Dengarkan artikel ini
Audio ini dibuat dengan teknologi AI
Di balik migrasi kader NasDem ke PSI, Sulawesi Selatan muncul sebagai medan perebutan kekuasaan yang jauh lebih strategis dari sekadar politik elektoral.
Gelombang perpindahan kader antarpartai bukan hal baru dalam politik Indonesia. Namun, apa yang belakangan terjadi di Sulawesi Selatan patut dicermati lebih dalam. Di balik berita hengkangnya sejumlah kader Partai NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), provinsi ini muncul sebagai episentrum dinamika yang jauh melampaui sekadar manuver elektoral biasa. Sulsel tidak hanya menjadi lokasi perpindahan paling mencolok, tetapi juga memperlihatkan pola yang terkesan sistematis dan berlapis.
Pusat perhatian utama tentu tertuju pada Rusdi Masse Mappasessu (RMS), mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan sekaligus figur kunci politik regional. Kepindahan RMS ke PSI pada awal 2026 memicu efek domino yang relatif jarang terjadi dalam politik lokal Indonesia. Bukan hanya satu-dua kader yang ikut berpindah, melainkan sejumlah elite daerah, termasuk wakil kepala daerah dan figur yang memiliki relasi kekerabatan dengan elite NasDem setempat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: apakah ini sekadar dinamika personal elite, atau justru bagian dari strategi politik yang lebih besar? Mengapa Sulawesi Selatan menjadi arena paling aktif dalam migrasi ini? Dan sejauh mana pergeseran ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan lokal, khususnya antara NasDem dan PSI?
Perpindahan Masif, Upaya Sistematis?
Untuk memahami skala peristiwa ini, penting melihat terlebih dahulu siapa saja aktor yang terlibat. Pasca kepindahan Rusdi Masse ke PSI, sejumlah nama elite lokal Sulsel tercatat mengikuti langkah serupa. Di antaranya adalah Nurkanaah, Wakil Bupati Pinrang, yang kemudian dipercaya memimpin struktur PSI di Sidrap.
Ada pula Sudirman Bungin, Wakil Bupati Pinrang lainnya, yang turut masuk dalam barisan PSI. Andi Ichsan Aswad, putra Ketua DPD NasDem Pinrang, kini memimpin PSI di wilayah tersebut. Di Barru, Ulfah Nurul Huda Suardi, putri Ketua NasDem Barru sekaligus mantan kandidat kepala daerah, ditunjuk sebagai Ketua PSI setempat. Sementara di Pangkep, Raisza Makis, ipar bupati sekaligus tokoh lokal NasDem, juga berlabuh ke PSI.
Daftar ini menunjukkan satu pola penting: yang berpindah bukan kader akar rumput, melainkan elite yang memiliki dua aset utama—jabatan formal di pemerintahan daerah dan jaringan sosial-politik berbasis keluarga. Dalam konteks Sulsel, di mana politik lokal sangat dipengaruhi oleh klan dan patronase, perpindahan elite semacam ini sering kali membawa serta basis loyalitas elektoral dan struktural.
Di titik ini, perpindahan tersebut sulit dibaca sebagai migrasi individual. Ia lebih menyerupai konsolidasi elektoral secara struktural, di mana PSI tampak menjadi wadah baru bagi jaringan kekuasaan lama yang sebelumnya bernaung di NasDem. Dengan kata lain, yang berpindah bukan hanya orang, melainkan juga infrastruktur politik.
Pertanyaan berikutnya: mengapa Sulawesi Selatan begitu menarik? Jawabannya terletak pada bobot ekonomi dan politik provinsi ini. Sulsel merupakan salah satu lumbung pangan utama Indonesia Timur, khususnya untuk beras, jagung, dan komoditas hortikultura. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi sektor pertanian Sulsel secara konsisten berada di atas rata-rata nasional untuk kawasan timur. Selain itu, Sulsel memiliki posisi strategis dalam ekosistem pertambangan, terutama sebagai bagian dari rantai pasok nikel yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Di luar sektor primer, Makassar memainkan peran kunci sebagai hub perdagangan dan logistik Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menjadi simpul distribusi utama barang dan energi ke Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Aktivitas perdagangan ini menjadikan Sulsel bukan hanya pasar, tetapi juga gerbang ekonomi kawasan timur.
Signifikansi ekonomi ini berkelindan dengan posisi politik NasDem yang selama ini dominan di Sulsel, terutama di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak, NasDem memiliki pengaruh besar terhadap pembahasan APBD, regulasi daerah, serta kebijakan yang berkaitan langsung dengan iklim investasi. Jika pengaruh ini perlahan bergeser ke PSI—bahkan sebelum Pemilu 2029—maka yang berubah bukan hanya peta partai, tetapi juga arah pengambilan keputusan lokal.
Dalam sistem politik Indonesia, DPRD dan pemerintah daerah sering kali menjadi arena kekuasaan yang lebih menentukan dibanding jabatan gubernur. Kepala daerah dan DPRD mengontrol perizinan, tata ruang, BUMD, serta proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, menguasai simpul-simpul kabupaten/kota dan fraksi DPRD dapat memberikan leverage politik yang signifikan tanpa harus memenangkan kontestasi besar di tingkat provinsi.
Secara teoritis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui konsep elite circulation dari Vilfredo Pareto, yang menyatakan bahwa elite akan berpindah posisi dan kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan relevansi. Gaetano Mosca, melalui teori power shift, juga menekankan bahwa perubahan struktur kekuasaan sering terjadi bukan melalui revolusi, melainkan reposisi elite dalam institusi baru. Sementara itu, konsep political brokerage membantu menjelaskan peran elite lokal sebagai perantara kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam konteks desentralisasi seperti Indonesia.
Dalam kerangka ini, PSI dapat dipahami sebagai kendaraan politik baru yang dianggap lebih menjanjikan secara strategis, sementara elite Sulsel bertindak rasional dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan lanskap kekuasaan nasional.
Next Step Surya Paloh?
Dari sudut pandang analitis, rangkaian peristiwa ini membuka ruang tafsir bahwa Sulawesi Selatan sedang mengalami apa yang bisa disebut sebagai bentuk “begal politik” terhadap NasDem—yakni pengalihan pengaruh secara bertahap melalui migrasi elite dan jaringan struktural. Kehilangan basis kekuatan di provinsi strategis seperti Sulsel tentu berimplikasi besar bagi posisi NasDem, baik secara elektoral maupun dalam negosiasi politik nasional.
Namun, politik jarang bersifat linear dan satu arah. Surya Paloh dikenal sebagai politisi berpengalaman dengan insting membaca peta kekuasaan yang tajam. Sulit membayangkan bahwa NasDem akan membiarkan proses ini berlangsung tanpa respons. Opsi yang tersedia pun beragam, mulai dari konsolidasi ulang kader lokal, penataan ulang strategi koalisi, hingga langkah-langkah simbolik untuk merebut kembali loyalitas elite daerah.
Pada akhirnya, dinamika Sulawesi Selatan bukan hanya tentang PSI versus NasDem, melainkan tentang bagaimana elite lokal membaca arah angin kekuasaan dan mengamankan posisinya di tengah perubahan.
Apakah ini akan berujung pada pergeseran permanen atau sekadar episode sementara dalam siklus elite Indonesia, masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang jelas, Sulsel kembali membuktikan dirinya bukan sekadar provinsi, melainkan salah satu kunci penting dalam politik dan ekonomi Indonesia. (D74)
