipun secara umum inflasi mulai terkendali, komponen yang paling sering dikonsumsi masyarakat justru masih mengalami tekanan harga. Kondisi ini membuat masyarakat tetap merasakan beban biaya hidup yang tinggi.

Diretur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara harga dan pendapatan.

“Meskipun ada kenaikan UMR rata-rata di angka 5-9 persen, namun rata-rata gaji di tahun 2025 hanya naik sebesar 1,9 persen dibandingkan 2024,” kata Huda, saat dihubungi Tirto.

Artinya, pertumbuhan pendapatan lebih lambat dari kenaikan harga. Selisih ini menggerus daya beli.

“Inflasi harga barang bergejolak menyentuh di angka 4,24 persen per Maret 2026. Jika kenaikan rata-rata gaji di kisaran 2 persen-an juga, maka sudah tergerus kenaikan inflasi,” kata dia.

Meskipun pendapatan naik secara nominal, kemampuan membeli justru menurun. Masyarakat harus mengeluarkan porsi lebih besar untuk kebutuhan yang sama.

Tekanan ini diperkirakan berlanjut. Huda menyebut faktor global turut mendorong kenaikan harga. Dengan kata lain, meskipun secara nominal pendapatan meningkat, secara riil kemampuan membeli justru menurun. Masyarakat harus mengeluarkan porsi pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

Tekanan tersebut juga diperkirakan belum akan sepenuhnya mereda. Huda menambahkan bahwa faktor global turut memperbesar potensi kenaikan harga ke depan.

“Ditambah lagi ada expected inflation ke depan dari adanya gejolak perang di Timur Tengah yang menyebabkan harga barang secara global juga mengalami peningkatan,” ujarnya.

Kondisi ini memperkuat gambaran tekanan biaya hidup tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global yang berdampak pada harga pangan dan komoditas.

Pandangan ini sejalan dengan pengamatan perencana keuangan, Mike Rini, yang melihat langsung dampaknya pada masyarakat. Ia menekankan indikator makro seperti inflasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di tingkat rumah tangga, terutama ketika kenaikan terjadi pada kebutuhan pokok.

“Kalau inflasi juga naik, berarti kenaikan upah itu akan tergerus. Jadi daya beli bisa saja tetap atau bahkan menurun,” kata Mike.

Dengan demikian, meskipun data menunjukkan inflasi mulai melandai, tekanan terhadap daya beli masyarakat masih terus berlangsung, terutama karena harga kebutuhan dasar belum kembali turun dan pendapatan belum mampu mengejar kenaikan tersebut.

Perubahan Pola Keuangan Masyarakat

Di tengah tekanan harga dan keterbatasan kenaikan pendapatan, masyarakat mulai mengubah cara mengelola keuangan. Nailul Huda mencatat adanya pergeseran dalam komposisi penggunaan pendapatan.

“Per awal tahun ini, ada penurunan proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Di sisi lain, ada kenaikan proporsi yang ditabung,” ujarnya.

Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menahan belanja dan memperbesar cadangan keuangan. Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi. Ia menilai, keputusan tersebut berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan.

“Indeks ekspektasi ekonomi ke depan juga turun. Artinya, masyarakat tidak percaya ekonomi ke depan bakal baik, maka mereka justru banyak menabung,” ujarnya.

Dengan kata lain, peningkatan tabungan bukan semata karena kemampuan finansial yang membaik, melainkan karena kekhawatiran terhadap masa depan. Masyarakat cenderung bersikap defensif, mengurangi konsumsi untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi. Namun, perubahan perilaku ini memiliki konsekuensi lebih luas terhadap perekonomian.

“Kondisi tersebut sebenarnya baik bagi individu, namun menimbulkan efek negatif ke konsumsi rumah tangga dan ekonomi,” jelas Huda.

Ia menjelaskan, ketika konsumsi melemah, perputaran uang di masyarakat ikut melambat. Kondisi ini dinamakan crowding out effect, uang yang seharusnya bisa mempercepat perekonomian justru ditahan atau ditabung.

Antara Data dan Realitas Sehari-hari

Di tengah tekanan yang dirasakan masyarakat, pemerintah tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen, meskipun situasi global masih diliputi ketidakpastian.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen.

Menurutnya, jika angka itu tercapai Indonesia dipastikan keluar dari kutukan pertumbuhan stagnan di level 5 persen yang selama ini terjadi.

“Prediksi kita di kuartal pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen. Itu seperti angka biasa ya. Tapi ini angka yang luar biasa. Karena kalau ini terjadi, berarti kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya diskusi Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah, kata dia, akan menggelontorkan belanja negara hingga Rp809 triliun pada kuartal I-2026. Anggaran tersebut mencakup percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, berbagai paket stimulus, serta belanja modal yang mendorong konsumsi dan investasi.

Purbaya menekankan kebijakan fiskal tahun ini dirancang ekspansif, namun tetap pruden. Defisit anggaran dijaga di kisaran 2,9 persen hingga 3 persen dari PDB, sementara utang tetap terkendali.

“Jadi, kita sedikit mengorbankan fiskal dalam sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun, sekarang jadi mulai naik. Tapi itu kita lakukan tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi masih dapat dijaga melalui intervensi kebijakan, termasuk penguatan konsumsi domestik dan stabilitas sektor fiskal. Namun, kondisi makro tidak selalu sejalan dengan pengalaman masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi belum tentu langsung meningkatkan daya beli, terutama bagi pekerja dengan penghasilan tetap. Perbedaan ini terlihat dari cara masyarakat menyesuaikan pengeluaran agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

Penyesuaian yang Dapat Dilakukan

Dalam situasi seperti ini, strategi pengelolaan keuangan menjadi makin penting. Masyarakat dituntut untuk lebih selektif dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Mike Rini, salah satu bentuk penyesuaian adalah mencari alternatif dengan harga lebih efisien.

“Barang yang sama, kalau dibeli di tempat berbeda, harganya bisa beda. Jadi masyarakat perlu lebih resourceful untuk menjaga daya beli,” ujarnya.

Selain itu, prioritas pengeluaran menjadi kunci utama. Menurut Mike, gaya hidup bisa diatur, dikurangi atau memilih alternatif yang lebih efisien. Ia juga menekankan bahwa menabung tetap perlu dilakukan, meskipun dalam jumlah terbatas.

Pada akhirnya, kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya persoalan angka, tetapi juga keputusan sehari-hari yang harus diambil masyarakat, mulai dari memilih jenis makanan, mengatur pengeluaran, hingga menentukan apakah masih ada sisa untuk ditabung.

Dalam kondisi ini, banyak masyarakat tidak lagi berfokus pada pertumbuhan kesejahteraan, melainkan menjaga keseimbangan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang terus bergerak.

===========

Dini Puspita Ramadhani berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.