Saksi yang Harus Bersaksi Lagi

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #19
PinterPolitik.com

Proyektor itu menyala di siang hari. Cahayanya harus berebut dengan matahari Jakarta yang menerobos tirai ruang tamu di Brawijaya. Di layar, rekaman yang telah berumur dua puluh empat tahun: jalan-jalan Ambon yang terbakar, kuburan yang belum rapi, orang-orang muda yang memegang parang. Di depan proyektor, seorang pria berumur delapan puluh tiga tahun duduk di kursi. Ia baru turun dari pesawat Tokyo empat jam sebelumnya. Rekaman itu, katanya, adalah saksi.

Tetapi yang dipertontonkan bukan pertunjukannya.

Yang dipertontonkan bukan serangan kepada seorang tokoh. Yang diuji adalah apakah sebuah republik modern masih tahu cara memperlakukan mantan negarawannya di zaman algoritma. Dalam empat belas hari, antara awal dan pekan ketiga April, seorang eks-wakil presiden dua periode diserang dari empat arah. Sembilan belas organisasi Kristen dan lintas-ormas melaporkannya ke Polda atas tuduhan penistaan agama. Kata yang ia pakai di masjid kampus pada Maret dipotong menjadi video empat puluh tujuh detik, lalu diedarkan sebagai bukti. Namanya muncul di linimasa dengan angka tiga puluh koma tiga puluh tiga triliun rupiah utang Kalla Group ke bank-bank pelat merah. Rincian per bank sespesifik itu hanya bisa datang dari kebocoran internal. Massa berdemonstrasi di gedung pengawas keuangan menuntut audit pembangkit listrik di Poso. Klaimnya sendiri bahwa presiden ketujuh menjadi presiden karena jasanya — ditolak bahkan oleh Wakil Ketua Umum partai yang pernah ia pimpin — membuka front kelima yang sebenarnya tidak perlu. Seorang negarawan delapan puluh tiga tahun seharusnya tahu bahwa kesenioran tidak memerlukan klaim jasa.

Apakah ini orkestrasi tunggal? Mungkin bukan. Yang lebih mungkin adalah sesuatu yang dalam literatur politik mutakhir disebut opportunity structure — keadaan di mana tiga faksi yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan menemukan jendela yang sama pada waktu yang sama. Pelapor ceramah Ramadhan itu adalah organisasi pemuda yang ketua umumnya kader partai dari lingkar politik tertentu. Pengunggah potongan video itu adalah komentator dari lingkar yang sama. Pemicu tagar utang, sebaliknya, barangkali relawan simpatisan pemerintah.

Moisés Naím pernah menulis bahwa di era ketika kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi melainkan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang saling bisa melukai, konspirasi tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah lingkungan permisif di mana setiap faksi melihat peluang yang sama. Empat belas hari April memberikan lingkungan itu. Tidak perlu meja bundar untuk menghasilkan pertempuran empat arah.

Tetapi dari empat vektor itu, satu yang paling patut menjadi berita: kebocoran data pinjaman Himbara. Rincian Rp 16,38 triliun di Bank Mandiri, Rp 7,1 triliun di BNI, Rp 6,08 triliun di BRI, Rp 766,5 miliar di BSI — angka sedetil ini tidak beredar di ruang publik tanpa dugaan pelanggaran kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Ancaman pidananya dua hingga empat tahun, denda sepuluh miliar rupiah. Sumbernya hampir pasti orang dalam Himbara atau pengawasnya. Namun sejak angka itu viral pertengahan April, tidak ada pernyataan publik dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada permintaan audit forensik dari manajemen Himbara. Tidak ada investigasi internal yang diumumkan. Di negara mana pun yang serius, kebocoran sebesar ini akan memicu audit nasional. Di republik ini, ia justru mati sebagai gosip yang habis dipakai sehari. Skandal sebenarnya mungkin bukan pada angka utangnya — melainkan pada banalitas kebocorannya. Kalau peristiwa semacam ini tidak diselidiki, pembaca cermat akan menyimpulkan sendiri: data nasabah korporat di republik ini bukan semata rahasia bank, melainkan amunisi politik yang menunggu waktu.

Lalu mengapa kepungan ini terjadi justru sekarang? Jawabannya barangkali ada pada dua pekan di Maret. Tiga Maret, malam di Istana Merdeka, tokoh yang dikepung ini hadir sebagai yang pertama tiba dalam pertemuan tiga setengah jam tentang dampak perang AS-Israel terhadap Iran. Ia disambut sebelum kepala negara lain yang diundang. Delapan belas Maret, di markas kemanusiaan yang ia pimpin, ia menerima duta besar Iran untuk kedua kalinya, mengatur bantuan obat-obatan yang Jakarta tidak bisa kirim secara resmi tanpa biaya diplomatik ke Washington. Dua puluh dua April, di rumah sakit di Sorong, Wakil Presiden menyebutnya idola dan mentor. Ini bukan diam yang lalai. Ini konfigurasi statecraft yang lebih tua dari politik — penghormatan yang disalurkan lewat perantara, saluran yang dijaga tetap terbuka, batas yang tidak perlu diucap tetapi dipahami. Presiden Prabowo mengerti apa yang sedang ia lindungi: eks-wapres dua periode yang menjadi jalur diplomasi paralel ketika jalur resmi harus menahan diri. Menutup JK berarti menutup sebuah kanal yang tidak bisa dibuka kembali.

Dan di sinilah kepentingan analisis bergeser dari pribadi ke struktur. Siapa yang paling rugi kalau saluran paralel ini tertutup? Presiden kehilangan deniability channel — kemampuan menjangkau Teheran tanpa tercatat di Washington. Diplomasi Indonesia kehilangan perantara Islam-Asia yang sulit direplikasi dalam satu dekade. Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa tatanan politik runtuh bukan hanya karena konflik, melainkan karena institusi kehilangan memori. Henry Kissinger menambahkan bahwa diplomasi sering gagal bukan karena kurang niat, melainkan karena tidak ada lagi orang yang ingat bagaimana krisis lama pernah diselesaikan. Amerika memelihara Carter, Clinton, dan Obama sebagai utusan informal ketika Gedung Putih perlu berbicara tanpa berbicara. Jepang menjaga jaringan elder networks-nya. Singapura merawat memori era Lee sebagai aset institusional. Kita, sebaliknya, kadang memperlakukan mantan pemimpin kita sendiri sebagai trending topic. Beberapa demokrasi di dunia memasuki fase yang barangkali pantas disebut political cannibalism: ketika sistem tak lagi memanfaatkan pengalaman para senior statesmen, melainkan mengunyah reputasi mereka demi siklus kemarahan mingguan. Yang untung dari siklus itu, ironisnya, adalah faksi-faksi kecil yang memperoleh mata uang politik dari skandal. Partai-partai kecil mendapat amunisi mengukur loyalitas basis pendukungnya. Kelompok relawan memperoleh disiplin internal dengan menunjukkan bahwa kritik dari luar akan dihukum. Ini adalah politik penghinaan: murah bagi pelakunya, mahal bagi negara. Ia menghasilkan sorak sehari, tetapi mengikis kepercayaan bertahun-tahun. Habibie wafat tanpa lembaga yang merawat catatan transisi 1998. Abdurrahman Wahid wafat tanpa institusi yang meneruskan diplomasi lintas agamanya. Setiap eks-pemimpin kita nanti akan berhadapan dengan pola yang sama.

Sore itu di Brawijaya, proyektor padam setelah satu setengah jam. Wartawan berpamitan. Pria delapan puluh tiga tahun itu berdiri perlahan dan masuk ke ruang dalam. Cahaya di layar telah mati. Tetapi cahaya yang mati itu bukan hanya lampu ke tembok. Ia adalah tanda bahwa sebuah bangsa sedang menguji sesuatu yang lebih dalam daripada bersalah atau tidaknya seorang tua. Persoalannya bukan apakah ia masih relevan. Persoalannya adalah apakah republik ini masih tahu cara memakai orang yang relevan. Cahaya proyektor telah padam. Tetapi bangsa yang lupa membaca bayangannya sendiri biasanya berjalan lebih gelap dari malam.

Tetapi saksi tidak selalu cukup.

Dan kalau saksi tidak cukup, yang harus dibuka bukan proyektor — melainkan sejarah itu sendiri. Ke Malino, dua puluh empat tahun yang lalu.

**********************