Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kontroversi pernyataan Purbaya soal rupiah bukan sekadar ucap koboy. Ia hadir di tengah kelelahan publik, stagnasi moneter BI, dan agenda pergantian gubernur. Munculnya Thomas Djiwandono membuka dugaan desain koordinasi baru fiskal–moneter yang bisa mengakhiri era kehati-hatian berlebih di balik transisi kepemimpinan Bank Indonesia ke depan.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemampuan menguatkan rupiah dalam waktu singkat sempat memicu kontroversi.
Secara normatif, otoritas nilai tukar berada di Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Namun dalam politik ekonomi, membaca pernyataan pejabat tinggi secara tekstual atau membaca kalimat headline semata justru sering keliru.
Kalimat publik adalah instrumen kekuasaan, terutama ketika ia muncul di tengah krisis kepercayaan terhadap kinerja institusi.
Selama kepemimpinan Gubernur BI Perry Warjiyo sejak 2018, rupiah tercatat mengalami depresiasi kumulatif sekitar 18 persen terhadap dolar AS. Angka ini bukan sekadar statistik pasar, tetapi berdampak langsung pada inflasi impor, kenaikan harga pangan dan energi, serta penurunan daya beli kelas menengah.
Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tidak lagi netral—ia menjadi persoalan sosial dan politik.
Di sinilah pernyataan Purbaya memperoleh makna. Ia tidak berdiri di ruang hampa, melainkan hadir di tengah keletihan publik terhadap stabilitas moneter dan beriringan dengan agenda pergantian pucuk pimpinan BI.
Munculnya nama Thomas Djiwandono sebagai figur baru mempertegas bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa memimpin BI, melainkan arah desain kebijakan moneter Indonesia.
Perry dan Stagnasi Moneter?
Kritik terhadap Perry Warjiyo kerap disederhanakan sebagai dampak faktor global: perang, pandemi, hingga pengetatan moneter Amerika Serikat.
Namun, penjelasan ini hanya sebagian benar. Negara-negara dengan tekanan eksternal serupa menunjukkan hasil berbeda, tergantung kualitas respons institusional.
Dalam kerangka Institutional Performance, pelemahan rupiah era Perry agaknya mencerminkan tiga persoalan utama.
Pertama, komunikasi kebijakan yang defensif. BI lebih sering merespons pasar daripada membentuk ekspektasi. Kedua, keterputusan koordinasi fiskal–moneter. Independensi BI justru menjelma menjadi jarak, bukan sinergi.
Ketiga, ketergantungan pada instrumen suku bunga yang terbukti terbatas dalam menahan arus modal dan spekulasi valas.
Dampaknya terasa nyata. Inflasi, meski terkendali secara headline, menekan konsumsi riil. Daya beli rumah tangga melemah, sementara rupiah yang terdepresiasi memperbesar biaya impor dan beban subsidi.
Dalam perspektif Political Economy of Inflation, stabilitas harga bukan hanya soal target angka, tetapi kepercayaan publik terhadap masa depan ekonomi.
Di titik ini, kritik terhadap Perry bukan serangan personal, melainkan evaluasi struktural.
BI era Perry dinilai terlalu berhati-hati, bahkan pasif, dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin agresif. Stabilitas yang dijaga adalah stabilitas prosedural, bukan stabilitas substantif.
Di titik ini dan sekali lagi, yang membuat “sinyal” Purbaya mengenai rupiah signifikan adalah momentumnya. Ia muncul beriringan dengan agenda pergantian pucuk pimpinan BI dan mencuatnya nama Thomas Djiwandono—figur yang dikritik independensinya karena latar belakang politik dan relasi kekerabatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, pernyataan Purbaya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan masuk ke dalam arsitektur transisi moneter-fiskal yang lebih besar.
Kritik terhadap Thomas sering berhenti pada dikotomi lama, independensi versus intervensi.
Padahal persoalan mendasarnya yang tampak justru terletak pada stagnasi, bahkan kemunduran persepsi efektivitas BI dalam menjaga stabilitas rupiah selama satu dekade terakhir.
Rencana Besar dan Desain Koordinasi?
Masuknya Thomas Djiwandono ke dalam bursa kepemimpinan BI memunculkan kritik soal independensi, mengingat latar belakang politik dan relasi kekerabatan dengan Presiden Prabowo.
Namun, kritik ini sering melupakan satu fakta penting: sejarah BI menunjukkan bahwa stabilitas rupiah justru lahir dari kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi.
Beberapa Gubernur BI kerap dianggap paling berhasil dalam konteks rupiah, Radius Prawiro, Soedradjad Djiwandono, Boediono, Burhanuddin Abdullah, dan Agus Martowardojo.
Benang merahnya bukan jarak dari pemerintah, melainkan kemampuan mengelola koordinasi tanpa kehilangan kredibilitas teknokratis.
Dalam kerangka embedded autonomy, figur seperti Thomas dapat dibaca sebagai upaya membangun kembali BI yang otonom namun tertanam dalam strategi negara. Di sinilah Purbaya berperan.
Rekam jejaknya membongkar praktik underpricing, manipulasi bea cukai, hingga restitusi pajak bermasalah menunjukkan bahwa ia bukan komunikator kosong, melainkan aktor tekanan struktural.
Pernyataan Purbaya tentang rupiah, dalam perspektif Speech Act Theory kiranya adalah tindakan politik. Ia memberi sinyal bahwa negara siap mengoreksi disonansi lama antara fiskal dan moneter. Bukan mengambil alih BI, tetapi mengakhiri stagnasi yang membuat rupiah rapuh.
Masalah rupiah Indonesia bukan semata faktor global. Masalahnya adalah kepemimpinan moneter yang terlalu aman di saat situasi menuntut keberanian.
Jika era Perry Warjiyo ditandai oleh kehati-hatian berlebih dan pelemahan rupiah, maka poros Purbaya–Thomas agaknya menawarkan satu janji, koordinasi sebagai sumber stabilitas baru yang lebih menjanjikan. (J61)
