Dengarkan artikel ini:
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memantik kontroversi global saat menyebut Indonesia berhak memungut tarif di Selat Malaka — mencontoh Iran di Hormuz. Dalam hitungan jam, Bloomberg menjadikannya headline dunia. Purbaya langsung walk back, namun Indonesia telanjur disebut sebagai aktor geopolitik yang berpikir ofensif soal aset geografisnya, meski belakangan sudah dibantah oleh Menlu Sugiono.
Pada 1429, Raja Eric dari Pomerania melakukan sesuatu yang tampak sederhana namun mengubah sejarah dunia: ia membangun dua kastil di tepi selat tersempit Eropa, lalu memerintahkan meriam diarahkan ke kapal-kapal yang lewat. Pesannya satu kalimat — bayar, atau tenggelam.
Selat Øresund, pemisah Denmark dan Swedia, lebarnya hanya empat kilometer. Cukup sempit untuk meriam abad pertengahan menjangkau sisi seberang. Cukup vital untuk memaksa seluruh perdagangan Laut Baltik — biji-bijian Polandia, kayu Rusia, ikan haring Norwegia — melewati satu titik sempit yang dikuasai satu mahkota.
Selama 428 tahun berikutnya, Denmark memungut Sound Dues dari setiap kapal yang lewat. Pada puncaknya di abad ke-16 dan 17, dua pertiga dari seluruh pendapatan negara Denmark berasal dari tarif ini — bukan dari hasil bumi, bukan dari manufaktur, tetapi dari kenyataan geografis yang kebetulan mereka duduki.
Yang lebih mengejutkan: ketika Denmark kehilangan pantai timur selat itu kepada Swedia melalui Perjanjian Roskilde 1658, kapal-kapal tetap membayar selama lebih dari enam dekade setelahnya. Seorang penulis kontemporer mencatat dengan heran: “Hanya Tuhan yang tahu mengapa mereka masih membayar, setelah kita tak lagi menguasai selat itu.”
Kisah Sound Dues bukan sekadar trivia sejarah. Ia adalah cermin dari apa yang kini tengah terjadi di Selat Hormuz — dan yang mulai dipikirkan keras-keras di Jakarta, termasuk ketika wacana memajaki Selat Malaka muncul dari para pengambil kebijakan negara.
Dari Fenisia hingga Bitcoin
Ketika Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan wacana tarif Selat Malaka di sebuah forum di Jakarta pada 22 April 2026, Bloomberg langsung menjadikannya headline global. Reaksi dunia campuran antara terkejut dan gusar. Namun bagi sejarawan maritim, pernyataan itu sebenarnya bukan ide baru — ia adalah gagasan selama tiga milenium yang akhirnya diucapkan lantang oleh seorang pejabat Asia Tenggara.
Pelaut Fenisia sudah melakukannya sejak 1200 SM: memungut “biaya perlindungan” dari pedagang yang melintas jalur Mediterania yang mereka kuasai. Romawi melembagakannya lewat portorium — pajak di pintu pelabuhan dan jalur sungai strategis. Ini bukan sekadar fiskal; ini adalah alat kontrol geopolitik yang dibalut legalitas imperium.
Kekaisaran Ottoman mempercanggih modelnya. Ketika Konstantinopel jatuh pada 1453, Ottoman tidak “memblokir” jalur perdagangan Asia-Eropa seperti yang sering diajarkan di buku sejarah — mereka menaikkan biaya overhead secara masif. Dan inilah fakta yang jarang disebut: kenaikan tarif Ottoman itulah yang memaksa Portugis mendanai ekspedisi Vasco da Gama, yang memaksa Spanyol membiayai Columbus, yang akhirnya “menemukan” Amerika — bukan karena semangat eksplorasi, tetapi karena kebutuhan mendesak mencari rute yang bebas dari tagihan Ottoman.
Amerika ditemukan sebagai produk sampingan dari proyek menghindari palak.
Kini, pada Maret 2026, Iran melakukan hal yang sama di Selat Hormuz — tetapi dengan satu inovasi yang belum pernah ada dalam 3.000 tahun sejarah tarif maritim: pembayaran dalam Bitcoin. Tarif US$1 per barel minyak mentah (setara US$2 juta per kapal tanker besar), dibayar dalam hitungan detik lewat kripto yang tidak bisa dilacak atau disita karena sanksi. Kapal yang membayar mendapat escort Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Kapal yang menolak? Berputar via Cape of Good Hope, menambah berminggu-minggu perjalanan dan jutaan dolar biaya bahan bakar.
Yang lebih mengubah paradigma bukan tarifnya, melainkan reaksi Washington. Presiden Trump — pemimpin negara yang selama 80 tahun menjadi penjamin freedom of navigation global — menyebut model tarif Iran sebagai “beautiful thing” dan mengusulkan joint venture. Untuk pertama kalinya sejak tatanan maritim pasca-Perang Dunia II terbentuk, Amerika bukan lagi pembela dogma laut bebas. Ia malah ingin ikut menikmatinya.
Malacca Dilemma dan Paradoks Penjaga Gerbang
Alfred Thayer Mahan, admiral dan teoretikus maritim AS, menulis dalam The Influence of Sea Power Upon History (1890) sebuah proposisi yang kini terasa profetis: “Siapapun yang menguasai lautan menguasai perdagangan dunia; siapapun yang menguasai perdagangan dunia menguasai kekayaan dunia; dan pada akhirnya, menguasai dunia itu sendiri.”
Selat Malaka adalah bukti hidup dari tesis Mahan. Setiap tahun, US$3,5 triliun barang melintas di sini — seperempat dari seluruh perdagangan global. Sebanyak 94.000 kapal transit per tahun, atau sekitar 258 kapal per hari. Dan yang paling krusial: 80% impor minyak Tiongkok melewati jalur ini.
Presiden Hu Jintao menyebutnya “Malacca Dilemma” pada 2003 — gambaran kerentanan eksistensial Beijing bahwa nasib energi negara terbesar kedua di dunia bergantung pada satu selat sempit yang tidak mereka kuasai. Korea Selatan dan Jepang, dua ekonomi besar Asia Timur yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi, menghadapi dilema yang sama.
Inilah yang membuat wacana tarif Malaka berbeda dari Hormuz dalam skala ancamannya: jika Iran menutup Hormuz, dunia terdampak besar. Jika Malaka “dipajaki,” Tiongkok — yang sudah lama membangun Belt and Road Initiative sebagai antisipasi skenario ini — bisa merespons dengan cara yang jauh lebih dari sekadar diplomatik.
Namun ada ironi mendalam yang luput dari perdebatan ini, yang oleh sosiolog ekonomi disebut paradoks penjaga gerbang: negara-negara yang memiliki selat strategis umumnya jauh lebih miskin daripada negara yang menggunakannya. Indonesia, Malaysia, Oman, Iran — semua berada jauh di bawah AS, Tiongkok, Jepang, dan Eropa dalam kekayaan per kapita. Penjaga gerbang selalu lebih miskin dari pedagang yang melintas.
Mengapa? Karena tatanan maritim pasca-1945 yang dikodifikasi dalam UNCLOS 1982 dirancang secara eksplisit agar selat tetap bebas dan terbuka. UNCLOS Pasal 37-44 menjamin hak transit passage — tidak ada biaya, tidak ada hambatan. Tetapi UNCLOS tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Ia hanya berlaku selama ada kekuatan militer yang bersedia menegakkannya.
Iran membuktikan: ketika penegak itu absen atau bahkan berbalik menjadi sekutu, hukum internasional hanyalah teks di atas kertas.
Leverage Tanpa Biaya
Purbaya langsung walk back dari pernyataannya. Ia sendiri berkata, “tapi kan enggak begitu.” Dan inilah paradoks terbesar dari seluruh episode ini — kemungkinan besar ia memang tidak pernah bermaksud menerapkannya.
Tetapi itu bukan kegagalan. Itu strategi.
Dengan melempar wacana dan menariknya kembali, Purbaya mencapai sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan anggaran PR manapun: Indonesia disebut Bloomberg sebagai aktor strategis global, wacana dibahas di ibu kota-ibu kota dunia, dan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi apapun — dari kompensasi keamanan selat hingga pakta pertahanan dengan AS — meningkat tanpa harus menembakkan satu peluru pun.
Ini bukan kebohongan. Ini leveraging geografi dalam era media — versi modern dari kastil Kronborg yang diarahkan ke selat, tetapi meriam digantikan oleh pernyataan di simposium dan headline Bloomberg.
Yang tidak bisa dikembalikan adalah tabu yang sudah pecah. Sebelum Iran, memajaki selat internasional adalah hal yang tidak terpikirkan. Kini tidak lagi. Setiap negara yang memiliki selat — dari Gibraltar hingga Bab el-Mandeb — kini memiliki satu referensi baru dalam kalkulus geopolitiknya.
Sriwijaya melakukannya selama 700 tahun di Selat Malaka. Denmark melakukannya selama 428 tahun di Selat Øresund. Iran melakukannya hari ini. Dan dunia, alih-alih runtuh, hanya bergumam.
Palak laut bukan konsep baru. Yang baru adalah: untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tidak ada lagi “polisi” yang bersedia — atau mau — menghentikannya. (S13)
