Dengarkan audio ini
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Kekuatan Tiongkok bukan cuma teknologi atau militer, tapi stabilitas harga pangan. Dari Vegetable Basket Program, kubis menjelma kekuatan geopolitik.
Dalam diskursus geopolitik global, kekuatan Tiongkok hampir selalu dibaca melalui tiga lensa besar: teknologi, manufaktur, dan militer. Dari kecanggihan AI hingga modernisasi angkatan bersenjata, Beijing tampak membangun hard power yang sulit disaingi. Namun, di balik semua itu, ada fondasi yang jauh lebih senyap—bahkan nyaris luput dari perbincangan publik: stabilitas harga pangan, terutama sayur dan kebutuhan harian.
Selama beberapa dekade terakhir, fluktuasi harga sembako di Tiongkok relatif terjaga. Bukan berarti tanpa gejolak sama sekali, tetapi lonjakan ekstrem yang bisa memicu kepanikan publik jarang terjadi. Fakta ini menjadi semakin relevan ketika pandemi Covid-19 melanda dunia. Saat banyak negara mengalami gangguan pasokan dan lonjakan harga pangan, Tiongkok justru termasuk negara dengan tingkat keamanan pangan domestik yang relatif stabil.
Menariknya, Tiongkok hari ini juga tercatat sebagai konsumen sayur terbesar di dunia. Bukan karena ketergantungan pada impor, melainkan karena pasokan domestik yang melimpah dan akses yang terjaga. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar soal produksi, melainkan: bagaimana negara ini membangun sistem yang membuat pangan—sesuatu yang sangat sensitif secara politik—tetap terkendali?
Jawabannya membawa kita pada satu kebijakan yang jarang disorot, tetapi berdampak struktural: Vegetable Basket Program.
Kekuatan Vegetable Basket Program?
Vegetable Basket Program, atau Càilánzi Gōngchéng (菜篮子工程), diluncurkan pada 1988, sebuah periode penting dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Saat itu, reformasi pasar ala Deng Xiaoping mulai mendorong pertumbuhan pesat, tetapi juga memunculkan persoalan klasik: inflasi pangan dan ketidakpastian pasokan, terutama di kota-kota besar. Krisis pangan yang berulang menjadi alarm politik yang serius.
Program ini memiliki karakter khas: pemerintah daerah—bahkan walikota—dibuat bertanggung jawab langsung atas pasokan dan harga pangan segar. Bukan hanya beras, tetapi sayur, daging, telur, ikan, dan kebutuhan harian lainnya. Negara tidak mengambil jalan ekstrem dengan mematikan mekanisme pasar, tetapi membangun arsitektur sistem pangan: produksi dekat pusat konsumsi, pengembangan logistik rantai dingin, pasar grosir yang terkontrol, serta insentif bagi petani.
Tujuannya jelas: harga pangan tidak boleh menjadi sumber instabilitas sosial.
Dalam perspektif geopolitik, pendekatan ini menjelaskan satu hal penting: ketahanan pangan adalah sumber kekuatan negara. Nicholas J. Spykman, salah satu pemikir geopolitik klasik, menyebut ketahanan material domestik sebagai nexus of power. Negara yang gagal memberi makan rakyatnya, sekuat apa pun militernya, akan rapuh dari dalam.
Harga sayur memiliki karakter unik. Ia dikonsumsi setiap hari, dirasakan lintas kelas sosial, dan langsung memengaruhi emosi publik. Kenaikan kecil saja dapat terasa besar bagi jutaan rumah tangga. Karena itu, stabilitas harga pangan berfungsi sebagai peredam volatilitas sosial. Ketika perut relatif tenang, negara memiliki ruang bernapas untuk fokus pada agenda strategis lain: industrialisasi, teknologi, hingga proyeksi kekuatan militer.
Di titik inilah Performance Legitimacy Theory menjadi relevan. Dalam sistem politik seperti Tiongkok, legitimasi kekuasaan tidak bersumber dari pemilu kompetitif, melainkan dari kinerja nyata negara. Negara dianggap sah selama ia “berfungsi”—menjaga stabilitas, menyediakan kebutuhan dasar, dan menghindari krisis yang dirasakan langsung oleh publik.
Pangan murah dan tersedia menjadi indikator performa yang paling kasat mata. Ia tidak memerlukan propaganda berlebihan; cukup hadir di pasar dan dapur rumah tangga. Ketika sistem pangan berjalan, legitimasi bekerja secara senyap.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Sejarah mencatat Romawi Kuno dengan konsep bread and circuses—subsidi gandum untuk menjaga ketertiban kota. Elit Romawi memahami bahwa ketidakpuasan jarang lahir dari ideologi abstrak, melainkan dari kelaparan dan harga pangan yang melambung. Mereka melihat bahwa se-idealis apapun sebuah pemerintahan, kesuksesannya akan kembali ke bagaimana mereka menjaga pasokan makanan untuk seluruh lapisan masyarakat
Vegetable Basket Program dapat dibaca sebagai versi mutakhir dari logika yang sama: mengelola kebutuhan biologis sebagai bagian dari stabilitas politik. Ia bukan kebijakan populis sesaat, melainkan strategi jangka panjang menjaga kestabilan ekonomi dan politik.
Ketahanan Pangan ala Indonesia
Pembacaan ini menjadi relevan ketika ditarik ke konteks Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan kembali ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Dari dorongan swasembada hingga penguatan desa melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih, negara mulai kembali menaruh fokus bahwa pangan bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan fondasi stabilitas.
Tantangannya, seperti yang ditunjukkan pengalaman Tiongkok, bukan hanya soal produksi masif. Produksi tinggi perlu didukung distribusi yang efisien agar tidak melahirkan paradoks: surplus di satu titik, kelangkaan di titik lain. Yang dibutuhkan adalah arsitektur sistem pangan—dari logistik, penyimpanan, tata niaga, hingga birokrasi. Untungnya, pola belakangan memperlihatkan tren yang cukup positif, seperti dengan produksi beras yang menjadi paling tinggi setelah puluhan tahun terakhir, dan sinergi antara produsen dengan Bulog yang kini secara strategis kembali disegarkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pelajaran dari Vegetable Basket Program tentu bukan untuk disalin mentah-mentah. Indonesia memiliki konteks sosial, geografis, dan politik yang berbeda. Namun, prinsip dasarnya relevan: harga pangan yang stabil adalah kebijakan politik, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia berfungsi sebagai bantalan sosial sekaligus indikator kinerja negara di mata rakyat.
Jika Tiongkok mampu menjaga stabilitas melalui pengelolaan pangan yang konsisten selama puluhan tahun, maka tantangan Indonesia ke depan adalah mengadaptasi logika tersebut secara kontekstual, memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak pernah terlepas dari kebutuhan paling dasar warga: perut yang kenyang.
Pada akhirnya, kekuatan negara tidak selalu lahir dari misil, chip, atau angka pertumbuhan. Kadang, ia justru berawal dari sesuatu yang paling sederhana—kubis di pasar, harga di dapur, dan rasa aman di meja makan. (D74)
