Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Perseteruan PSI dan PDIP bukan sekadar adu strategi partai, melainkan pertarungan simbolik antara generasi politik baru dan warisan lama. Gajah muda menantang banteng sepuh di gelanggang kekuasaan Jokowi–Megawati, memperebutkan bukan kursi, tapi legitimasi moral dan arah masa depan politik Indonesia.
Berjalannya politik-pemerintahan dan menuju 2029, politik Indonesia semakin menyerupai panggung besar di mana narasi, simbol, dan sejarah saling berkelindan untuk menentukan arah kekuasaan.
Di tengah panggung itu, perseteruan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampil sebagai drama simbolik yang menarik.
Bukan sekadar rivalitas antarpartai, melainkan duel tentang siapa yang berhak mewarisi legitimasi moral dan historis bangsa.
Ketegangan terakhir muncul ketika kader PSI, Bestari Barus, mengkritik PDIP yang menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Bestari menyebut PDIP harus “berdamai dengan sejarah” dan tidak perlu ikut campur, sebuah sindiran yang menggores reputasi partai yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga api reformasi.
Namun di balik perdebatan itu, yang tampak bukan sekadar soal Soeharto atau gelar pahlawan, melainkan perebutan posisi etis dan simbolik di antara “partai kemarin sore” dan “partai legendaris” namun belakangan seolah kehilangan arah dan momentum di panggung politik-pemerintahan.
Pertarungan ini semakin relevan ketika dilihat dari pergeseran sumbu kekuasaan sejak masa pemerintahan Jokowi. PSI, yang lahir dari semangat politik baru dan citra urban, menempatkan diri sebagai pewaris simbolik Jokowi—pemimpin yang dianggap modern, teknokratik, dan lepas dari beban ideologis masa lalu.
PDIP, di sisi lain, masih bertahan sebagai rumah besar nasionalisme dan warisan ideologis Soekarno. Plus, ketegangan pasca Jokowi berbeda haluan di Pilpres 2024 dan dipecat PDIP.
Di sanalah garis friksi antara dua rezim politik ini terbentuk: satu mengandalkan darah sejarah, yang lain mengandalkan daya simbol baru dari politik citra.
Keduanya kini tampak berdiri di gelanggang yang sama. PSI dengan simbol gajah muda yang gesit, PDIP dengan banteng tua yang berpengalaman.
Keduanya bergerak di bawah bayang-bayang yang lebih besar — hubungan tegang antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pertarungan simbolik PSI dan PDIP kiranya hanyalah refleksi dari benturan patron politik itu di tingkat atas. Mengapa demikian?
Pertarungan Politik Gengsi?
Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan material, tetapi juga arena simbolik tempat aktor-aktor berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi.
Dalam konteks ini, PDIP memiliki modal simbolik yang masif—warisan sejarah, ideologi Soekarnoisme, serta peran besar dalam perjuangan demokrasi.
PSI justru hadir dengan modal simbolik baru: kesegaran wacana, gaya komunikasi digital, dan kedekatan dengan generasi muda yang tumbuh di tengah budaya media sosial.
Perseteruan PSI dan PDIP dalam banyak isu—mulai dari politik sejarah hingga sikap terhadap pemerintahan Jokowi—menjadi pertunjukan bagaimana modal simbolik lama dan baru beradu.
Ketika PSI menegur PDIP agar “berdamai dengan sejarah”, misalnya, mereka sesungguhnya seolah sedang berusaha menggeser pusat otoritas moral dari partai tua ke partai muda.
Mereka mengklaim posisi sebagai partai rasional dan progresif, sementara PDIP mempertahankan citra sebagai penjaga ideologi kebangsaan.
Di sinilah muncul apa yang disebut sebagai “agonisme politik” — pertarungan yang bukan dimaksudkan untuk menghancurkan lawan, melainkan untuk menegaskan identitas diri melalui keberadaan sang lawan.
Menariknya, PDIP dan PSI saling membutuhkan dalam dinamika ini. PDIP membutuhkan PSI sebagai cermin generasi baru agar tetap relevan di mata publik urban.
Sebaliknya, PSI membutuhkan PDIP sebagai simbol status quo untuk didekonstruksi—banteng tua yang membuat eksistensi gajah muda tampak heroik. Dalam ruang ini, politik menjadi bukan sekadar ajang perebutan kursi, tetapi kompetisi makna. Siapa yang berhasil menguasai simbol, ia menguasai persepsi publik.
Ketika media sosial menjadi arena utama, politik tidak lagi bertumpu pada ideologi, melainkan pada kemampuan mengemas narasi.
PSI agaknya paham betul logika ini. Mereka bermain di ruang persepsi, menciptakan citra keberanian, kejujuran, dan modernitas, seolah menjadi perpanjangan tangan semangat Jokowi yang tidak lagi sejalan dengan Megawati.
Sementara PDIP masih mengandalkan politik massa, loyalitas struktural, dan daya hidup ideologis yang terbangun selama puluhan tahun.
Kedua pendekatan ini tidak hanya berbeda strategi, tetapi juga menunjukkan benturan antara dua jenis modal kekuasaan — modal kultural baru melawan modal historis lama.
Antara Gajah dan Banteng
Pertarungan antara PSI dan PDIP pada akhirnya adalah soal simbolik kekuasaan: siapa yang mampu mengonversi simbol menjadi legitimasi politik. Banteng PDIP mewakili institusionalisasi ideologi dan tradisi yang mapan; gajah PSI merepresentasikan kecerdikan dan adaptasi di dunia baru yang cair dan digital. Yang satu bertumpu pada kekuatan akar rumput, yang lain pada kekuatan citra.
PDIP masih memiliki sumber daya yang sangat kokoh. Struktur partai yang merata, jaringan kepala daerah, serta hubungan emosional Megawati dengan kadernya membuat PDIP tetap menjadi partai dengan daya tahan tinggi.
Namun kekuatan besar ini juga menyimpan kerentanan. Ketika politik semakin bergeser ke ranah komunikasi cepat dan citra personal, institusi yang terlalu berat sering kali kehilangan kelincahan.
Dalam ruang ini, PSI menemukan peluangnya: mereka lincah, tidak terikat oleh dogma lama, dan mampu memanfaatkan setiap isu untuk tampil relevan di mata publik muda.
Gajah dan banteng, dalam metafora ini, bukan hanya simbol hewan partai, melainkan representasi dua cara memandang politik Indonesia hari ini. Banteng adalah kontinuitas, gajah adalah transisi.
Banteng berdiri di atas legitimasi sejarah, gajah menari di atas gelombang media sosial. Keduanya berhadapan dalam gelanggang yang sama: arena Jokowisme, di mana batas antara populisme dan pragmatisme semakin kabur.
Konflik ini, dengan demikian, menjadi refleksi dari pertarungan dua patron besar — Jokowi dan Megawati — yang masing-masing memiliki visi berbeda tentang arah kekuasaan. Jokowi membangun jaringan loyalis baru yang ingin melepaskan diri dari struktur lama PDIP.
Megawati, sebaliknya, berusaha mempertahankan kontrol ideologis dan moral atas arah politik nasional. PSI dan PDIP adalah perpanjangan tangan dari dua arus besar ini, memainkan peran masing-masing dalam drama regenerasi politik Indonesia.
Namun yang paling menarik dari perseteruan ini bukanlah kemungkinan siapa yang akan menang, melainkan bagaimana keduanya saling membentuk.
PSI membutuhkan PDIP untuk memantulkan citra progresifnya; PDIP membutuhkan PSI untuk menegaskan bahwa mereka masih memiliki posisi moral yang layak dipertahankan.
Dalam hubungan yang paradoksal itu, konflik justru menjadi sumber kehidupan politik. Ia adalah cara bagi sistem untuk memperbaharui dirinya sendiri.
Seorang analis politik pernah berseloroh bahwa konflik PSI dan PDIP tidak akan selesai sampai kiamat. Mungkin benar adanya. Sebab, yang sedang mereka perebutkan bukan sekadar kursi di parlemen, tetapi hak untuk mendefinisikan masa depan politik Indonesia.
Gladiator gajah dan banteng akan terus bertarung di arena yang sama—bukan untuk saling memusnahkan, melainkan untuk memastikan bahwa penonton, yakni rakyat, tetap percaya bahwa keduanya masih relevan.
Dan seperti dalam setiap arena gladiator, kemenangan sejati bukan milik yang terkuat, melainkan milik yang paling mampu membuat penonton percaya bahwa dialah pahlawan yang sesungguhnya. (J61)
