Dengarkan artikel ini:
Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Mungkinkah ini kesempatan untuk menjadi jembatan atau malah masuk ke jebakan?
“It is how limited structural power is compensated for: by setting the playing field early and ensuring others want to play your game. You articulate clearly and early.” — @bagus_muljadi di X (31/1/2026)
Cupin menyesap latte-nya sambil mengamati layar ponsel yang menampilkan berita besar tentang langkah strategis Indonesia di panggung dunia. Kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk terlibat dalam inisiatif Board of Peace (BoP) menjadi topik hangat yang membakar semangat nasionalisme di lini masa.
Bagi Cupin, mahasiswa yang gemar mengamati dinamika politik global, keputusan ini bukanlah langkah sembarangan, melainkan sebuah manuver berani yang patut diapresiasi. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah gelanggang tempat keputusan-keputusan besar dibuat.
Tentu saja, kehadiran forum ini memantik diskusi hangat mengenai siapa saja yang duduk di meja bundar tersebut. Isu yang paling sensitif dan menguras emosi publik adalah potensi kehadiran perwakilan Israel dalam satu forum multilateral yang sama.
Namun, Cupin melihat pemerintah tampaknya memahami bahwa untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, mediator tidak bisa hanya berbicara dengan satu sisi saja. Kehadiran Indonesia di sana justru dimaknai sebagai upaya “menjemput bola” untuk membela kepentingan Palestina langsung di depan mata pihak lawan.
Alih-alih memboikot forum dan membiarkan narasi didominasi oleh pihak lain, Indonesia memilih jalan terjal diplomasi untuk menyuarakan hak-hak Palestina secara lantang. Ini mengingatkan Cupin pada prinsip bahwa perdamaian tidak dibuat dengan teman, melainkan dengan musuh.
Perdebatan di kepala Cupin bukan lagi soal “pantas atau tidak”, melainkan seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Langkah ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa isolasi diplomatik tidak selamanya menjadi solusi efektif dalam konflik modern.
Dengan bergabungnya Indonesia, harapan agar suara Global South tidak lagi diabaikan menjadi semakin nyata. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi agenda utama pembahasan.
Cupin membayangkan para diplomat kita sedang bekerja keras menyiapkan argumen-argumen tajam untuk melindungi kepentingan saudara-saudara di Palestina. Keberanian untuk duduk tegak di tengah kompleksitas geopolitik ini menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia.
Tidak mudah bagi negara mana pun untuk menavigasi jebakan-jebakan protokol internasional yang penuh intrik. Namun, antusiasme publik yang mendukung peran aktif Indonesia menjadi bahan bakar moral yang kuat.
Cupin melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap naik kelas dari sekadar negara berkembang menjadi kekuatan penyeimbang global. Kita tidak lagi hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga turut merancang arsitektur perdamaian itu sendiri.
Meskipun tantangan di depan mata sangat besar, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi kunci penyelesaian konflik Palestina tetap menyala. Langkah awal sudah diambil, dan dunia kini menunggu gebrakan selanjutnya dari Jakarta.
Namun, di balik optimisme tersebut, Cupin mulai merenungkan kapasitas strategis yang kita miliki untuk mengubah arah angin. Apakah keberanian diplomatik ini cukup untuk melawan arus kepentingan adidaya yang sudah mengakar kuat?
Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia mengonversi kehadiran fisik di forum tersebut menjadi kebijakan nyata yang menguntungkan Palestina?
DNA “Bandung Spirit” di BoP
Mencoba menyelami lebih dalam, Cupin membuka kembali catatan kuliahnya tentang teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Alexander Wendt, menekankan bahwa identitas negara adalah faktor krusial yang menentukan tindakannya.
Indonesia, sejak era KAA 1955, telah secara konsisten mengonstruksi identitasnya sebagai “jembatan” atau bridge-builder antar-peradaban. Pemerintah saat ini tampaknya sangat sadar akan modal sejarah tersebut dan sedang mengapitalisasinya melalui Board of Peace.
Bergabungnya Indonesia bukan sekadar kalkulasi untung-rugi materi, melainkan peneguhan identitas nasional sebagai juru damai dunia. Ini berbeda dengan negara middle power lain seperti Turki yang cenderung menggunakan pendekatan koersif atau India yang sangat pragmatis menjaga otonomi strategisnya.
Indonesia memainkan peran unik sebagai “kekuatan moral” yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk dalam konteks Palestina dan Israel. Dalam kacamata Role Theory dari K.J. Holsti, Indonesia sedang menjalankan peran sebagai “Active Independent” yang konsisten.
Pemerintah memahami bahwa menjadi jembatan berarti harus bersedia diinjak oleh kedua belah pihak demi menghubungkan dua tebing yang terpisah. Dalam kasus Palestina, Indonesia memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar suaranya di forum elit.
Kehadiran Indonesia di BoP adalah upaya untuk memastikan bahwa jembatan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina tidak diputus oleh kepentingan sepihak negara-negara Barat. Kita membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan yang sering kali absen dalam kalkulasi dingin realpolitik global.
Cupin melihat bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah norma internasional dari yang berbasis kekuatan (power-based) menjadi berbasis nilai (value-based). Alexander Wendt menyebutkan bahwa “anarki adalah apa yang negara persepsikan”, dan Indonesia sedang mencoba mengubah persepsi anarki itu menjadi kerja sama.
Diplomasi “jembatan” ini memungkinkan Indonesia untuk menyuntikkan agenda Palestina ke dalam diskusi tanpa harus terjebak dalam blok aliansi yang kaku. Kita bisa berbicara dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis, sekaligus merangkul negara-negara Arab dan Afrika.
Fleksibilitas inilah yang menjadi aset terbesar diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Tidak banyak negara yang memiliki privilese kepercayaan dari berbagai kutub kekuatan dunia seperti Indonesia.
Langkah ini juga membuktikan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak luntur, justru berevolusi ke tahap yang lebih taktis dan strategis. Menjadi jembatan bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mencari titik temu demi solusi dua negara.
Cupin merasa bangga bahwa bangsanya berani mengambil risiko politik demi sebuah cita-cita luhur konstitusi. Namun, ia juga sadar bahwa dalam teori konstruktivisme, sebuah identitas hanya akan valid jika diakui oleh pihak lain (intersubjective understanding).
Apakah negara-negara besar di dalam BoP benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra setara yang idenya patut didengar? Ataukah mereka hanya memandang kita sebagai pelengkap kuota representasi geografis semata?
Maka, pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat “beton” jembatan yang sedang dibangun oleh para diplomat kita? Dan apakah jembatan ini mampu menahan beban berat ekspektasi perdamaian yang diletakkan di pundak Indonesia?
Rule-Maker > Rule-Taker
Lamunan Cupin berlanjut ke dimensi yang lebih keras dan pragmatis, meninggalkan sejenak romantisme peran moral. Ia teringat pada pandangan para akademisi, seperti Bagus Muljadi, yang menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di balik institusi internasional.
Dalam kacamata ini, langkah pemerintah bergabung ke BoP adalah bentuk kecerdasan dalam membaca peta realpolitik. John Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, mengingatkan bahwa institusi internasional sering kali dibentuk untuk melayani kepentingan negara kuat.
Alih-alih menolak realitas ini, Indonesia justru memilih untuk masuk dan bermain di dalamnya demi kepentingan nasional dan Palestina. Pemerintah menyadari bahwa memprotes keputusan dari luar pagar jarang sekali mengubah hasil akhir.
Untuk bisa menolong Palestina secara efektif, Indonesia harus berada di ruang rapat saat aturan main sedang disusun. Konsep “bebas aktif” diterjemahkan secara progresif oleh pemerintah: bukan reaktif menunggu bola, tetapi proaktif membentuk agenda (shaping the agenda) sejak dini.
Inilah esensi dari diplomasi modern yang cerdas: articulate clearly and early. Indonesia tidak menunggu draf resolusi jadi baru berkomentar, tetapi ikut memegang pena saat draf itu ditulis.
Kritik yang mengatakan ini adalah jebakan mungkin melupakan bahwa ketidakhadiran justru adalah jebakan yang sesungguhnya. Jika Indonesia absen, nasib Palestina akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli pada aspirasi dunia Islam.
Pemerintah memahami bahwa dalam lanskap kekuasaan global, leverage atau daya tawar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan masuk ke lingkaran inti, Indonesia sedang membangun leverage tersebut, didukung oleh posisinya sebagai pemimpin alamiah di Asia Tenggara.
Fokus memperkuat pijakan di ASEAN adalah modal awal yang baik untuk berbicara lantang di level global. Kekuatan struktural yang terbatas dikompensasi dengan kelincahan diplomatik untuk memastikan orang lain mau bermain dengan aturan kita.
Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak naif dalam memandang geopolitik. Kita tahu bahwa norma dan hukum internasional sering kali tidak cukup untuk menghapus asimetri kekuatan militer.
Oleh karena itu, strategi masuk ke dalam sistem adalah cara terbaik untuk membelokkan arus kekuatan tersebut agar lebih adil. Ini adalah bentuk survival mode sekaligus offensive diplomacy untuk mengamankan kepentingan nasional dan kemanusiaan.
Pemerintah sedang mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan soal siapa yang paling keras berteriak di jalanan, tapi siapa yang paling taktis bernegosiasi di meja perundingan. BoP adalah arena uji nyali dan uji otak bagi para arsitek kebijakan luar negeri kita.
Kehadiran Indonesia di sana adalah jaminan bahwa isu Palestina tidak akan terkubur di bawah tumpukan agenda hegemonik lainnya. Kita hadir untuk memastikan bahwa “jembatan” itu benar-benar mengantarkan pada perdamaian, bukan sekadar monumen kosong.
Pada akhirnya, dikotomi jebakan atau jembatan akan sangat bergantung pada seberapa piawai kita memainkan kartu yang kita pegang. Jika melihat keseriusan dan keberanian pemerintah saat ini, besar harapan bahwa BoP akan menjadi jembatan emas bagi peran Indonesia yang lebih sentral, sekaligus jalan pembuka bagi keadilan yang dinanti rakyat Palestina. (A43)
