Dengarkan artikel ini:
Jokowi resmi meninggalkan Istana Merdeka pada Oktober 2024. Ia kembali ke Solo, kota tempatnya memulai karier politik sebagai wali kota. Narasinya terasa lengkap: seorang pemimpin yang naik dari rakyat, kembali ke rakyat. Namun di balik narasi penutupan yang rapi itu, ada sesuatu yang ikut pulang ke Solo—seluruh infrastruktur kekuasaan yang ia bangun selama satu dekade.
Dalam novel epik Foundation karya Isaac Asimov, seorang ilmuwan bernama Hari Seldon tahu bahwa kekaisaran galaksi yang ia tinggali akan segera runtuh. Namun alih-alih pasrah, ia merancang sebuah institusi—Foundation—yang dirancang untuk memastikan bahwa pengetahuan, jaringan, dan pengaruhnya tidak ikut musnah bersama kejatuhan itu.
Seldon tidak hidup cukup lama untuk menyaksikan hasilnya. Tapi ia tak perlu hadir secara fisik: sistemnya bekerja sendiri, mengeksekusi rencana yang sudah ia tanam jauh sebelum kematiannya. Ia hadir dalam ketidakhadiran. Ia mengendalikan masa depan dari masa lalu.
Kisah fiksi ilmiah itu terasa sangat tidak fiksi jika kita memperhatikan pergerakan politik Indonesia pascapemerintahan Joko Widodo. Rumah Jokowi di Solo tidak pernah benar-benar sepi pasca ia tak lagi jadi presiden. Para politisi, kepala daerah, pengusaha, hingga tokoh-tokoh yang sedang menghitung ulang haluan politiknya terus berdatangan.
Gibran Rakabuming, putra sulungnya, kini duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kaesang Pangarep, putra keduanya, memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dua jalur kekuasaan yang berbeda, satu gravitasi yang sama.
Di sinilah relevansi teori Ernst Kantorowicz menjadi sangat tajam. Dalam The King’s Two Bodies (1957), sejarawan ini menguraikan doktrin medieval tentang dua tubuh seorang raja: body natural, tubuh fisik yang bisa sakit, tua, dan mati; dan body politic, tubuh kekuasaan yang bersifat abadi dan tidak bisa lenyap begitu saja.
Ketika seorang raja wafat, tubuh politiknya berpindah ke penerus—bukan hilang. Jokowi tampaknya memahami prinsip ini secara intuitif. Ia tidak membiarkan “tubuh politiknya” menguap begitu saja ketika jabatan presiden berakhir. Ia mentransfernya—ke Gibran, ke Kaesang, dan secara lebih sistematis, ke PSI.
PSI Sebagai Mesin Waktu: Kronopolitik dan Hantu Jokowisme
PSI adalah partai yang menarik untuk diamati bukan karena pencapaian elektoral masa lalunya—pada Pemilu 2024 partai ini gagal melampaui ambang batas parlemen—melainkan karena transformasi yang sedang berlangsung di dalamnya. PSI yang dulu dikenal sebagai partai progresif-liberal dengan basis pemilih urban muda, kini sedang mengalami metamorfosis identitas. Ia bergerak menjadi sesuatu yang lebih tepat disebut sebagai “partai Jokowisme.”
Fenomena yang paling mencolok adalah migrasi kader. Sejumlah nama dari Nasdem, PDIP, Golkar, hingga partai-partai menengah lainnya mulai merapat ke lingkaran Kaesang. Mantan kepala daerah, pengusaha daerah dengan jaringan lama, dan loyalis-loyalis yang tidak menemukan ruang di partai besar pasca-pergeseran koalisi, semuanya menemukan “rumah baru” di PSI. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses akumulasi sumber daya politik yang sangat terencana.
Paul Virilio, filsuf Prancis yang mengembangkan konsep chronopolitics, berpendapat bahwa kekuasaan modern bukan hanya soal penguasaan ruang—melainkan penguasaan waktu. Siapa yang mampu menentukan ritme, tempo, dan timing dari sebuah peristiwa politik, dialah yang sesungguhnya berkuasa.
Jokowi sedang melakukan persis itu: ia menanam pengaruh hari ini di daerah-daerah, membangun jaringan loyalitas yang akan “diaktifkan” pada momen yang tepat—dan momen itu bernama Pemilu 2029.
Konsep ini diperdalam oleh apa yang Jacques Derrida sebut sebagai hauntology dalam Specters of Marx (1993). Hauntology adalah filsafat tentang “kehadiran dalam ketiadaan”—tentang bagaimana sebuah entitas tetap menghantui sistem bahkan setelah ia secara formal tidak lagi hadir.
Jokowi sudah pulang ke Solo. Tapi “ruhnya” masih tinggal di hampir setiap simpul kekuasaan daerah yang ia bangun selama sepuluh tahun: para bupati yang pernah ia naikkan, para pengusaha yang proyek infrastrukturnya lahir dari kebijakan eranya, para loyalis yang karier politiknya bertumpu pada restu namanya. Mereka semua adalah spektrum dari sebuah kekuasaan yang menolak untuk benar-benar berakhir.
Dalam konteks ini, PSI bukan sekadar partai. PSI adalah life raft—sekoci yang dipersiapkan untuk menampung seluruh ekosistem Jokowisme yang tidak lagi memiliki wadah formal setelah masa kepresidenan berakhir. Ini adalah konsep yang oleh beberapa analis politik disebut sebagai post-presidency incumbency: anomali di mana seorang mantan presiden tetap memiliki instrumen politik formal untuk mengintervensi percaturan kekuasaan tanpa harus memegang jabatan resmi apapun.
Pelajaran dari Medici hingga Lee Kuan Yew
Jokowi tentu bukan yang pertama mencoba membangun kekuasaan yang melampaui batas jabatan formalnya. Sejarah penuh dengan preseden serupa—dan dari sana kita bisa belajar seberapa jauh strategi semacam ini bisa berjalan.
Keluarga Medici di Florence abad ke-15 adalah contoh paling klasik. Mereka tidak selalu memegang jabatan tertinggi kota, tetapi melalui jaringan perbankan, patron seni, dan relasi informal yang mereka rawat selama generasi, mereka de facto menentukan siapa yang berkuasa dan kebijakan apa yang berjalan. Sistem mereka bekerja karena satu prinsip sederhana: semua orang berutang budi pada mereka. Bukan utang formal—melainkan utang relasional yang jauh lebih mengikat.
Lebih dekat ke masa kini, Lee Kuan Yew adalah referensi yang tak bisa diabaikan. Setelah lengser dari posisi Perdana Menteri Singapura pada 1990, ia tetap menjabat sebagai “Senior Minister” lalu “Minister Mentor”—posisi yang secara formal terdengar seremonial, tetapi secara substantif tetap menjadikannya tangan pertama dalam setiap keputusan besar negara.
Putranya, Lee Hsien Loong, kemudian menjadi perdana menteri. Klan Lee tidak membangun dinasti dengan cara kasar—mereka membangunnya dengan cara institusional, perlahan, dan dengan legitimasi yang terus dijaga citranya.
Perbedaannya dengan Jokowi? Jokowi tidak memiliki jabatan “emeritus” formal. Ia tidak duduk di kabinet sebagai penasihat. Justru di situlah keunikan—dan bahayanya. Pengaruhnya bekerja di luar struktur formal, yang membuatnya lebih sulit dilacak, lebih sulit dikritik secara langsung, dan paradoksnya, lebih sulit untuk dilawan.
Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah pertanyaan tentang konversi. Jaringan adalah modal, bukan jaminan. PSI masih harus melewati uji elektoral yang keras: membangun mesin kampanye yang fungsional, merekrut kandidat yang kompetitif di tingkat daerah, dan yang paling menentukan, meyakinkan pemilih bahwa “Jokowisme” masih relevan di 2029—di tengah kemungkinan bahwa wajah politik Indonesia akan sudah berubah cukup jauh dari hari ini.
Sejarah mesin waktu politik tidak selalu berakhir baik. Hari Seldon berhasil. Medici berhasil. Tapi banyak yang tidak. Pengaruh tanpa jabatan adalah aset yang sangat mudah menguap jika tidak terus-menerus dipelihara dengan narasi, kemenangan kecil yang konsisten, dan kehadiran yang terasa nyata di tingkat paling bawah.
Jokowi tampaknya tahu semua itu. Ia bukan politisi yang bekerja dengan kebetulan. Tapi apakah operasi mesin waktunya akan benar-benar berjalan hingga 2029—itu adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab oleh waktu itu sendiri. Dan mungkin, hanya oleh waktu. (S13)
