● Para komuter perempuan memiliki banyak permasalahan yang jarang terlihat.
● Tak sedikit komuter perempuan harus berhenti bekerja demi menjalankan peran gandanya.
● Selain kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, perempuan terus menghadapi tekanan norma sosial.
Kita semua sedang berduka terhadap kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur, Jawa Barat. Kasus ini perlu mendapat perhatian khusus terkait keselamatan transportasi umum dengan melibatkan seluruh instrumen pemerintahan.
Sayangnya, pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi tentang usulan letak gerbong perempuan dalam rangkaian kereta listrik (KRL) justru memperkeruh suasana duka dan semangat pembenahan. Setelah memicu kontroversi, Arifatul kemudian menyampaikan pernyataan maaf.
Letak gerbong khusus perempuan dalam rangkaian KRL memang dikatakan cukup riskan. Tapi, usulan tersebut dinilai sangat ‘cetek’, jauh dari akar persoalan utama aspek keselamatan dan keamanan transportasi umum kereta.
Ketimbang letak gerbong, masih banyak persoalan yang lebih pantas mendapat perhatian dan prioritas pemerintah, khususnya Kementerian PPPA. Misalnya, kesempatan terhadap ketersediaan pekerjaan, jam kerja, hingga kemampuan bertahan di dunia kerja setelah menikah atau memiliki anak.
Read more: Nasib kesetaraan gender di era Prabowo: Makin pesimis, namun masih ada harapan
Beban ganda yang ditanggung oleh komuter perempuan
Berkomuter, bagi sebagian warga kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) merupakan makanan sehari-hari yang harus dilalui banyak orang untuk mengais rezeki.
Tak kurang 4,1 juta orang tiap harinya ‘tua di jalan’ karena harus mengabiskan waktu minimal 45 menit hingga 2 jam untuk sekali perjalanan.
Kondisi ini membutuhkan bekal tekad dan kekuatan fisik yang kuat dari terbit fajar hingga malam hari. Bagi perempuan, waktu tempuh menuju tempat kerja bukan sekadar soal jam yang terbuang atau rasa lelah, tapi juga ketiadaan pilihan.
Read more: Jerat algoritma: AI perburuk beban ganda ojol dan kurir perempuan di Indonesia
Para komuter perempuan cenderung membatasi dirinya untuk fokus bekerja dibandingkan laki-laki karena beban kerja rumah tangga yang tidak terbagi secara adil.
Di Indonesia, perempuan perlu menghabiskan tiga kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki sesama pekerja penuh.
Tak heran, banyak perempuan terpaksa memilih pekerjaan informal atau bergaji rendah di dekat rumah, mengorbankan kesempatan kerja yang lebih menjanjikan secara finansial.
Karena tuntutan peran di rumah tangga, banyak perempuan komuter di Jabodetabek yang tinggal jauh dari pusat kota. Mereka lebih sering bekerja di sektor jasa ritel dan informal yang rata-rata upahnya lebih rendah.
Masalahnya bukan pada kemampuan atau pendidikan mereka, melainkan perempuan dipaksa untuk lebih fokus pada pekerjaan rumah alih-alih menjangkau pekerjaan yang lebih baik. Lama kelamaan, ini berdampak pada produktivitas dan potensi promosi karier, sekaligus memperkuat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.
Mengalah terhadap keadaan
Banyak yang menganggap keputusan perempuan untuk pindah pekerjaan ke kantor yang dekat rumah atau mengabdikan diri penuh sebagai ibu rumah tangga adalah langkah menuju financial freedom. Padahal belum tentu.
Keputusan tersebut merupakan dorongan norma sosial, struktur pasar kerja, dan kebijakan publik. Dengan kata lain, apa yang terlihat sebagai “pilihan pribadi” sering merupakan hasil dari hambatan yang membatasi pilihan yang tersedia.
Norma sosial di Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Akibatnya, ketika anak lahir atau kebutuhan perawatan keluarga meningkat, perempuan cenderung menyesuaikan pekerjaan mereka.
Struktur pasar kerja nasional masih mengasumsikan bahwa pekerja tidak memiliki beban ganda di rumah atau disebut dengan pekerja ideal karena bisa mendedikasikan seluruh waktunya untuk pekerjaan.
Padahal, tidak semua pekerja memiliki keluarga atau pekerja rumah tangga yang mampu membantu mengurus rumah. Akibatnya, jam kerja panjang, kenaikan jabatan, dan tawaran upah yang lebih tinggi bukan menjadi pilihan bagi pekerja perempuan setelah memiliki anak.
Riset tahun 2020 mencatat bahwa pandemi COVID-19 justru memperkuat beban domestik perempuan dan memaksa banyak dari mereka keluar dari pekerjaan formal karena tidak ada dukungan pengasuhan atau fleksibilitas jam kerja.
Read more: Tak ada hidup layak dalam upah minimum 2026
Di wilayah perkotaan Indonesia, belum banyak kebijakan yang mendukung perempuan untuk tetap berada di pasar kerja secara setara, mulai dari minimnya fasilitas penitipan anak hingga tidak adanya perlindungan transportasi publik berbasis gender.
Ketika fasilitas ini tidak tersedia, perempuan sering harus menyesuaikan pekerjaan mereka dengan lokasi rumah atau jadwal keluarga.. Di sisi lain, ketika perempuan keluar rumah untuk tetap bekerja mereka harus “membayar lebih mahal” dalam bentuk waktu, tenaga, dan peluang yang hilang.
Harapan terhadap perubahan
Di antara perempuan dan laki-laki, terdapat kesenjangan multidimensi. Ini tak hanya terjadi di ruang kerja, bahkan dimulai sejak pagi hari, yaitu di jalan-jalan macet, di antrean bus, dan di kursi KRL.
Tingginya harga hunian di pusat kota memaksa keluarga kelas menengah untuk tinggal di wilayah pinggiran. Sementara itu, transportasi publik yang padat, tidak aman, atau tidak beroperasi 24 jam memperburuk keadaan.
Untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi perempuan, transportasi publik perlu dirancang agar aman dan terjangkau, serta menjangkau wilayah pinggiran kota.
Selama “aman” hanya diartikan sebagai perlindungan dari pelecehan, kebijakan transportasi akan terus menghasilkan solusi tambal sulam. Perempuan dan masyarakat luas butuh sistem yang tidak membahayakan siapapun sejak awal.
Kedua, perusahaan dan pemberi kerja juga perlu mendorong sistem kerja yang fleksibel dan berbasis hasil, seperti sistem kerja hybrid dan remote. Tujuannya agar perempuan tidak harus memilih antara pekerjaan layak dan tugas domestik yang tidak bisa diabaikan.
Bukan mengganti letak gerbong kereta, perencanaan kota dan kebijakan ketenagakerjaan harus mulai mengadopsi perspektif gender. Perlu kesadaran pemerintah bahwa banyak perempuan masih dibatasi dengan norma sosial sehingga kebutuhan mobilitas dan waktu yang mereka miliki berbeda.
Jangan sampai perempuan dipaksa terus menyesuaikan diri dengan sistem yang selama ini didesain berdasarkan pengalaman laki-laki.
Read more: Aksi seksisme di ruang digital memiliki pola tersendiri yang bisa kita pahami
