● Kasus campak di Indonesia tertinggi kedua di dunia akibat masifnya penyebaran hoaks dan rentannya kondisi sosial masyarakat.
● Banyak masyarakat termakan hoaks berbalut isu konspirasi dan narasi menakutkan di media sosial.
● Pemerintah perlu strategi komunikasi imunisasi yang sensitif terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat.
“Jangan vaksin campak, nanti anak kita autis. Lagian itu cuma akal-akalan bisnis farmasi biar makin untung.”
Kita mungkin pernah mendengar anggapan keliru mengenai vaksin campak tersebut di platform digital maupun secara langsung di masyarakat.
Menurut Kementerian Kesehatan dan sejumlah penelitian di berbagai negara, penyebaran informasi keliru mendorong banyak masyarakat antivaksin. Penolakan ini memicu kasus campak melonjak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Dalam dua bulan pertama tahun 2026 saja, ada 572 kasus campak dengan 8.224 suspek dan 4 kematian di Tanah Air. Tahun lalu, Kemenkes bahkan mencatat 11.094 kasus campak, 63.769 suspek (meningkat 147% dibanding tahun 2024), dan 69 kematian.
Anak usia di bawah satu tahun—mayoritas belum diimunisasi—adalah kelompok dengan kasus campak terbanyak (68%). Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan kasus campak terbanyak kedua di dunia, setelah Yaman.
Di tengah masifnya kasus campak dan gerakan antivaksin, saya sebagai peneliti kebijakan kesehatan masyarakat menilai pemerintah perlu menggunakan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap imunisasi.
Hoaks dan COVID-19 bikin publik skeptis
Vaksinasi merupakan satu-satunya cara mencegah penularan campak yang kemampuan penyebarannya jauh melebihi COVID-19. Satu pasien campak bisa menulari 18 orang.
Informasi tersebut bisa dengan mudah kita temukan di laman lembaga kesehatan resmi (seperti Kemenkes dan WHO), jurnal ilmiah, ataupun media tepercaya.
Namun, bak pedang bermata dua, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses digital malah membuat masyarakat semakin rentan termakan hoaks soal keamanan vaksin campak.
Informasi yang berseliweran di media sosial berbalut isu konspirasi dan narasi menakutkan. Misalnya, vaksin memicu autisme, membahayakan kesehatan, mengandung chip, atau diproduksi untuk menguntungkan bisnis farmasi dan elite global. Tak satu pun dari cerita ini yang terbukti kebenarannya secara ilmiah.
Read more: Campak merebak karena masyarakat takut vaksin: 3 cara memahami manfaat dan risiko imunisasi
Data UNICEF tahun 2023 menemukan bahwa kepercayaan publik global dan cakupan imunisasi campak menurun drastis, terutama selama pandemi COVID-19.
Selama 2019 – 2021, sebanyak 67 juta anak di dunia tidak mendapatkan vaksinasi karena keterbatasan akses selama pandemi. Akibatnya, jumlah kasus campak global pada 2022 melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Kondisi sosial – budaya yang mengekang
Kondisi sosial dan budaya di Indonesia juga turut mengurangi kepercayaan publik terhadap vaksin.
Ada anggapan bahwa imunisasi tidak diperlukan selama anak masih terlihat sehat, atau tidak lebih penting dibanding kebutuhan ekonomi harian. Anggapan tersebut banyak ditemukan dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.
Laporan UNICEF tahun 2025 menunjukkan bahwa norma sosial dan dinamika kekuasaan dalam keluarga Indonesia juga membatasi akses perempuan untuk mengimunisasi anak. Misalnya, suami lebih didengar dan pengurusan anak dibebankan kepada perempuan.
Read more: Campak: kenapa WHO menyatakannya sebagai ‘ancaman global yang segera datang’
Penafsiran ajaran religius yang keliru
Di Indonesia, tidak sedikit orang lebih mempercayai opini tokoh masyarakat dan agama yang justru mengharamkan vaksinasi. Ini termasuk persepsi keliru, seperti “penyakit merupakan takdir Tuhan”, hingga kepercayaan yang bergantung pada dukun dan pengobatan tradisional.
Faktanya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan, bahkan menganjurkan imunisasi campak, demi menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
Tanpa vaksinasi, campak justru berisiko memicu komplikasi sangat berbahaya, mulai dari kehilangan pendengaran, kebutaan, infeksi paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), penyakit saraf fatal (subacute sclerosing panencephalitis) hingga dehidrasi, yang dapat berujung ke kematian.
Kesehatan kelompok rentan pun bisa terancam, seperti ibu hamil dan kandungannya, anak yang belum divaksinasi, serta individu dengan kekebalan rendah (ODHIV, kekurangan gizi, atau leukemia).
Lakukan komunikasi sensitif budaya
Dengan dinamika masyarakat Indonesia, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi imunisasi yang sensitif terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat. Strategi vaksinasi harus responsif gender, sesuai kondisi dan melibatkan peran masyarakat setempat.
Pertama, berikan informasi yang mudah dipahami lewat edukasi transparan dan data yang terbuka.
Kader posyandu, misalnya, bisa menunjukkan perbandingan anak yang divaksinasi dan tidak. Kader tidak menutupi fakta bahwa imunisasi bisa menyebabkan efek samping ringan. Namun, dampak komplikasinya lebih berbahaya jika anak tidak divaksinasi.
“Ibu-ibu, bulan lalu di RT sebelah ada dua anak yang kena campak sampai harus dirawat karena sesak napas. Sementara, 50 anak yang ikut imunisasi di wilayah kita semuanya sehat. Hanya ada tiga anak yang sempat demam ringan, tapi langsung sembuh.”
Kedua, libatkan tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi lewat media sosial. Termasuk memantau dan menanggulangi informasi menyesatkan.
Ketiga, libatkan tokoh agama atau komunitas untuk menyampaikan pentingnya imunisasi.
Misal, tenaga kesehatan bisa bekerja sama dengan ustaz untuk menyampaikan edukasi lewat pengajian atau khotbah Jumat.
Pilihan lainnya adalah melibatkan komunitas dalam edukasi vaksinasi campak, seperti Rumah Ramah Rubella. Ini adalah komunitas khusus orang tua dengan anak terinfeksi TORCH (kumpulan penyakit infeksi bawaan yang menyerang ibu dan janin).
Keempat, sesuaikan waktu dan tempat pelayanan vaksinasi agar lebih bisa menjangkau para ibu.
Contohnya, layanan posyandu khusus vaksinasi campak bisa dibuka pada Sabtu sore hari. Atau mendirikan pos vaksinasi sementara dalam acara kegiatan pengajian dan PKK warga.
Kelima, buka sesi tanya-jawab dengan orang tua untuk memvalidasi kekhawatiran mereka dan mengedukasi informasi yang tepat.
Keenam, perkuat layanan vaksinasi secara merata ke kelompok rentan, mencakup anak yang tidak masuk sekolah formal (misalnya homeschooling), anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan pekerja anak.
Keberhasilan imunisasi bergantung pada kemampuan pemerintah dan tenaga kesehatan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun, perlindungan ini sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menjaga anak, diri sendiri, dan masyarakat.
