Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Projo, relawan yang dulu menjadi simbol militansi Jokowi, kini mengesankan bahwa mereka seolah menghadapi ujian identitas saat menghilangkan siluet Jokowi dari panjinya. Loyalitas, strategi, atau oportunisme? Fenomena ini agaknya membuka tabir problematik relawan dalam politik kekuasaan Indonesia.
Gerakan relawan politik di Indonesia sejak era reformasi telah menjadi komponen dalam mobilisasi elektoral, branding kekuasaan, serta pembentukan loyalitas personal terhadap figur pemimpin.
Eksistensi Projo seolah menggambarkan bahwa kini relawan bukan sekadar kumpulan sukarelawan sosial, melainkan entitas yang memanfaatkan hubungan personal, jaringan sumber daya, dan akses ke kekuasaan untuk mempertahankan relevansi jangka panjang.
Dalam isu terkini pasca Kongres III Projo pada 1 November lalu, mereka awalnya dibentuk untuk mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014, muncul sebagai contoh khas relawan yang berubah-ruang menjadi aktor politik tersendiri.
Sejak 2013-an, Projo membantu kampanye Jokowi, membangun militansi, dan menjadi bagian dari ekosistem legitimasi kepemimpinan.
Namun seiring perubahan konfigurasi kekuasaan, muncul ketegangan antara loyalitas relawan terhadap figur pemimpin dan kebutuhan untuk tetap ‘survive’ di lanskap politik yang berubah-ubah.
Kendati signifikasi relawan secara konkret bagi rakyat masih dipertanyakan, perubahan logo tanpa siluet Jokowi, hingga kode Ketum Projo Budi Arie akan ada eksodus anggotanya ke Partai Gerindra seolah membuka ruang interpretasi menarik dalam diskursus politik Indonesia.
Lalu, mengapa gelagat Budi Arie bersama Projo seolah memiliki makna tertentu?
Ambiguitas Loyalitas Projo?
Baru-baru ini muncul sejumlah sinyal dan penafsiran bahwa Projo sedang mengalami perubahan signifikan dalam arahan politiknya.
Kembali, salah satunya saat pada Kongres III Projo ketidakhadiran Jokowi dalam acara serta fakta bahwa Projo tidak lagi mengkultuskan figur Jokowi dianggap sebagai sinyal tertentu.
Selain itu, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan dukungan untuk memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, dan ia juga membuka kemungkinan Projo berubah menjadi partai atau bergabung ke partai politik tertentu—meskipun ditepis bahwa Projo menjadi partai.
Secara sederhana, hal ini kiranya merupakan bentuk survival strategy (strategi bertahan) organisasi relawan: ketika basis dukungan dan sistem kekuasaan bergeser, relawan seperti Projo harus menata ulang posisi agar tetap relevan.
Ini dapat terjadi melalui tiga jalur, yakni exit (meninggalkan aliansi lama), voice (menyuarakan ketidakpuasan dari dalam), atau dramaturgy (mengalihkan loyalitas di permukaan yang ambigu untuk kepentingan tersembunyi, pragmatis, dan sesaat).
Di permukaan, tampak ada unsur exit, yakni Projo tampak menjauh dari figur yang selama ini mereka dukung (Jokowi) dan mendekat ke figur kekuasaan yang lebih baru (Prabowo).
Namun, terdapat ambiguitas dan kontradiksi ketika Projo secara resmi membantah telah memutus hubungan dengan Jokowi.
Jadi, meskipun retorika menyiratkan perubahan arah, secara institusional ada upaya menjaga opsi atau citra terbuka.
Perubahan ini pun mencerminkan kondisi organisasi relawan transaksional—yakni bahwa loyalitas bukan hanya berdasarkan ideologi (misalnya visi warga negara) tetapi juga kalkulasi struktural (akses kekuasaan, sumber daya, posisi politik).
Sekali lagi, di permukaan, manuver Projo kiranya memang ingin menampilkan tampak mengevaluasi ulang “investasi” loyalitasnya kepada Jokowi dan memilih menata aliansi baru sebelum peluang politiknya tertutup.
Dengan demikian, Projo bergerak dari posisi “relawan mendukung figur” menjadi aktor yang aktif memilih figur yang akan didukung — dan ini menandakan relawan sebagai aktor mandiri dalam politik praktis.
Namun, aspek lain yang patut dicermati adalah efek terhadap legitimasi figur yang didukung sebelumnya. Jika relawan semacam Projo memilih bergeser aliansi, ini dapat menurunkan persepsi loyalitas figur yang awal didukung — dalam hal ini, Jokowi — dan menimbulkan persepsi bahwa relawan hanyalah “alat kuasa” yang mudah beralih.
Apalagi, Budi Arie adalah aktor yang dicopot Presiden Prabowo dari kursi Menteri Koperasi pada September 2025 lalu.
Maka, diksi problematik dalam projo kiranya punya relevansi kuat, mengingat ada persoalan legitimasi, instrumen, dan risiko reputasi.
Artinya Apa, Budi?
Impresi perubahan arah Projo membawa beberapa implikasi penting baik untuk organisasi itu sendiri, figur yang didukung, maupun sistem politik relawan di Indonesia secara umum.
Pertama, bagi Projo sendiri. Jika berhasil menata aliansi dengan partai atau figur pemenang politik, mereka bisa memperoleh akses lebih besar ke sumber daya politik (posisi, dana kampanye, akses media).
Namun demikian, jika aliansi baru gagal atau figur yang didukung tidak menang, maka risiko reputasi tinggi, yakni relawan bisa dianggap oportunis atau kehilangan basis internal.
Bagi Jokowi, gestur Projo bisa saja mengarah pada keraguan legitimasi, di mana relawan yang telah mendukung sejak awal kini seakan “lepas tangan”, yang dapat menimbulkan persepsi bahwa figur ini telah kehilangan dukungan akar rumput yang pernah kuat.
Bagi Presiden Prabowo kiranya lebih sederhana. Dukungan Projo, jika direalisasikan secara jelas bisa saja memperkuat basis relawan, namun juga membawa beban narasi bahwa ia menjadi destinasi pelarian relawan yang tak kebagian panggung.
Secara struktural, fenomena ini menunjukkan bahwa relawan politik di Indonesia semakin “dimuat” dalam logika kekuasaan dan bukan hanya sebagai agregator aspirasi rakyat atau kritik kekuasaan.
Hal ini menandakan pergeseran relawan menuju model hybrid, yaitu relawan-organisasi politik daripada murni sosial. Teoretisi seperti mobilisasi sumber daya menyebut ini sebagai “komodifikasi” relawan, kapasitas aksi kolektif digunakan sebagai modal politik yang bisa diposisikan ulang.
Terdapat risiko bahwa relawan yang terlalu dekat dengan kekuasaan kehilangan fungsi kritisnya terhadap kekuasaan, artinya, mereka tidak lagi menjadi penyeimbang demokrasi, melainkan bagian dari mesin kekuasaan. Termasuk apa yang kiranya terjadi pada Projo.
Ini adalah penting karena demokrasi sehat memerlukan relawan yang tidak hanya mendukung tetapi juga bisa mengawasi. Dalam konteks Projo, jika relawan bergeser orientasi dari mendukung Jokowi ke mendukung Prabowo tanpa transparansi ideologis, maka fungsi pengawasan relawan terhadap kekuasaan bisa melemah. Sesuatu yang secara harfiah kiranya memang tidak eksis.
Relawan kiranya berada pada titik balik, apakah mereka tetap mengedepankan nilai politik yang mendasari dukungan awal (misalnya visi perubahan, keadilan sosial) atau memilih untuk mempertahankan keberadaan dengan bergeser aliansi.
Projo tampaknya memilih jalur kedua, mempertahankan jaringan dan keberadaan melalui adaptasi aliansi politik. sehingga timbul pertanyaan kritis: apakah organisasi ini memiliki “ikonik” nilai yang stabil atau hanya mengikuti mata angin politik?
Akhirnya, diksi “Projo Problematik?” bukan hanya pertanyaan retoris mengenai apakah Projo bermasalah, melainkan menandai problematik lebih luas tentang relawan dalam politik Indonesia: bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka memilih figur, dan bagaimana mereka mempertahankan legitimasi.
Impresi perubahan arah Projo seolah memberi sinyal bahwa relawan bukan lagi hanya “alat” figur politik, tetapi aktor yang aktif memilih figur, dan ini mengubah dinamika politik relawan dalam sistem kekuasaan Indonesia.
Jika ingin mendorong kualitas demokrasi dan menjaga fungsi relawan, maka penting untuk mengkritisi model relawan yang terlalu terikat pada figur dan lebih menggarisbawahi relawan sebagai wadah aspirasi kolektif—bukan sekadar mesin kampanye ataupun alat kekuasaan.
Atau Projo justru sedang berdramaturgi? (J61)
