Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Banyak negara Eropa yang punya industri alutsista kuat, seperti Jerman. Namun, mengapa Indonesia lebih memilih dekat dengan Prancis?
Belakangan ini, intensitas kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis meningkat signifikan. Dari pembelian jet tempur Rafale hingga penguatan kolaborasi industri strategis, hubungan Jakarta–Paris terlihat semakin progresif dan sistematis. Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa bukan Jerman?
Secara industri, Jerman adalah raksasa. Teknologi militernya maju, manufakturnya presisi, dan kapasitas ekonominya terbesar di Eropa. Jika dua negara ini sama-sama kuat, mengapa Indonesia terlihat condong ke Prancis? Apakah ini sekadar persoalan teknis alutsista, atau ada pertimbangan geopolitik yang lebih dalam?
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bukan hanya pada produk militer, tetapi pada arsitektur kekuasaan dan otonomi strategis di baliknya.
Realita Geopolitik Eropa
Dalam teori realisme klasik dan neorealisme, negara bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan distribusi kekuatan dalam sistem internasional. Pemikir seperti Hans Morgenthau dan John Mearsheimer menekankan bahwa negara akan mencari mitra yang meningkatkan posisi tawarnya tanpa menciptakan ketergantungan berlebihan.
Dari perspektif itu, perbedaan Prancis dan Jerman bukan soal siapa lebih maju secara teknologi, melainkan siapa lebih otonom secara strategis.
Jerman, sejak Perang Dunia II, dibangun dalam kerangka keamanan yang sangat terintegrasi dengan NATO. Perjanjian seperti Potsdam Agreement serta Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany (Two Plus Four Agreement) menegaskan komitmen non-nuklir dan batasan tertentu atas struktur militernya. Secara hukum, Jerman tidak dilarang menjadi kuat, tetapi ia ditempatkan dalam arsitektur yang memastikan integrasi penuh dalam sistem keamanan Barat.
Di sisi lain, Prancis memiliki tradisi strategic autonomy yang panjang sejak era Charles de Gaulle. Paris pernah keluar dari struktur komando militer terintegrasi NATO pada 1966 sebagai bentuk penegasan kedaulatan strategis. Hingga kini, di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron, gagasan “otonomi strategis Eropa” terus digaungkan.
Perbedaan ini tercermin dalam diplomasi global. Ketika Kanselir Jerman berkunjung ke Tiongkok, banyak pengamat melihat hubungan Berlin–Beijing tetap berporos pada ekonomi. Sebaliknya, ketika Macron bertemu Beijing, narasi yang muncul sering kali menyentuh dimensi geopolitik dan keseimbangan kekuatan. Dalam kacamata Beijing, Jerman adalah mitra dagang utama; Prancis berpotensi menjadi mitra strategis yang lebih fleksibel.
Di sinilah relevansi bagi Indonesia muncul.
Sebagai negara yang menganut prinsip “bebas aktif”, Indonesia tidak mencari aliansi militer formal. Jakarta cenderung menerapkan strategi hedging, sebagaimana dibahas oleh ilmuwan hubungan internasional seperti Evelyn Goh. Hedging berarti menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa sepenuhnya berpihak pada satu blok.
Dalam konteks ini, Prancis menawarkan kombinasi menarik: ia adalah kekuatan nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki industri pertahanan maju, tetapi tidak identik sebagai perpanjangan tangan Washington. Artinya, bekerja sama dengan Prancis tidak serta-merta diasosiasikan sebagai bergeser ke satu poros kekuatan global.
Jerman, meski kuat, tetap dipersepsikan sebagai pilar dalam arsitektur keamanan Atlantik. Bahkan ketika Berlin meningkatkan anggaran pertahanannya pasca-invasi Rusia ke Ukraina, langkah itu tetap berada dalam kerangka NATO, bukan otonomi penuh.
Pertanyaannya kemudian: apakah Indonesia sedang membaca masa depan Eropa?
Jika suatu saat Eropa terpaksa menjadi kawasan yang betul-betul “mandiri”, mereka tentu akan menghadapi tekanan untuk lebih otonom. Dalam skenario itu, negara dengan kapasitas nuklir, pengalaman intervensi militer, dan tradisi kemandirian strategis kemungkinan akan memimpin. Di benua Eropa, profil itu paling mendekati Prancis.
Maka, kerja sama Indonesia–Prancis bisa dibaca bukan sekadar pembelian jet tempur, melainkan investasi relasi jangka panjang dengan aktor yang berpotensi dominan dalam konfigurasi Eropa pasca-dominasi AS.
Dalam kerangka teori keseimbangan kekuatan (balance of power), langkah ini rasional. Indonesia memperluas jejaring tanpa mengunci diri pada satu pusat gravitasi. Prancis cukup kuat untuk relevan, namun tidak cukup hegemonik untuk membatasi otonomi Indonesia.
Untuk Jangka Panjang?
Politik luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif. Namun dalam sistem internasional yang semakin multipolar, kebijakan luar negeri yang efektif bukan sekadar soal netralitas, melainkan tentang kecermatan membaca distribusi kekuatan.
Prancis menawarkan lebih dari sekadar platform militer. Ia membawa otonomi strategis, kapasitas global, dan posisi yang relatif independen dalam spektrum Barat. Jerman tetap raksasa—terutama secara ekonomi—tetapi arsitektur sejarah dan komitmen internasionalnya membuat diplomasi pertahanannya lebih berhati-hati.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pendekatan diversifikasi mitra pertahanan tampak konsisten dengan logika realistis: memperluas ruang manuver, meminimalkan ketergantungan, dan menjaga fleksibilitas.
Dalam dunia yang bergerak menuju kompetisi kekuatan besar, keputusan Jakarta bisa dipahami sebagai langkah strategis yang terukur—bukan sekadar ketertarikan pada produk, tetapi pada posisi dan potensi mitra di masa depan.
Karena dalam geopolitik, yang dipilih bukan hanya senjatanya, melainkan lanskap kekuasaan di belakangnya. (D74)
