Malaysia mengganti nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi, memicu reaksi keras dari warganet Indonesia. Apakah langkah ini murni soal peta, atau ada siasat politik di baliknya?
“Dalam politik tidak ada masa untuk kita rasa letih atau kecewa sehingga matlamat perjuangan itu tercapai.” – Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia
“Lho, kok namanya diganti?” tanya Cupin sambil memelototi peta maritim. Nama yang selama ini dikenal sebagai Ambalat kini resmi disebut Laut Sulawesi oleh Malaysia.
Ambalat adalah blok laut strategis di Laut Sulawesi yang sejak lama diperebutkan Indonesia dan Malaysia, khususnya Blok ND6 dan ND7. Langkah mengganti nama ini bukan sekadar kosmetik, melainkan memiliki makna politik yang dalam.
Kementerian Luar Negeri Malaysia beralasan bahwa “Ambalat” adalah istilah buatan Indonesia yang menguatkan klaim Jakarta. Mereka meminta semua warga dan pejabat Malaysia memakai istilah Laut Sulawesi, sesuai peta maritim Malaysia 1979 dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan–Ligitan yang memenangkan pihak Malaysia.
Bagi Indonesia, Ambalat bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol kedaulatan sekaligus sumber daya yang kaya, dan penggantian nama itu dinilai sebagai bentuk klaim sepihak yang perlu dilawan.
Ketegangan pun kembali mencuat. Dari diplomasi meja bundar hingga sorotan publik, isu nomenklatur ini mempertebal aroma persaingan dua negara bertetangga.
Cupin mengerutkan dahi sambil bertanya mengapa perubahan nama ini memicu reaksi keras. Apakah sebenarnya yang diperebutkan lebih dari sekadar nama di peta, dan apakah faktor ekonomi menjadi alasan yang membuat Ambalat begitu penting?
Ekonomi Politik di Ambalat?
Cupin kembali membuka catatan dan mulai memahami bahwa perebutan wilayah ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal sumber daya. Ambalat memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar untuk membuatnya menjadi incaran dua negara.
Namun, jika dibandingkan dengan blok Rokan di Sumatera atau Mahakam di Kalimantan Timur, nilainya relatif kecil. Bahkan Blok Cepu di Jawa Timur jauh lebih produktif dan menguntungkan bagi Indonesia, seperti yang pernah diuraikan dalam Jurnal Hukum Internasional terbitan 2024.
Walau nilainya tidak sebesar blok migas lainnya, keberadaan Ambalat tetap signifikan dalam peta geopolitik kawasan. Di dunia politik internasional, wilayah kecil sekalipun dapat menjadi simbol besar kedaulatan.
Penulis dan pengamat hubungan internasional, James Ligunjang, dalam tulisannya Understanding the Ambalat Dispute between Malaysia and Indonesia and the Path to Resolution menjelaskan bahwa sengketa ini menyentuh tiga hal utama: kedaulatan, hak atas sumber daya, dan hukum maritim internasional. Itulah sebabnya pembahasan opsi joint development sering muncul di meja negosiasi.
Pemerintah kedua negara pernah mencoba memadukan kepentingan melalui rencana pengembangan bersama. Namun, selama klaim kedaulatan belum tuntas, semua rencana itu masih berhenti pada tahap wacana.
Tulisan di Jurnal Hukum Internasional juga menyebut bahwa sengketa Ambalat punya dimensi politik domestik. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini bahkan digunakan untuk mengalihkan sebagian tekanan politik dalam negeri. Politik luar negeri kadang memang menjadi cermin dinamika dalam negeri.
Cupin lalu bertanya-tanya apakah pola serupa bisa terjadi di Malaysia seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim mengatur langkahnya untuk mengubah sengketa ini menjadi alat politik yang menguntungkan?
Awas Siasat Anwar Ibrahim?
Cupin membaca berita terbaru tentang situasi politik di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang menghadapi tekanan politik domestik yang besar, dan isu Ambalat muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisinya.
Oposisi menuntut sikap keras terhadap Indonesia terkait kedaulatan. Anwar memilih langkah yang seimbang: mempertahankan klaim, namun tetap menjaga hubungan bilateral yang baik.
Dalam beberapa pernyataannya, Anwar menegaskan komitmen untuk mempertahankan Sabah dan wilayah terkait. Meski begitu, ia membuka peluang kerja sama ekonomi melalui opsi joint development, sebuah pendekatan yang juga pernah disinggung James Ligunjang dalam analisisnya.
Pertemuan Anwar dengan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025 menjadi momen penting. Kedua pemimpin mencapai kesepakatan prinsip untuk mempercepat kerja sama ekonomi di wilayah Ambalat, meskipun klaim kedaulatan masih terus dibicarakan. Pandangan dari Jurnal Hukum Internasional menunjukkan bahwa kombinasi diplomasi ekonomi dan isu kedaulatan memang sering menjadi strategi efektif di kawasan ini.
Bagi Anwar, strategi ini bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan kepercayaan rakyatnya. Sengketa Ambalat pada akhirnya menjadi panggung di mana kedaulatan dan citra kepemimpinan diuji sekaligus dipertontonkan. (A43)
