● Banyak ibu dengan anak berat badan kurang, menerima cap negatif dari tenaga kesehatan.
● Stigma bikin ibu enggan ke posyandu sehingga memperburuk kasus ‘stunting’.
● Tenaga kesehatan perlu mendapatkan pendidikan empati agar bisa melayani masyarakat secara inklusif.
Tenaga kesehatan di posyandu menggunakan hasil timbangan untuk memantau kesehatan ibu hamil dan balita.
Parameter status kesehatan ini juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai perkembangan fisik anak.
Sayangnya, hasil pengukuran berat badan anak sering kali menjadi momok bagi para ibu.
Penelitian saya bersama tim dari CISDI tahun 2025 (belum dipublikasikan) di Kota Depok, Jawa Barat, mengungkap banyak ibu dengan anak stunting menerima cap negatif dari tenaga kesehatan posyandu.
Kondisi ini justru membuat para ibu merasa didiskriminasi dan memperburuk kasus stunting.
Stigma dari nakes diskriminasi ibu
Dea (bukan nama sebenarnya), ibu usia 27 tahun dari Sawangan, Depok, merasa kapok mengakses layanan kesehatan primer di posyandu.
Dia mendapati timbangan anaknya jatuh di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Anak dan terindikasi stunting. Dea merasa malu karena tenaga kesehatan mencap dirinya kurang peduli dalam mengasuh anaknya yang berusia enam tahun.
Lebih dari sekali tenaga kesehatan mempermalukannya di hadapan banyak orang. Menurutnya, tenaga kesehatan tidak mempedulikan latar belakangnya. Sang anak lahir prematur, ASI-nya macet, dan beban kerja rumah tangganya berat.
Dea merasa hasil timbangan menjadi acuan untuk menilai kemampuan seorang ibu dalam mengasuh anak. Pundung, Dea enggan kembali ke posyandu.
Dea tak sendiri, beberapa perempuan lain membagikan kisah serupa.
Dalam diskusi terpumpun (FGD) yang kami lakukan mengenai efektivitas layanan posyandu di Depok, delapan ibu yang mengasuh balita sependapat bahwa tenaga kesehatan tidak sensitif terhadap kondisi mereka.
“Anak saya dibilang kurang gizi terang-terangan di depan ibu-ibu lain. Hati saya sakit sampai nangis sendirian. Saya malu,” ujar Linda (27), salah satu peserta diskusi.
Pengalaman serupa dialami para ibu di daerah lainnya, seperti Solok, Sasak, dan Malampah, Sumatera Barat; hingga Melawi, Kalimantan Barat.
Tenaga kesehatan kerap menghakimi ibu dengan anak stunting. Penghakiman tersebut seolah tak menghargai segala upaya yang mereka kerahkan untuk merawat sang buah hati.
Read more: Isu terlupakan dalam setahun Prabowo: Sanitasi buruk lebih memicu ‘stunting’
Pengalaman Dea, Linda, dan para ibu di berbagai wilayah nyatanya jarang dilihat sebagai penyebab mandeknya kasus stunting—yang masih menghantui 4,48 juta anak Indonesia pada 2024.
Kendati bukan menjadi penyebab langsung, keadaan ibu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Kesehatan ibu dan faktor sosial bisa memengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan gizi terbaik. Sayangnya, tenaga kesehatan umumnya hanya berfokus pada berat badan sebagai indikator anak menerima asupan gizi yang baik.
Stigma terhadap sang ibu—yang membuat mereka enggan ke posyandu—justru membuat tumbuh kembang anak makin sulit dipantau. Akibatnya, lingkaran setan stunting makin sulit diberantas, terutama bagi kalangan keluarga tidak mampu.
Mengabaikan beban rangkap perempuan
Selain cap negatif dari tenaga kesehatan, beban ganda sebagai perempuan menghambat para ibu memberikan asupan gizi terbaik buat anaknya.
Di Indonesia, beban dan tanggung jawab pengasuhan anak, secara kultural dilimpahkan kepada perempuan.
Survei CISDI terhadap 367 responden di 17 posyandu di Kota Depok, menunjukkan sebanyak 98% pengasuh utama balita adalah anggota keluarga perempuan, utamanya ibu kandung.
Bagi keluarga berkecukupan, pengasuhan anak bisa diserahkan kepada pekerja rumah tangga, baby sitter, atau daycare. Namun bagi keluarga miskin, pengasuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu.
Masalahnya, ibu yang harus tetap mencari nafkah sulit mencari waktu untuk mengunjungi posyandu. Tak jarang pula para ibu justru menjadi pencari nafkah utama karena suami menganggur ataupun berstatus ibu tunggal.
Beban rangkap (triple roles) pada perempuan ini belum mendapatkan perhatian negara.
Read more: Ekonomi Indonesia terbesar di ASEAN, tapi 1 dari 5 anak mengalami ‘stunting’, mengapa?
Pemerintah selalu mengejar target tinggi pengentasan masalah gizi dalam agenda kesehatan ibu dan anak. Namun, tenaga kesehatan belum dibekali pendidikan empati untuk memahami kondisi beban kerja dan stigma terhadap perempuan—yang bisa menghambat mereka mengunjungi posyandu.
Tenaga kesehatan hanya menyampaikan materi edukasi mengenai kondisi ideal dalam pengasuhan. Di antaranya, mengatur dan menjaga pola makan anak, rajin memeriksa kesehatan dan melengkapi kebutuhan gizi anak, serta menemani anak bermain.
Bagi tenaga kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang pola makan dan pola asuh yang benar adalah suatu keharusan. Sayangnya, tanpa dibekali pendidikan empati untuk memahami peran rangkap perempuan dan latar belakang sosial ekonomi mereka, edukasi kesehatan hanya diperlakukan sebagai paket informasi semata.
Pentingnya pendidikan empati bagi tenaga kesehatan
Beban rangkap dan stigma pada ibu dengan acuan hasil timbangan berat badan anak, pada akhirnya melahirkan diskriminasi. Mereka yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan posyandu justru tersingkir perlahan.
Dampaknya terlihat jelas: partisipasi ibu dan anak dari keluarga miskin di posyandu sangat rendah. Padahal, mereka justru yang harus dirangkul tenaga kesehatan dan pemerintah.
Penelitian CISDI menemukan lebih dari separuh responden di Kota Depok harus bertahan hidup setiap hari dengan pendapatan rumah tangga di bawah UMR.
Keterbatasan upah membuat para ibu terkendala memilih layanan kesehatan terbaik bagi anak.
Karena itu, yang ideal bagi mereka adalah layanan kesehatan tanpa biaya seperti posyandu. Namun, ketika parameter layanan ini terpusat pada berat badan anak, banyak ibu mangkir karena takut mendapatkan stigma sebagai ibu yang tidak becus.
Sistem layanan kesehatan perlu lebih membuka mata terhadap kondisi nyata ibu-ibu yang minim daya dukung pengasuhan anak. Penanganan masalah gizi tidak bisa hanya berfokus pada standar berat badan anak, tanpa memahami kondisi para ibu.
Pada akhirnya, kita tidak bisa mengharapkan anak-anak sehat dan sejahtera tanpa berempati terhadap keterbatasan dan tekanan yang dialami perempuan yang mengasuhnya.
Pemerintah dalam hal ini perlu membekali tenaga kesehatan dan para kader dengan pendidikan empati untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang lebih inklusif dan sensitif gender—termasuk memahami kondisi sosial ekonomi orang tua.
Selain itu, tenaga kesehatan sebaiknya menyampaikan informasi berat badan anak secara privat. Pengukuran bisa dilakukan di ruang khusus agar ibu tidak merasa dihakimi di hadapan banyak orang.
