Dengarkan artikel ini:
Dalam konteks politik, seorang putra atau putri mahkota adalah potensi kepemimpinan. Mereka memiliki nama besar, akses ke jaringan kekuasaan, dan legitimasi darah atau ideologi. Namun, mereka tetaplah potensial—hanya bayangan dari pendahulu mereka. Menarik untuk melihatnya dalam kontras perbandingan kisah AHY dan Puan Maharani.
Dalam serial HBO Succession, Logan Roy—patriark media konglomerat Waystar Royco—menghabiskan empat musim penuh untuk tidak melepaskan tahtanya. Anak-anaknya, Kendall, Shiv, dan Roman, terus-menerus diuji, dipermalukan, dan dibuat frustrasi oleh ayah mereka yang tidak kunjung pensiun. Logan selalu punya alasan: mereka belum cukup kejam, belum cukup tangguh, belum cukup “serious people” untuk memegang kekuasaan sebesar itu.
Ironisnya, Logan Roy justru meninggal sebelum sempat memilih penggantinya dengan jelas. Hasilnya? Kekacauan total. Perang saudara di internal perusahaan, ketidakpastian yang menghancurkan nilai saham, dan warisan yang nyaris hancur.
Kisah ini bukan sekadar fiksi—ia adalah cermin sempurna bagi dilema regenerasi kekuasaan di partai politik Indonesia, khususnya di PDIP. Sementara Partai Demokrat telah menyelesaikan transisi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), PDIP masih terjebak dalam ketidakpastian: Puan Maharani atau Prananda Prabowo? Atau mungkin ada nama lain yang belum terungkap?
Pertanyaan besarnya: mengapa regenerasi di Demokrat terasa begitu akseleratif, sementara di PDIP begitu kontemplatif? Jawabannya terletak pada konsep filosofis kuno dari Aristoteles yang disebut entelechy—momen ketika potensi harus berubah menjadi kenyataan.
Dari Potensialitas ke Aktualitas: Memahami Entelechy
Aristoteles, filsuf Yunani Kuno, memperkenalkan konsep entelechy (dari bahasa Yunani entelecheia) untuk menjelaskan proses transformasi dari sesuatu yang bersifat potensial menjadi aktual. Analoginya sederhana namun mendalam: sebuah biji pohon ek memiliki potensi untuk menjadi pohon besar yang kokoh. Namun, biji itu hanyalah potensi—ia belum menjadi pohon. Entelechy adalah momen ketika biji tersebut benar-benar tumbuh, berakar, bercabang, dan menjadi pohon yang sesungguhnya.
Dalam konteks politik, seorang putra atau putri mahkota adalah potensi kepemimpinan. Mereka memiliki nama besar, akses ke jaringan kekuasaan, dan legitimasi darah atau ideologi. Namun, mereka tetaplah potensial—hanya bayangan dari pendahulu mereka. Entelechy politik terjadi ketika mereka bukan lagi sekadar “anak dari” atau “pewaris dari,” melainkan subjek yang memegang otoritas penuh, membuat keputusan sendiri, dan menanggung konsekuensi dari pilihan mereka.
AHY telah mencapai entelechy-nya. Sejak dilantik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020, ia tidak lagi berada di bawah bayangan SBY. Keputusannya untuk bergabung dengan kabinet Prabowo, manuver politiknya di DPR, bahkan gaya komunikasinya yang lebih digital dan modern—semuanya adalah keputusan mandiri. SBY telah mundur ke Majelis Tinggi, membiarkan AHY “berdarah-darah” di lapangan politik. Ini adalah lompatan (the leap)—sebuah pemberian ruang penuh untuk gagal atau berhasil atas nama sendiri.
Sebaliknya, Puan Maharani masih berada dalam fase potensialitas. Meskipun ia menjabat sebagai Ketua DPR RI—posisi publik yang sangat tinggi—di internal PDIP, otoritas tertinggi masih dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Begitu pula dengan Prananda Prabowo, cucu Soekarno yang kini menjadi anggota DPR. Namanya sering disebut-sebut sebagai kandidat penerus, namun tidak ada kejelasan resmi. Regenerasi PDIP terasa seperti transisi yang dijaga (the guarded transition)—hati-hati, perhitungan, dan belum sepenuhnya dilepas.
Momentum Regenerasi: Ketika Sang Pendahulu Masih Kuat
Ada paradoks menarik dalam regenerasi kekuasaan: regenerasi paling aman justru dilakukan ketika sang pemimpin lama masih kuat, bukan ketika sudah lemah atau sekarat. Mengapa? Karena pemimpin yang masih kuat memiliki otoritas moral dan politik untuk menyatukan partai jika terjadi perpecahan atau pemberontakan internal.
Kita bisa melihat preseden ini dalam kasus Demokrat vs. Moeldoko. Ketika Moeldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 2021, SBY masih memiliki kekuatan penuh untuk turun tangan. Ia menyatukan kader, memobilisasi loyalitas, dan akhirnya memenangkan pertarungan hukum dan politik. AHY dilindungi oleh payung kekuatan SBY, namun sekaligus diberi ruang untuk membuktikan kepemimpinannya sendiri.
Inilah mengapa PDIP seharusnya melakukan regenerasi sekarang, bukan nanti. Megawati, di usianya yang ke-78 tahun, masih memiliki kharisma dan otoritas luar biasa untuk menjadi jangkar stabilitas. Jika Puan atau Prananda dilantik sebagai Ketua Umum hari ini dan kemudian menghadapi pemberontakan internal—katakanlah dari faksi lain atau tokoh senior yang tidak puas—Megawati masih bisa menyatukan. Namun, jika regenerasi ditunda hingga Megawati tidak lagi memiliki kekuatan politik atau kesehatan yang memadai, perpecahan bisa menjadi fatal dan permanen.
Sejarah politik Indonesia penuh dengan contoh partai yang terpecah karena regenerasi yang terlambat. Partai Golkar, misalnya, mengalami fragmentasi hebat pasca-Orde Baru karena tidak ada figur pemersatu sekuat Soeharto. PPP juga terpecah-pecah berkali-kali karena tidak ada mekanisme suksesi yang jelas dan disepakati bersama.
Perbandingan internasional juga menarik. Di Singapura, Lee Kuan Yew melepaskan jabatan Perdana Menteri pada 1990 ketika ia masih sangat kuat—bukan karena lemah atau dipaksa. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada Goh Chok Tong, namun tetap menjadi “Senior Minister” untuk memastikan transisi berjalan mulus. Ketika Goh kemudian digantikan oleh Lee Hsien Loong (putra Lee Kuan Yew sendiri) pada 2004, prosesnya sudah teruji dan stabil. Lee Kuan Yew baru benar-benar pensiun total pada 2011, setelah memastikan sistem berjalan tanpa dirinya.
Dilema Regenerasi
Robert Michels, sosiolog Jerman-Italia, memperkenalkan konsep The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki) pada awal abad ke-20. Teorinya sederhana namun tajam: dalam organisasi besar—termasuk partai politik yang mengklaim demokratis—kekuasaan cenderung mengkristal di tangan segelintir elit. Bahkan partai yang lahir dengan semangat egaliter pun pada akhirnya akan dikuasai oleh oligarki.
Michels berpendapat bahwa ini adalah konsekuensi alamiah dari kompleksitas organisasi. Semakin besar sebuah organisasi, semakin membutuhkan spesialisasi, hierarki, dan konsentrasi keputusan di tangan sedikit orang yang “tahu” dan “berpengalaman.” Kader biasa tidak punya waktu atau informasi untuk membuat keputusan strategis, sehingga mereka menyerahkan kepercayaan kepada elit.
PDIP adalah contoh sempurna dari oligarki karismatik-sentralistik. Megawati bukan sekadar Ketua Umum—ia adalah living ideology, personifikasi dari Marhaenisme dan warisan Soekarno. Loyalitas jutaan kader tidak hanya kepada partai sebagai institusi, tetapi kepada Megawati sebagai sosok. Ini membuat transisi menjadi sangat rumit: menyerahkan jabatan Ketua Umum bukan sekadar pindah kursi, melainkan memindahkan jangkar emosional jutaan orang.
Sebaliknya, Demokrat menerapkan apa yang bisa disebut “Oligarki Terpimpin.” SBY menciptakan jalur cepat bagi AHY—bukan dengan cara membiarkan AHY bersaing secara natural di internal partai, melainkan dengan secara terang-terangan menunjuknya sebagai pewaris. SBY lalu mundur ke posisi simbolis (Majelis Tinggi), memaksa struktur partai untuk patuh pada AHY tanpa gejolak berkepanjangan. Ini adalah strategi top-down yang efisien, meskipun tidak sepenuhnya demokratis.
Pertanyaannya: mana yang lebih baik? Tidak ada jawaban mutlak. Pendekatan Demokrat lebih cepat dan minim konflik, tetapi berisiko menciptakan ketergantungan berlebihan pada dinasti. Pendekatan PDIP lebih hati-hati dan mungkin lebih inklusif, tetapi berisiko menciptakan ketidakpastian berkepanjangan yang bisa merusak kohesi internal.
Otoritas Tidak Bisa Diberikan, Ia Harus Diambil
Ada sebuah aha moment dalam diskusi tentang regenerasi: entelechy tidak bisa dipaksakan dari luar. Seorang pemimpin tidak bisa “dijadikan” pemimpin sejati hanya dengan pemberian jabatan atau legitimasi formal. Mereka harus mengambil otoritas itu—melalui keputusan, tindakan, dan kesediaan untuk menanggung konsekuensi.
SBY memaksa AHY untuk mencapai entelechy dengan cara melemparkannya ke tengah badai politik. Tanpa jaring pengaman, tanpa intervensi terus-menerus, AHY harus belajar berenang atau tenggelam. Dan ia memilih berenang.
Puan, sebaliknya, berada dalam situasi yang “terlalu nyaman.” Ia memiliki jabatan publik tinggi, namun tidak memiliki hak penuh untuk membuat kesalahan fatal di internal partai. Setiap langkahnya masih dalam pengawasan Megawati. Tanpa hak untuk membuat kesalahan, seorang pemimpin tidak akan pernah mencapai entelechy-nya.
Anne Bradstreet, penyair kolonial Amerika abad ke-17, pernah menulis: “Authority without wisdom is like a heavy axe without an edge, fitter to bruise than polish.” Otoritas tanpa kebijaksanaan adalah seperti kapak tumpul—lebih cocok untuk melukai daripada memoles. Namun, kebijaksanaan tidak bisa diajarkan—ia hanya bisa dipelajari melalui pengalaman, termasuk pengalaman gagal.
PDIP berada di persimpangan sejarah. Megawati masih kuat, masih disegani, masih mampu menjadi pemersatu. Ini adalah momen terbaik untuk melakukan entelechy—membiarkan Puan, Prananda, atau siapa pun pewaris yang dipilih untuk benar-benar memegang kendali penuh. Jika ditunda, risiko fragmentasi akan semakin besar.
Regenerasi bukan tentang usia. Ia tentang keberanian untuk melepas dan ruang untuk berbuat salah. Demokrat telah membuktikannya. Kini giliran PDIP untuk memilih: akan menjadi Logan Roy yang menunda hingga terlambat, atau menjadi Lee Kuan Yew yang melepas di puncak kekuatan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
