Dengarkan artikel ini:
JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?
“The neutral’s influence depends on its ability to pool information, to invent new options, and to reconfigure the disputants’ interaction.” – Thomas Princen, Intermediaries in International Conflict (1992)
Cupin menyeruput kopi hitamnya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menyala terang di atas meja kedai. Matanya tertuju pada sebuah tajuk berita tentang memanasnya kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.
Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai ragam reaksi. Cupin membaca dengan saksama rentetan komentar dari tokoh-tokoh senior diplomasi Indonesia di berbagai portal berita.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangan yang sangat pesimistis terhadap manuver diplomatik tersebut. Baginya, ketidaksetaraan kekuatan antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat upaya perdamaian ini nyaris mustahil untuk diwujudkan.
Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyuarakan keraguan yang beresonansi serupa. Ia menilai niat baik tersebut sebagai sebuah ambisi diplomasi yang sangat tidak realistis di tengah krisis eksistensial.
Cupin menghela napas panjang melihat bagaimana kedua tokoh kawakan tersebut kompak meragukan kapasitas geopolitik Jakarta. Dalam benak Cupin, keraguan yang dilontarkan ini sangat masuk akal jika diukur menggunakan metrik kacamata konvensional.
Amerika Serikat adalah raksasa hegemonik dengan proyeksi armada militer terkuat di muka bumi saat ini. Sementara itu, Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dan sedang memobilisasi negara dalam mode perang total.
Mencoba melerai dua entitas raksasa yang sedang saling mengunci target rudal balistik memang terdengar seperti misi bunuh diri diplomatik. Apalagi, Indonesia tidak memiliki armada tempur atau instrumen sanksi ekonomi yang bisa menekan Washington maupun Teheran.
JK dan Dino pada dasarnya sedang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bermimpi terlalu tinggi di panggung global. Keduanya seolah ingin memberikan pengereman pragmatis agar Jakarta tidak mempermalukan dirinya sendiri di tengah pusaran konflik adidaya.
Bagi para kritikus ini, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika kebangsaan. Menengahi konflik yang melibatkan hegemon global menuntut ketersediaan daya ungkit material yang bisa digunakan sebagai alat tawar.
Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merenungkan pola pikir struktural yang dianut oleh para politisi senior tersebut. Ia merasa ada sebuah fondasi teoretis yang mengakar begitu presisi di balik rentetan keraguan itu.
Pandangan pesimistis ini tentu tidak muncul dari ruang hampa tanpa landasan akademik Hubungan Internasional yang jelas. Namun, apakah kacamata pesimisme ini adalah satu-satunya cara valid untuk membaca peta resolusi konflik global saat ini? Apakah JK dan Dino Patti Djalal benar-benar akurat dalam menerka batasan peluang diplomasi Indonesia di Timur Tengah?
Logika Realisme?
Cupin teringat kembali pada masa-masa diskusinya saat membedah buku-buku tebal arsitektur global di perpustakaan. Keraguan yang dilontarkan oleh JK dan Dino sejatinya berakar sangat pekat pada tradisi pemikiran Realisme.
Dalam paradigma yang dingin ini, tata dunia dilihat sebagai sebuah arena anarki tanpa ada otoritas sentral yang mengatur perilaku aktor. Oleh karena itu, paritas atau kesetaraan kekuatan militer dan ekonomi menjadi mata uang tunggal yang paling menentukan arah sejarah.
Negara-negara hanya akan patuh pada sebuah kesepakatan jika ada ancaman kekuatan yang lebih masif yang memaksa mereka tunduk. Logika mekanis ini dijelaskan secara brilian oleh Hans Morgenthau dalam mahakaryanya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.
Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional, seperti semua ranah interaksi politik lainnya, adalah sebuah perjuangan tiada akhir untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa adanya daya ungkit kekuasaan struktural tersebut, niat tulus seorang pihak ketiga tidak akan memiliki bobot di meja perundingan.
Dalam narasi sejarah diplomasi global, ketimpangan kekuatan selalu mendikte jalannya sebuah perjanjian antar-negara tanpa kenal ampun. Pihak yang lemah pada akhirnya hanya memiliki satu pilihan, yakni menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak yang jauh lebih kuat.
Cupin mengingat kembali bagaimana Perjanjian Nanking pada tahun 1842 menjadi contoh sempurna dari brutalnya mekanisme realisme ini. Kerajaan Inggris yang memenangkan Perang Candu Pertama memaksa Kekaisaran Qing Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang sangat meruntuhkan kedaulatan mereka.
Inggris menggunakan armada lautnya yang superior untuk memaksa Tiongkok menyerahkan wilayah Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Tiongkok yang saat itu tidak memiliki kekuatan militer penyeimbang sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau bernegosiasi secara setara.
Inilah mengapa JK secara pragmatis mempertanyakan posisi tawar fundamental Indonesia saat berhadapan dengan superioritas Amerika Serikat. Jika sebuah negara tidak bisa memberikan insentif geopolitik atau ancaman sanksi, maka suaranya hanya akan menjadi angin lalu.
Amerika Serikat tentu tidak akan mau didikte oleh negara yang secara ekonomi masih sangat terintegrasi dengan sistem yang diciptakannya. Teheran pun diprediksi hanya akan mendengarkan pihak yang bisa menggaransi keselamatan rezim mereka dari ancaman invasi sekutu Barat.
Realitas pahit determinisme material inilah yang membuat diplomasi seringkali terasa seperti panggung tertutup bagi negara-negara adidaya semata. Namun, apakah mediasi sebuah konflik bersenjata selalu mensyaratkan otot militer yang lebih besar dari aktor yang sedang bertikai? Lantas, bagaimana sejarah mencatat anomali keberhasilan negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul sebagai juru damai yang sangat dihormati?
Menguak Weak Mediator Paradox
Cupin tersenyum tipis saat menyadari bahwa kacamata Realisme ternyata memiliki titik buta yang cukup fatal dalam membedah anatomi mediasi. Menjadi seorang juru penengah konflik sejatinya membutuhkan seperangkat instrumen psikologis yang sama sekali berbeda dari hitung-hitungan amunisi peperangan.
Dalam studi diplomasi modern, paritas kekuatan justru sering kali menjelma menjadi hambatan besar bagi sebuah negara untuk menjadi mediator yang dipercaya. Sebuah negara adidaya sering dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau intensi hegemonik saat mencoba menengahi sebuah krisis regional.
Di sinilah konsep Weak Mediator Paradox Theory atau Teori Paradoks Mediator Lemah mengambil alih panggung analisis utama. Teori ini diuraikan dengan sangat gamblang dan komprehensif oleh Thomas Princen dalam bukunya yang berjudul Intermediaries in International Conflict.
Princen membongkar asumsi lama dengan menyatakan bahwa mediator yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar justru mengantongi keunggulan komparatif. Mereka dianggap sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengancam atau memaksakan kehendak, sehingga kehadirannya jauh lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.
Negara penengah ini murni bertindak sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hegemon mandor yang membawa cambuk hukuman di balik punggungnya. Kelemahan material mereka secara paradoksal berubah menjadi kekuatan moral yang sanggup menciptakan ruang negosiasi aman dan bebas dari paranoia.
Cupin langsung memikirkan peran historis monumental Norwegia dalam merajut Kesepakatan Oslo yang legendaris pada tahun 1993. Norwegia bukanlah sebuah kekuatan militer global, apalagi negara adidaya yang memiliki gugus tugas kapal induk di perairan Timur Tengah.
Namun, kelemahan struktural Norwegia itulah yang membuat faksi Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersedia duduk bersama dalam satu ruangan rahasia. Norwegia berhasil menyediakan saluran diplomasi pintu belakang yang sangat hening tanpa membawa beban kepentingan geopolitik dari negara-negara besar.
Keberhasilan luar biasa Norwegia membuktikan bahwa akseptabilitas dan posisi non-blok jauh lebih krusial bagi seorang juru damai ketimbang kepemilikan hulu ledak nuklir. Dalam konteks krisis eskalatif AS-Iran saat ini, profil diplomatik Indonesia memiliki kemiripan yang sangat identik dengan posisi historis Norwegia.
Status Indonesia sebagai negara non-blok dan episentrum populasi Muslim moderat memberikan modal kepercayaan kultural yang sangat tebal di mata Teheran. Di saat yang bersamaan, kemitraan strategis yang telah terjalin lama membuat utusan Jakarta akan selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Washington.
Prabowo tidak sedang terbang ke Timur Tengah untuk menekan Amerika Serikat atau memaksa Iran untuk menyerah tanpa syarat di meja perundingan. Kehadiran Indonesia adalah murni untuk menawarkan jalur keluar darurat agar eskalasi militer buta ini tidak berujung pada kehancuran masif fondasi ekonomi global.
Pada akhirnya, wacana diplomasi internasional selalu menyajikan benturan abadi antara realitas kekuasaan yang keras dan seni kemungkinan yang sangat lentur. Menilai efektivitas langkah perdamaian murni dari kalkulator kapabilitas militer mungkin akan selalu memproduksi proyeksi yang pesimistis, namun sejarah peradaban telah membuktikan bahwa jembatan perdamaian sering kali dibangun oleh mereka yang hanya berbekal keberanian untuk merangkul pihak-pihak yang saling membenci. (A43)
