Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pergantian sejumlah Dirjen di kementerian strategis bukan sekadar mutasi birokrasi. Di balik reposisi senyap itu, tersimpan pertarungan lebih besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan negara—menteri hasil demokrasi atau jejaring administratif yang bertahan melampaui rezim? “Bedol Dirjen” mungkin bukan soal jabatan, melainkan perebutan cara negara berpikir.
Di negara modern, kekuasaan tidak selalu bergerak melalui pidato presiden atau keputusan menteri. Sering kali, ia bekerja lebih sunyi, lewat meja anggaran, nota dinas, revisi teknokratis, hingga tanda tangan pejabat eselon yang nyaris tak dikenal publik.
Karena itu, ketika sejumlah direktur jenderal di berbagai kementerian strategis mendadak mengundurkan diri, digeser, atau dicopot dalam waktu berdekatan, peristiwanya tampak tidak bisa dibaca sekadar sebagai rutinitas birokrasi.
Di bawah komando Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, dua Dirjen mengalami pergantian, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran.
Di Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, nama Dirjen Anggaran, Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu ikut bergeser dari posisi strategisnya.
Sementara di Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Dody Hanggodo, Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana mengudnurkan diri.
Publik mungkin melihatnya sebagai mutasi biasa. Namun dalam politik administrasi modern, pergantian pejabat level Dirjen hampir tidak pernah netral.
Sebab Dirjen bukan sekadar pelaksana. Mereka adalah “otak operasional” negara: penerjemah visi politik menjadi desain teknokrasi. Menteri boleh berganti lima tahun sekali, tetapi Dirjen sering kali menjadi memori institusional yang bertahan lintas rezim.
Di titik inilah narasi “deep state” mulai menemukan relevansinya—bukan dalam pengertian konspiratif ala film politik, melainkan sebagai jaringan kekuasaan administratif yang memiliki daya tahan lebih panjang dibanding kekuasaan elektoral.
Negara modern, meminjam istilah Michel Foucault, bekerja bukan hanya melalui hukum dan kekerasan, tetapi melalui governmentality, saay kemampuan mengatur cara masyarakat dipahami, dihitung, dan diarahkan.
Dalam sistem seperti itu, Dirjen bukan sekadar pejabat administratif, melainkan operator utama dari cara negara “melihat” rakyatnya.
Karena itu, fenomena “bedol Dirjen” sesungguhnya bukan hanya soal pergantian nama. Ia dapat dibaca sebagai upaya mengganti cara negara berpikir. Mengapa demikian?
Perbaiki POV Dirjen
Dalam bukunya Seeing Like a State, James C. Scott menjelaskan bahwa negara pada dasarnya adalah “mesin penglihatan”. Negara harus menyederhanakan realitas sosial yang rumit menjadi angka, kategori, indikator, dan peta agar bisa dikendalikan.
Dari sinilah lahir konsep seperti masyarakat miskin, proyek prioritas, risiko fiskal, hingga kawasan strategis nasional.
Namun, siapa yang menentukan definisi-definisi itu?
Jawabannya sering kali bukan menteri, melainkan birokrasi permanen di bawahnya. Dirjen menentukan data mana yang dianggap valid, proyek mana yang layak didanai, risiko mana yang dianggap mendesak, dan kebijakan mana yang realistis untuk dijalankan.
Dengan kata lain, mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan—mereka adalah penyusun batas kemungkinan negara.
Karena itu, ketika dua Dirjen sekaligus diganti dalam kementerian yang mengelola fiskal, infrastruktur, dan perumahan, yang berubah bisa jadi bukan hanya personel, melainkan logika negara itu sendiri.
Di Kementerian Keuangan misalnya, posisi Dirjen Anggaran bukan hanya soal administrasi APBN. Ia menentukan prioritas pembangunan nasional: siapa mendapat alokasi, sektor mana dipercepat, dan visi politik mana yang diterjemahkan menjadi uang.
Pergantian di level ini dapat dibaca sebagai sinyal perubahan “bahasa fiskal” pemerintahan.
Begitu pula di Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur bukan sekadar beton dan jalan raya. Ia adalah instrumen politik spasial: menentukan wilayah mana yang tumbuh, siapa yang terkoneksi, dan siapa yang tertinggal. Maka pergantian Dirjen SDA dan Cipta Karya menyentuh inti dari distribusi kekuasaan pembangunan.
Sementara di kementerian perumahan, reposisi pejabat dapat dibaca sebagai pertarungan mengenai definisi kesejahteraan itu sendiri.
Apakah negara ingin tetap memakai pola lama pembangunan perumahan berbasis proyek dan rente lahan? Atau bergerak ke model baru yang lebih populis dan langsung menyentuh kelas bawah?
Di sinilah konsep deep state perlu dibersihkan dari kesan murahan. Deep state bukan selalu organisasi rahasia. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih banal namun jauh lebih kuat: budaya birokrasi yang terlalu mapan untuk diubah oleh satu pemilu.
Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai habitus, pola berpikir yang begitu mengakar hingga dianggap alamiah. Dalam konteks birokrasi Indonesia, habitus itu terlihat dalam cara anggaran disusun, proyek diprioritaskan, dan prosedur dipertahankan meski rezim berganti. Maka sering kali, menteri datang membawa visi baru, tetapi birokrasi lama tetap memaksa negara berjalan di rel lama.
Karena itu, “bedol Dirjen” dapat dibaca sebagai upaya memutus habitus tersebut.
Antara Konsolidasi dan Rebut Kembali Negara
Namun, pertanyaan paling penting bukanlah apakah pergantian ini benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah negara sedang melakukan konsolidasi kekuasaan—atau justru sedang berusaha merebut kembali dirinya sendiri?
Di banyak negara berkembang, problem utama bukan kurangnya visi politik, melainkan resistensi administratif. Pemerintah dipilih rakyat, tetapi implementasi kebijakan sering tersandera oleh jejaring teknokrasi yang memiliki loyalitas, ritme, dan kepentingannya sendiri.
Inilah yang oleh Max Weber pernah diperingatkan sebagai “sangkar besi birokrasi”, sistem administratif yang akhirnya lebih kuat daripada kehendak politik itu sendiri.
Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai hal itu. Dari Orde Baru hingga reformasi, birokrasi sering kali menjadi rezim yang paling stabil di tengah pergantian elite politik. Presiden berubah, partai berganti, tetapi pola administrasi tetap bertahan. Bahkan dalam beberapa kasus, birokrasi justru menjadi kekuatan yang menentukan siapa yang berhasil memerintah dan siapa yang gagal.
Karena itu, fenomena mutasi Dirjen lintas kementerian strategis hari ini mungkin merupakan sinyal bahwa pemerintahan baru menyadari satu hal penting: memenangkan pemilu tidak otomatis berarti menguasai negara.
Negara modern terlalu kompleks untuk dikendalikan hanya melalui pidato politik. Ia dikendalikan oleh sistem data, algoritma anggaran, mekanisme administrasi, dan jejaring pejabat yang bekerja jauh dari sorotan publik.
Dalam sistem seperti ini, mengganti menteri tanpa mengubah struktur birokrasi ibarat mengganti sopir tanpa menyentuh mesin kendaraan.
Namun ada risiko besar dari proses ini. Jika pergantian dilakukan semata demi loyalitas politik, negara bisa jatuh pada politisasi birokrasi yang justru melemahkan profesionalisme.
Tetapi jika tidak ada perubahan sama sekali, pemerintahan akan tersandera oleh inersia administratif yang membuat visi politik kehilangan daya.
Di sinilah keseimbangan menjadi penting. Negara membutuhkan birokrasi yang stabil, tetapi juga adaptif. Profesional, tetapi tidak kebal terhadap mandat demokrasi.
Loyal pada institusi, tetapi tidak berubah menjadi oligarki administratif yang merasa lebih permanen daripada rakyat yang memilih pemerintah.
Maka pada akhirnya, fenomena “bedol Dirjen” bukan sekadar cerita tentang mutasi pejabat. Ia adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan negara Indonesia: siapa sebenarnya yang mengendalikan arah republik ini?
Apakah para pejabat politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat? Ataukah jaringan administratif yang menguasai bahasa teknokrasi, data, dan anggaran?
Dan mungkin, di situlah inti persoalannya, negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh siapa yang menentukan cara kekuasaan itu memahami dunia. (J61)
