Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Di balik pemilu, jabatan formal dan tabu dalam konteks tertentu, kekuasaan Indonesia kiranya bekerja melalui “kasta” simbolik. Akumulasi modal, loyalitas, dan figur leadership tampak membentuk hierarki politik baru—efisien, solid, namun menyimpan risiko eksklusivitas dan tantangan demokrasi ke depan bagi elite konstituen, stabilitas nasional, dan masa depan republik.
Kekuasaan kiranya bekerja bukan semata melalui prosedur formal seperti pemilu, parlemen, atau institusi negara. Ia juga bergerak dalam ruang simbolik yang lebih halus, membentuk hierarki tak tertulis yang menentukan siapa didengar, siapa diikuti, dan siapa dipercaya.
Dalam ruang inilah, konsep “kasta” politisi menemukan relevansinya—bukan sebagai residu feodalisme semata, melainkan sebagai konstruksi sosial-politik yang hidup dan berfungsi dalam praktik kekuasaan kontemporer.
“Kasta” dalam konteks ini tidak identik dengan stratifikasi kaku ala sistem tradisional, melainkan sebagai hasil akumulasi modal kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata.
Esensinya terbentuk dari pertautan karisma personal, trah keluarga, jejaring bisnis, latar belakang militer, kapasitas teknokratis, hingga loyalitas ideologis.
Kombinasi inilah yang secara perlahan membentuk persepsi publik dan preferensi elite tentang siapa yang layak menduduki pusat kekuasaan.
Dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dibaca sebagai hasil akumulasi dan konversi berbagai jenis modal: modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.
Modal-modal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat posisi seorang aktor dalam arena politik.
Kekuasaan, dengan demikian, kiranya bukan hanya soal jabatan formal, tetapi tentang kemampuan mendefinisikan makna, legitimasi, dan arah permainan itu sendiri.
Di Indonesia, hal ini sering kali dilekatkan pada latar belakang tertentu: militerisme yang diasosiasikan dengan ketegasan dan nasionalisme, trah politik yang membawa memori historis kolektif, religiositas yang memberi legitimasi moral, atau intelektualitas yang menawarkan rasionalitas kebijakan.
Tidak ada regulasi resmi yang mengklasifikasikan politisi ke dalam “kasta” tertentu, namun dalam praktik keseharian politik, hierarki ini terasa nyata dan operasional.
Publik mempercayai sebagian tokoh karena DNA sejarah yang mereka warisi, sebagian karena kemampuan membangun narasi populis yang menyentuh emosi massa, dan sebagian lainnya karena kapasitas teknokratis yang menjanjikan efektivitas.
Mayoritas figur berpengaruh justru berada pada titik persilangan beberapa modal sekaligus. Di sinilah “kasta” politik bekerja sebagai standar implisit dalam menentukan trustworthiness di mata elite, konstituen, dan rakyat luas.
Maka, setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti oleh penataan ulang struktur “kasta” ini. Pemerintahan baru tidak hanya mengganti pejabat, tetapi juga mempromosikan nilai, gaya, dan preferensi tertentu yang menguatkan.
Lantas, mengapa pola ini menjadi penting?
“Kasta” Detik Ini
Pasca-Reformasi, politik Indonesia mengalami fluktuasi preferensi legitimasi. Dikotomi sipil-militer sempat menjadi garis pemisah utama, namun perlahan mencair seiring pragmatisme politik dan kebutuhan stabilitas.
Di era Presiden Prabowo Subianto, tampak pergeseran preferensi menuju figur-figur yang mampu menjembatani kekuatan negara, efisiensi teknokratis, dan loyalitas personal terhadap kepemimpinan nasional.
Dalam kerangka teori Max Weber, ini mencerminkan kombinasi antara otoritas karismatik dan rasional-legal.
Prabowo tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur simbolik yang mempersonifikasikan ketegasan, nasionalisme, dan kontinuitas negara.
Latar belakang militernya, akses ekonomi, pengalaman politik panjang, serta trah bangsawan membentuk konfigurasi modal yang relatif lengkap.
Ia bukan sekadar aktor politik, melainkan poros simbolik atau bahkan puncak piramida yang menjadi rujukan bagi pembentukan “kasta” unggul di era kini.
Menariknya, dari matriks yang dibentuk Presiden Prabowo, muncul figur-figur seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Angga Raka Prabowo, Sudaryono, hingga Teddy Indra Wijaya—tokoh yang tidak selalu berasal dari elite partai tradisional, tetapi memiliki loyalitas ideologis dan personal yang kuat.
Mereka dapat dibaca sebagai anak ideologis, produk atau “kasta” dari reproduksi nilai dan gaya kepemimpinan Prabowo.
Berikutnya, terdapat “kasta” ksatria. relevan sebagai “penyokong stabilitas” yang memadukan pengalaman keperwiraan tinggi dengan legitimasi jaringan elite aparat–negara.
“Kasta” ini unggul dalam stabilitas kekuasaan karena mereka memiliki legitimasi dari lintas rantai komando. Sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Djamari Chaniago, Sjafrie Sjamsoeddin, AHY, Tito Karnavian eksis di level yang kiranya setara dengan anak ideologis.
Sementara itu, latar belakang entrepreneur karismatik juga menjadi “kasta” elite tersendiri (plus jejaring sosial-politik) muncul di kabinet lewat sosok seperti Bahlil Lahadalia, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Zulkifli Hasan, hingga Sakti Wahyu Trenggono memperlihatkan bahwa kombinasi modal sosial dan ekonomi bisa membuka jalan masuk ke politik eksekutif.
Latar belakang dan nama lainnya bukan berarti tak signifikan, melainkan eksis sebagai representasi yang lebih luas. Sampelnya terdapat nama Muhaimin Iskandar, “kasta” social entrepreneur dan aktivis prominen dengan skill berpolitik apik yang mewakili ceruk suara spesifik bersama PKB.
Keseluruhan pola ini agaknya menunjukkan bahwa di era saat ini, “kasta” politisi mengalami penyusunan ulang berdasarkan nilai efisiensi, nasionalisme pragmatis, dan loyalitas personal—sebuah bentuk konfigurasi politik yang menuntut integritas, kesetiaan, dan kecepatan eksekusi.
Wajib Kolaborasi Konstruktif
Struktur “kasta” politisi yang semakin terartikulasikan membawa implikasi besar bagi arah politik nasional.
Penempatan jabatan strategis cenderung bergeser dari sekadar representasi politik menuju kedekatan ideologis dan kapasitas kerja. Dalam jangka pendek, model ini menciptakan pemerintahan yang relatif solid dan minim friksi internal.
Namun, teori pluralisme politik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu “kasta” berisiko meminggirkan suara minoritas dan kelompok akar rumput.
Jika tidak dikelola secara inklusif, efisiensi dapat berubah menjadi eksklusivitas, dan stabilitas menjadi stagnasi legitimasi. Ihwal yang saat ini tampaknya masih dapat terkelola dengan baik.
Dari sisi kebijakan publik, orientasi teknokratis dan pembangunan fisik akan dominan. Ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Namun, dimensi keadilan sosial, pendidikan kritis, dan demokrasi partisipatif memerlukan kehadiran politisi dengan sensibilitas nilai yang kuat.
Di sinilah keseimbangan antar “kasta” menjadi krusial. Tentu untuk menciptakan sinergi antara kekuatan simbolik, teknokratis, dan moral.
Dengan mengakui “kasta” sebagai realitas sosial-politik yang tak lagi tabu, Indonesia justru memiliki peluang membangun ekosistem kekuasaan yang adaptif dan deliberatif.
Selama “kasta” tentu tidak akan menjadi penghalang mobilitas, melainkan mekanisme seleksi berbasis integritas dan kontribusi, politik Indonesia akan tetap cair dan progresif.
Mereka yang mampu melintasi batas “kasta” tanpa kehilangan kompas nilai, kiranya akan menjadi pemimpin masa depan republik ini. (J61)
