Dengarkan artikel ini:
Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR. Listyo menolak wacana Polri di bawah kementerian, dan memilih mundur menjadi petani jika institusinya tidak lagi berada di bawah presiden. Gatot menilai, pernyataan Listyo yang akan mempertahankan posisi institusinya sampai titik darah penghabisan, merupakan sebuah ancaman.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri tegak di tengah transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Dicap sebagai “orangnya Jokowi”, ia tidak hanya bertahan, tetapi justru memperkuat posisinya. Ketika di hadapan DPR ia tegas menolak Polri berada di bawah kementerian, bukan sekadar pembelaan institusional yang terdengar—melainkan deklarasi kekuatan politik yang telah terkonsolidasi selama dua dekade pasca-reformasi.
Fenomena Listyo bukan anomali personal, melainkan produk sistemik dari arsitektur kekuasaan yang dibangun sejak tragedi Bom Bali 2002. Ini adalah kisah tentang bagaimana niat baik reformasi justru menciptakan pusat kekuasaan alternatif, dan bagaimana individu di puncaknya menjadi hampir tak tergoyahkan.
Dari Bom Bali hingga Penolakan Subordinasi
Tahun 2002 menjadi titik balik sejarah kepolisian Indonesia. Pasca tragedi Bom Bali, Presiden Megawati Soekarnoputri—yang dikenal dekat dengan institusi kepolisian—menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk memperkuat kapasitas counter-terrorism. Kapolri kala itu, Dai Bachtiar, dalam beberapa dokumenter Australia, disebut bertemu langsung dengan Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bantuan signifikan dari Washington, namun dengan satu syarat krusial: dana dan peralatan tidak boleh disalurkan melalui TNI. Ini adalah kritik keras terhadap warisan Orde Baru di mana militer mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan politik dan sosial Indonesia. Amerika Serikat, yang traumatis dengan pengalaman mendukung rezim militer otoriter di berbagai belahan dunia, memilih Polri sebagai mitra strategisnya.
Keputusan ini mengubah lanskap kekuasaan Indonesia secara fundamental. Polri, yang baru saja dipisahkan dari TNI pada 1999, mendapat injeksi masif persenjataan dan teknologi. Hasilnya? Gatot Nurmantyo juga pernah mengeluhkan bahwa persenjataan Polri lebih canggih dibanding militer—sebuah ironi mengingat TNI seharusnya menjadi tulang punggung pertahanan negara.
Namun perbedaan mendasar bukan hanya pada peralatan, melainkan pada struktur komando. TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan, menciptakan lapisan birokrasi antara panglima dengan presiden. Sebaliknya, Polri langsung bertanggung jawab kepada presiden—sebuah independensi struktural yang menciptakan proximity politik luar biasa.
Inilah konteks di mana Listyo Sigit beroperasi. Ketika ia menolak Polri berada di bawah kementerian, ia tidak hanya mempertahankan status quo—ia mempertahankan akses langsung ke sumber kekuasaan tertinggi, sebuah privilege yang bahkan tidak dimiliki militer.
Patron, Klien dan Politik Penegakan Hukum
Ketahanan Listyo di era Prabowo adalah cermin dari fenomena yang lebih luas: persistensi jejaring politik Jokowi bahkan setelah kepresidenannya berakhir. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari apa yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai “police politicization”—proses di mana institusi penegakan hukum menjadi instrumen politik eksekutif.
Robert Klitgaard dalam karyanya Controlling Corruption (1988) menjelaskan bahwa monopoli kekuasaan tanpa akuntabilitas plus diskresi tinggi sama dengan korupsi. Formula ini tidak hanya berlaku untuk korupsi finansial, tetapi juga korupsi sistemik di mana institusi kehilangan independensinya sebagai penegak hukum yang impartial dan menjadi aktor politik partisan.
Polri, dengan akses langsung ke presiden dan anggaran yang masif, memiliki seluruh elemen formula Klitgaard. Monopoli atas penggunaan kekerasan legal, minimnya mekanisme checks and balances yang efektif, dan diskresi luas dalam penegakan hukum—kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk politisasi.
Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) memperkenalkan konsep “Praetorian State”—negara di mana institusi keamanan memiliki otonomi berlebih hingga menjadi aktor politik independen. Alih-alih sepenuhnya subordinat kepada otoritas sipil, mereka menjadi kingmaker atau penunjang kekuasaan. Indonesia pasca-reformasi mewujudkan versi modern dari Praetorian State ini. Polri bukan hanya eksekutor kebijakan, melainkan aktor dengan arah politiknya tersendiri.
Fenomena serupa dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. J. Edgar Hoover, direktur FBI Amerika Serikat selama 48 tahun (1924-1972), adalah contoh klasik bagaimana kepala lembaga penegakan hukum bisa menjadi untouchable karena menguasai informasi dan memiliki independensi institusional. Hoover bertahan melalui delapan presiden—dari Calvin Coolidge hingga Richard Nixon—karena kombinasi kompetensi, akumulasi leverage politik, dan struktur FBI yang memberikannya otonomi luar biasa.
Di Rusia kontemporer, Alexander Bortnikov sebagai direktur FSB (Federal Security Service) sejak 2008 menunjukkan pola serupa. Meski secara formal bertanggung jawab kepada Presiden Putin, FSB memiliki kekuasaan yang begitu luas—dari kontra-intelijen hingga ekonomi—sehingga Bortnikov menjadi salah satu figur paling berkuasa di Rusia, bahkan lebih berpengaruh dari banyak menteri.
Yang membedakan kasus Indonesia adalah konteks transisi demokrasi. Jika Hoover beroperasi dalam demokrasi mapan dan Bortnikov dalam otoritarianisme modern, Listyo berada di wilayah abu-abu: demokrasi elektoral dengan institusi yang belum sepenuhnya ter-accountable. Ini menciptakan ruang bagi akumulasi kekuasaan informal yang massif tanpa mekanisme balancing yang memadai.
Warisan Reformasi
Douglass North, ekonom pemenang Nobel, dalam karya monumentalnya Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990) berargumen bahwa “institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction.” Institusi yang dirancang dengan baik menciptakan insentif untuk perilaku produktif; yang dirancang buruk menciptakan patologi sistemik.
Reformasi Indonesia pasca-1998 dirancang dengan niat mulia: mencegah kembalinya dominasi militer ala Orde Baru. Pemisahan Polri dari TNI, independensi struktural, dan penguatan kapasitas adalah solusi rasional untuk masalah nyata. Namun seperti dikonseptualisasikan oleh Robert K. Merton dalam teori “unintended consequences”, intervensi purposif seringkali menghasilkan outcome yang tidak terduga dan bahkan kontraproduktif.
Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1975) menjelaskan bagaimana institusi modern menciptakan bentuk kekuasaan baru yang lebih subtle namun lebih pervasive. Alih-alih penindasan kasar ala Orde Baru, Indonesia kini memiliki sistem di mana kekuasaan terinstitusionalisasi dalam struktur yang tampak legitimate dan demokratis—namun tidak kalah menindas dalam praktiknya.
Fenomena Listyo adalah manifestasi sempurna dari paradoks reformasi ini. Ia tidak perlu kudeta atau konspirasi untuk mempertahankan kekuasaan—sistem sudah dirancang sedemikian rupa sehingga posisinya hampir tak tergoyahkan selama ia memelihara hubungan baik dengan eksekutif.
Max Weber dalam konsepnya tentang “iron cage of rationality” memperingatkan bahwa birokrasi modern, meski efisien, menciptakan struktur kekuasaan yang terus meningkat menjadi otonom dari kontrol demokratis. Polri adalah iron cage Weber yang hidup: institusi yang semakin powerful, semakin otonom, dan semakin sulit dikendalikan oleh mekanisme demokratis formal.
Lord Acton terkenal dengan pernyataan “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Namun yang lebih relevan untuk kasus Indonesia adalah observasi selanjutnya: “Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.”
Listyo mungkin atau mungkin bukan “bad man” dalam pengertian moral personal, tetapi sistem yang memungkinkannya mengakumulasi kekuasaan tanpa check and balance yang memadai adalah “bad system”—dan bad system inevitably produces bad outcomes. Dengan demikian, kritikan Gatot Nurmantyo mendapatkan penegasannya tersendiri. Persoalannya tinggal apakah setelah Listyo pensiun, Polri akan tetap berwajah sama atau mengalami perusabahan. (S13)
