● Perempuan selalu menjadi kelompok yang paling terdampak dalam bencana.
● Kerusakan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pangan lebih banyak dirasakan oleh perempuan.
● Namun, manajemen pascabencana sering kali mengabaikan kebutuhan perempuan.
Banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 kemarin tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi para penyintas, tetapi juga membuka kenyataan pahit: perempuan adalah kelompok yang paling terdampak dalam bencana.
Ketika infrastruktur runtuh, air dan listrik terputus, serta layanan kesehatan lumpuh, ketimpangan sosial dan kemiskinan membuat beban perempuan berlipat ganda.
Bencana pada akhirnya bukanlah peristiwa netral gender, karena perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko lebih tinggi.
Beban ganda perempuan korban bencana
Perempuan cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya penting sebelum dan sesudah bencana.
Akses perempuan terhadap kebutuhan dasar, mulai dari pembalut, obat–obatan, fasilitas mandi dan sanitasi yang layak, serta ruang privat yang aman, sering terhambat.. Terdapat juga ibu hamil, menyusui, dan pascapersalinan yang memerlukan layanan kesehatan reproduksi.
Di sisi lain, perempuan memikul beban kerja perawatan yang berlapis setelah bencana. Mereka harus memastikan anak–anak dalam kondisi aman, merawat lansia, memasak, dan mengatur kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan.
Setelah kembali ke rumah, perempuan dituntut untuk membersihkan rumah dan peralatan rumah tangga, merawat anggota keluarga yang sakit dan melanjutkan kerja perawatan dalam situasi yang belum pulih.
Di Padang, Sumatra Barat, para perempuan korban banjir di kawasan Sungai Guo bergotong royong menormalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan. Mereka memindahkan bebatuan sungai nyaris dengan tangan kosong, karena pemerintah mengambil kembali alat berat akibat masalah teknis, yaitu akinya hilang.
Di tengah kerja fisik itu, perempuan tetap memikul kerja perawatan keluarga dan hidup dalam cemas setiap kali hujan turun.
Kerentanan perempuan semakin besar karena perannya sebagai pengelola konsumsi keluarga di tengah langkanya bahan makanan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta akses ke pusat perdagangan yang terputus saat bencana.
Mereka juga harus menyesuaikan pola konsumsi dengan ketersediaan air bersih, bahan bakar, dan listrik untuk memasak. Sementara, tekanan ekonomi pascabencana dapat meningkatkan konflik rumah tangga, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga.
Read more: Bagaimana perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender saat kondisi darurat bencana
Manajemen bencana kerap menomorduakan perempuan
Perempuan, terutama yang hidup dalam kemiskinan, lebih sering tinggal dan beraktivitas di ruang yang dekat dengan sumber penghidupan yang juga rawan bencana—seperti bantaran sungai, daerah pesisir dan lereng.
Dalam kondisi ini, perempuan menjadi lebih rentan. Sebab, peran domestik membuat mereka lebih sering berada di rumah ketika bencana terjadi. Ini membuat perempuan mudah terjebak dalam situasi darurat.
Pada saat yang sama, banyak perempuan tidak memiliki kontrol atas pengambilan keputusan terkait evakuasi dan jalur penyelamatan, sebagaimana laki–laki. Evakuasi juga sering menyulitkan perempuan karena mereka harus membawa serta anak–anak dan orang tua lanjut usia—sementara tidak semua memiliki akses terhadap transportasi.
Penanganan pascabencana juga sering kali mengabaikan kebutuhan perempuan. Fasilitas air, pencahayaan yang memadai, ruang privat untuk berganti pakaian, serta ruang laktasi menjadi kebutuhan mendasar bagi perempuan di posko pengungsian.
Ketersediaan air bersih bagi perempuan menjadi hal penting terutama dalam perawatan kebersihan saat menstruasi, serta pada ibu dan bayi pascapersalinan. Sementara ketersediaan listrik dan pencahayaan menjadi penting untuk mencegah risiko kekerasan pada perempuan.
Manajemen bencana di Indonesia masih sering bersandar pada struktur keluarga konvensional yang menempatkan laki-laki sebagai penerima utama bantuan. Di sisi lain, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam tanggap darurat masih jarang melibatkan suara perempuan.
Kebijakan dan praktik tidak memosisikan perempuan sebagai aktor kunci sejak tahap mitigasi sampai tanggap darurat. Akhirnya, pengalaman perempuan mudah terabaikan dalam keputusan teknis seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan desain posko.
Padahal, tanpa perspektif gender, kebijakan bencana mudah mengabaikan kebutuhan spesifik seperti ruang aman, layanan kesehatan reproduksi, atau dukungan bagi pengasuhan keluarga.
Bias struktural ini membuat penanganan bencana tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada sebelum krisis terjadi.
Read more: Perempuan lebih rentan jadi korban bencana alam. Apa yang bisa dilakukan?
Perempuan menanggung risiko industri ekstraktif
Industri perkebunan dan pertambangan, yang diduga kuat menyebabkan banjir dan longsor di Sumatra, sudah menimbulkan bencana tersendiri bagi kehidupan perempuan—bahkan sebelum bencana alam terjadi.
Di wilayah ekspansi sawit, perempuan kerap bekerja sebagai pekerja harian lepas. Posisinya menjadi tambahan pendapatan keluarga, tetapi tanpa cuti sakit, cuti hamil, cuti haid, dan perlindungan keselamatan kerja yang memadai.
Mereka banyak ditempatkan pada kerja perawatan kebun seperti penyemprotan dan pemupukan, sehingga terpapar bahan kimia. Bahkan ada perempuan yang menangani pestisida dan pupuk tanpa masker dan sarung tangan. Upah mereka juga lebih rendah dari laki-laki.
Ketika kebutuhan dasar seperti air untuk mencampur bahan kimia tidak disediakan, sebagian pekerja terpaksa memakai air parit atau saluran di sekitar kebun. Ini memperlihatkan bagaimana kerusakan lingkungan dan kerentanan tubuh perempuan saling terkait.
Dalam setiap bencana, perempuan menanggung beban paling berat, bukan lagi beban ganda, melainkan beban yang berlipat-lipat. Jika akar masalah ini tidak dibenahi, alih-alih membantu perempuan, pemulihan hanya akan mengulangi krisis yang sama.
