Dengarkan artikel ini:
Ratusan miliar rupiah mengalir setiap tahun dari kantong rakyat ke mesin kaderisasi partai, tanpa ada yang diwajibkan membuktikan uang itu benar-benar dipakai mendidik pemimpin — sampai KPK angkat bicara, sampai PDIP menyatakan dukungan, dan sampai sebuah fakta pahit tersembul: partai yang sudah lama membuktikan transparansi itu bisa dilakukan justru bukan partai yang baru berani menyuarakannya.
Sabtu, 18 April 2026. Di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sependapat dengan rekomendasi KPK soal transparansi dana pendidikan partai politik. KPK, lewat Laporan Tahunan 2025-nya, meminta agar setiap partai penerima bantuan keuangan APBN wajib melaporkan kegiatan pendidikan politiknya: siapa pesertanya, apa tujuannya, dan apa yang dihasilkan. Hasto menyebut usulan itu “sejalan” dengan gagasannya tentang pentingnya kaderisasi sebagai fungsi strategis partai.
Dukungan itu perlu disambut. Namun sejarah mencatat bahwa dukungan tanpa mekanisme adalah retorika, dan retorika tidak mengubah sistem. Fakta berbicara lebih keras: Rp 134,5 miliar uang rakyat mengalir setiap tahun ke delapan partai di DPR untuk tujuan yang disebut pendidikan politik, namun tidak satu pun partai pernah diwajibkan membuktikan bahwa pendidikan itu sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena sistemnya belum sempurna. Tapi karena tidak ada yang pernah memaksanya untuk sempurna.
Pabrik Pemimpin yang Tidak Pernah Diaudit
Setiap negara demokrasi membutuhkan mekanisme untuk memproduksi pemimpin. Di Indonesia, mekanisme itu diemban oleh partai politik. UU No. 2 Tahun 2011 menyebut pendidikan politik sebagai fungsi utama parpol. Untuk menjalankannya, negara mengalokasikan dana berdasarkan PP No. 1 Tahun 2018, senilai Rp 1.000 per suara sah. Delapan partai di DPR menerima total Rp 134,5 miliar per tahun dari APBN, dan dalam satu periode lima tahun hampir Rp 670 miliar uang rakyat masuk ke mesin kaderisasi partai. Hasilnya? Tidak ada yang tahu persis.
Bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi sesuatu yang dipakai 280 juta orang setiap hari: kebijakan publik, undang-undang, keputusan anggaran negara. Pabrik itu menerima subsidi negara, namun tidak diwajibkan mempublikasikan standar produksinya atau membuktikan outputnya layak konsumsi publik. Jika bergerak di sektor pangan, ia sudah lama ditutup paksa oleh BPOM. Dalam demokrasi Indonesia, pabrik itu tidak hanya hidup — ia dilindungi undang-undang dan didanai pajak rakyat.
BPK dalam temuannya tahun 2023 dan 2024 menemukan bahwa sebagian dana bantuan tidak diprioritaskan untuk pendidikan politik, padahal itulah tujuan eksplisit pemberiannya. Sanksi atas temuan ini? Sebuah surat balasan. Penelitian Chandra (2023) mengkonfirmasi: tidak ada sanksi nyata yang dikenakan terhadap parpol yang menyimpang dari ketentuan penggunaan subsidi negara.
Direktorat Monitoring KPK merumuskan persoalan ini dalam empat kekosongan besar: tidak ada peta jalan pendidikan politik yang terstruktur, tidak ada standar kaderisasi yang terintegrasi, tidak ada sistem pelaporan keuangan yang komprehensif, dan tidak ada lembaga pengawasan yang jelas dalam undang-undang. Ini bukan kelemahan teknis, melainkan lubang struktural yang membuat uang rakyat mengalir tanpa pertanggungjawaban bermakna.
ICW mencatat 61 persen anggota DPR periode 2024-2029 adalah politisi yang juga pebisnis. KPK mencatat 76 kasus korupsi melibatkan anggota DPR sejak 2004 hingga 2023. The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di peringkat ke-56 dari 167 negara dalam Indeks Demokrasi 2023, turun dua peringkat setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Ini output logis dari sistem yang tidak pernah didesain menghasilkan pemimpin berbasis merit.
Kontrak Sosial yang Terus-Menerus Dikhianati
Jean-Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social (1762) membangun argumen yang tidak pernah usang: legitimasi kekuasaan hanya bisa bersumber dari volonté générale, kehendak umum seluruh warga negara. Ketika dana publik dialirkan ke partai politik, partai itu seketika memikul mandat publik dan tidak lagi beroperasi sebagai asosiasi privat. Partai yang menerima APBN namun menolak transparansi penggunaannya sedang mengkhianati kontrak sosial: mengambil dari kehendak umum, namun mengoperasikannya untuk volonté particulière — kepentingan elite partai, donor besar, dan kandidat yang masuk bukan karena kompetensi melainkan karena kemampuan finansial.
Habermas memperdalam argumen ini lewat konsep ruang publik: demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang di mana warga bisa menuntut pertanggungjawaban dari institusi kekuasaan. Ketika dana pendidikan politik tidak dapat diakses publik, yang hilang bukan hanya transparansi administratif, melainkan syarat minimal bagi warga untuk berpartisipasi bermakna dalam demokrasi. Plato dalam Republic sudah lebih dulu mengingatkan: pemimpin yang baik lahir dari pedagogia, pembentukan jiwa yang ketat dan diawasi komunitas. Yang terjadi di Indonesia bukan pedagogia, melainkan pragmatia: rekrutmen berbasis kapasitas finansial. Mahar menggantikan merit, pemodal menggantikan pengkader, dan siklus itu berputar dengan uang rakyat.
Indonesia Emas dan Utang Sistem yang Belum Dibayar
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita. Asta Cita ke-4 memperkuat pembangunan SDM, Asta Cita ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi. Keduanya mengasumsikan satu hal yang dianggap sudah tersedia: pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan mengeksekusi seluruh agenda itu di setiap lini pemerintahan.
Pertanyaan yang tidak pernah diajukan cukup serius: dari mana datangnya pemimpin-pemimpin itu? Mereka datang dari partai politik. Dan jika partai politik sebagai satu-satunya kanal formal produksi pemimpin tidak memiliki standar yang terverifikasi publik, maka seluruh arsitektur Asta Cita sedang dibangun di atas fondasi yang belum pernah diperiksa kekuatannya.
Seperti yang dirumuskan Douglass North, kualitas institusi menentukan kualitas output yang dihasilkannya. Jika institusi produksi pemimpin tidak dibenahi dari hulunya, tidak ada reformasi di hilir yang bisa berjalan optimal. Jerman memahami ini dari trauma yang lebih berat: dana korporat yang mengalir bebas ke NSDAP di awal 1930-an ikut membuka jalan bagi Hitler. Maka Pasal 21 Grundgesetz 1949 mewajibkan partai mengungkap penggunaan dananya kepada publik, dan laporan keuangan 35 partai diterbitkan sebagai dokumen parlemen yang bisa diakses siapapun.
Satu fakta perlu diletakkan di atas meja. Gerindra, partai Presiden Prabowo yang menerima Rp 20,1 miliar per tahun dari APBN, sudah mempublikasikan laporan keuangan banparpolnya dan dapat diunduh siapapun melalui gerindra.id sejak tahun 2010 — lebih dari satu dekade sebelum PDIP menyatakan dukungan terhadap transparansi. Preseden itu sudah ada, sudah teruji, dan sudah berjalan di partai yang kini memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah transparansi ini mungkin. Pertanyaannya adalah mengapa belum semua partai diwajibkan melakukannya.
Indonesia tidak perlu menunggu bencana sekelas Jerman. Namun korupsi yang menggerogoti institusi, dinasti politik yang menggantikan meritokrasi, dan kader yang lahir dari mahar bukan dari pendidikan yang terukur adalah bencana dalam gerakan lambat yang tidak kurang merusaknya. Reformasi transparansi dana parpol adalah investasi hulu dari visi Indonesia Emas 2045: transparansi melahirkan akuntabilitas, akuntabilitas mendorong kaderisasi yang serius, kaderisasi yang serius menghasilkan pemimpin yang datang ke pemerintahan bukan dengan hutang kepada pemodal, melainkan dengan ideologi, kompetensi, dan komitmen kepada rakyat yang diwakilinya.
Momentum ada sekarang. KPK telah menunjukkan jalannya, PDIP menyatakan dukungan, dan Gerindra sudah membuktikan sejak 2010 bahwa ini bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan hanya satu: keputusan politik dari Presiden untuk menjadikan reformasi ini bagian dari Asta Cita ke-7, dengan revisi undang-undang bertenggat waktu nyata, portal transparansi publik yang bisa diakses siapapun, dan sanksi yang benar-benar menggigit.
Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun oleh pemimpin yang lahir dari pabrik yang tidak pernah diaudit. Saatnya pabrik itu dibuka pintunya, untuk cahaya, untuk publik, dan untuk masa depan. (A99)
