Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Progres 104 sekolah, 32 provinsi — bukan sekadar angka. Sekolah Rakyat adalah pernyataan struktural paling berani Indonesia sejak berdirinya Republik, bahwa tempat dan kondisi atau “takdir” lahir tidak boleh lagi menentukan nasib. Negara kini membangun bukan sekadar sekolah, melainkan ekosistem mobilitas sosial yang nyata.
Indonesia mewarisi paradoks yang menyakitkan. Angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun — sebuah pencapaian yang kerap dirayakan dalam laporan pembangunan.
Namun di balik statistik yang tampak menggembirakan itu, tersimpan ironi struktural yang jarang dibicarakan secara jujur: jutaan anak dari keluarga prasejahtera memang masuk ke dalam sistem pendidikan, tetapi sistem tersebut secara diam-diam menyortir mereka kembali ke posisi yang sama seperti orang tua mereka. Akses meningkat, tetapi mobilitas sosial nyaris berdiri di tempat.
Kesenjangan ini bukan semata soal biaya sekolah. Ia berakar lebih dalam — pada ketimpangan ekosistem tempat anak-anak tumbuh.
Anak dari keluarga mampu bukan hanya mendapat guru yang lebih baik; mereka mendapat gizi yang cukup, lingkungan belajar yang kondusif, akses internet, role model yang beragam, dan jaringan sosial yang membuka pintu.
Sementara anak-anak dari keluarga prasejahtera ekstrem masuk sekolah dengan perut kosong, pulang ke rumah tanpa meja belajar, dan tumbuh di lingkungan yang tidak pernah dirancang untuk mendukung perkembangan mereka.
Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai pernyataan struktural yang berbeda dari kebijakan pendidikan sebelumnya. Program ini bukan respons instan terhadap tekanan politik, bukan pula program kompensasi yang lahir dari rasa bersalah elektoral.
Dengan 104 titik sekolah yang tersebar di 32 provinsi, pemerintah mengirim sinyal yang sangat jelas: bahwa mobilitas sosial bukan lagi privilese kota besar atau warisan dari orang tua yang terpelajar. Ia adalah hak yang harus direkayasa oleh negara secara sengaja dan terencana.
Yang membedakan program ini dari intervensi pendidikan sebelumnya adalah paradigma di baliknya. Kebijakan pendidikan Indonesia selama ini berpikir dalam unit sekolah — gedung, guru, kurikulum, ujian.
Sekolah Rakyat berpikir dalam unit ekosistem: asrama yang menghilangkan hambatan geografis, fasilitas kesehatan yang memastikan kesiapan belajar dari aspek fisik, konektivitas digital yang menjembatani kesenjangan literasi, dan ruang tumbuh yang sebelumnya hanya dinikmati sekolah-sekolah elite.
Inilah pergeseran konseptual paling signifikan dalam kebijakan pendidikan Indonesia dalam satu dekade terakhir — dari pendidikan sebagai layanan, menjadi pendidikan sebagai ekosistem mobilitas.
Lompatan Mobilitas Sosial
Untuk memahami mengapa Sekolah Rakyat layak dianggap serius secara intelektual — bukan sekadar sebagai program pemerintah yang perlu didukung secara politis — kita perlu membacanya melalui kerangka teoritis yang lebih dalam. Ada empat perspektif yang paling relevan, dan masing-masing membuka dimensi analisis yang berbeda.
Pertama, Capability Approach Amartya Sen. Bagi Sen, pembangunan sejati bukan soal pertumbuhan GDP atau angka keprasejahteraan yang turun di atas kertas.
Pembangunan adalah perluasan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang mereka pilih sendiri.
Keprasejahteraan, dalam logika Sen, adalah peprasejahteraan kapasitas — ketidakmampuan seseorang untuk menjadi dan melakukan apa yang mereka nilai. Sekolah Rakyat, dengan desain ekosistemnya yang terpadu, tidak sekadar memberi akses belajar.
Ia membangun kapasitas hidup secara menyeluruh: kesehatan, literasi digital, kemampuan sosial, dan lingkungan yang memungkinkan potensi berkembang. Ini adalah intervensi yang benar-benar Senian dalam orientasinya.
Kedua, perspektif Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan budaya. Bourdieu menunjukkan bahwa keprasejahteraan tidak hanya diwariskan melalui uang, tetapi melalui defisit modal budaya dan modal sosial — minimnya akses terhadap jaringan pengetahuan, referensi budaya, dan koneksi sosial yang membuka peluang.
Anak-anak dari keluarga prasejahtera bukan hanya kekurangan uang; mereka kekurangan akses ke ekosistem yang memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih luas.
Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mekanisme redistribusi modal ini: dengan menyatukan anak-anak dari latar belakang paling rentan dalam satu ekosistem yang kaya stimulasi intelektual, sosial, dan digital, program ini membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat.
Ketiga, James C. Scott dan konsep negara sebagai arsitek sosial. Scott mengingatkan bahwa negara memiliki kapasitas — dan tanggung jawab — untuk merancang intervensi berskala besar demi memperbaiki ketimpangan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.
Sekolah Rakyat adalah bukti paling konkret dari desain sosial yang terencana: negara tidak menunggu mekanisme pasar mendistribusikan kesempatan secara alami, tetapi secara aktif menciptakan infrastruktur kesempatan di wilayah yang paling jauh dari jangkauan mobilitas spontan.
Keempat dan paling mendasar, John Rawls dengan prinsip Justice as Fairness. Dalam teori keadilan Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan secara moral jika ia menguntungkan mereka yang paling lemah — inilah yang ia sebut difference principle.
Program yang secara eksplisit dan eksklusif menyasar keluarga prasejahtera ekstrem, yang memberikan akses penuh tanpa biaya kepada mereka yang paling tidak memiliki pilihan, adalah implementasi paling murni dari prinsip Rawlsian dalam konteks kebijakan publik Indonesia.
Keempat lensa ini bukan ornamen intelektual. Mereka memberi kita kosakata yang tepat untuk melihat Sekolah Rakyat sebagai sesuatu yang lebih dari program sosial biasa: ini adalah desain institusional untuk merekayasa ulang titik awal kehidupan bagi mereka yang selama ini lahir dengan titik awal yang sangat tidak adil.
Beasiswa konvensional memberi individu tiket keluar dari keprasejahteraan. Sekolah Rakyat membangun jalur kereta — infrastruktur mobilitas sosial yang dapat digunakan oleh seluruh komunitas, generasi demi generasi.
Solusi Komprehensif Kualitas SDM
Sekolah Rakyat membawa satu kebaruan konseptual yang paling krusial: ambisi untuk memangkas siklus mobilitas sosial antargenerasi yang secara konvensional membutuhkan dua hingga tiga generasi.
Kakek bersekolah dasar, ayah lulus SMA, anak kuliah — begitulah pola mobilitas lazim yang penuh kebocoran dan sangat bergantung pada stabilitas kondisi keluarga.
Program ini mencoba menyelesaikan lompatan dua generasi dalam satu siklus pendidikan, dengan menyediakan ekosistem lengkap sejak dini: nutrisi, kesehatan, teknologi, dan lingkungan yang sebelumnya hanya tersedia di sekolah-sekolah swasta mahal. Ini adalah ambisi yang benar-benar layak disebut nation-building project.
Namun justru karena ambisinya begitu besar, kejujuran tentang risikonya menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan.
Tantangan pertama dan paling konkret adalah konsistensi eksekusi geografis. Menjangkau 32 provinsi bukan hanya soal membangun gedung — ini soal memastikan guru berkualitas hadir di daerah terpencil, konektivitas internet yang stabil di wilayah yang infrastrukturnya belum merata, dan rantai pasok kebutuhan asrama yang tidak terputus.
Ketika program ini bergerak dari kota ke pedalaman, apakah kapasitas eksekusi negara akan tetap konsisten? Inilah pertanyaan yang akan memisahkan Sekolah Rakyat dari daftar panjang program ambisius yang terkadang layu di tengah jalan.
Tantangan kedua adalah homogenitas kualitas. Angka 104 sekolah adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi angka itu kehilangan makna jika kualitas pengalaman belajar di sekolah Jawa berbeda jauh dengan di Papua atau Maluku.
Ketimpangan kualitas lintas wilayah adalah dosa lama sistem pendidikan Indonesia, dan Sekolah Rakyat harus membuktikan bahwa ia tidak sekadar mengulang ketimpangan yang sama dalam format yang lebih megah.
Tantangan ketiga adalah keberlanjutan politik. Program-program sosial terbaik di Indonesia sering kali gugur bukan karena gagal secara substantif, tetapi karena pergantian pemerintahan membawa prioritas baru.
Sekolah Rakyat perlu melembaga — dalam regulasi yang kuat, dalam alokasi anggaran yang terlindungi, dan dalam kesadaran publik yang cukup kuat untuk menjadikannya political cost bagi siapa pun yang mencoba menghapusnya. Ia harus bertransformasi dari program satu periode menjadi fondasi lintas rezim.
Dan terakhir, tantangan paling elegan sekaligus paling sulit: mengukur yang tidak terukur. Mobilitas sosial sejati tidak terefleksikan dalam angka kelulusan atau nilai ujian nasional.
Indikator keberhasilan sejati adalah seberapa jauh lulusan Sekolah Rakyat mampu melampaui kondisi kelahirannya — dalam karier yang mereka pilih, dalam kesehatan yang mereka jaga, dalam jaringan sosial yang mereka bangun, dan dalam partisipasi sipil yang mereka berikan kepada komunitasnya.
Membangun sistem evaluasi yang mampu menangkap dimensi ini adalah pekerjaan rumah intelektual yang belum selesai.
Pada akhirnya, yang paling kuat dari Sekolah Rakyat bukan angka-angkanya. Yang paling kuat adalah pertanyaan yang ia paksa kita ajukan, yakni apakah Indonesia benar-benar serius membangun mekanisme yang memutus rantai keprasejahteraan antargenerasi?
Dengan program ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pertanyaan itu bukan lagi retorika — ia mulai memiliki infrastruktur.
Dan jika konsistensi eksekusi terjaga, kualitas distandarisasi, serta keberlanjutan dijamin lintas pemerintahan, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi investasi sosial terpenting yang pernah dibuat Indonesia: bukan karena ia paling besar anggarannya, melainkan karena ia yang pertama kali berani merancang ulang titik awal kehidupan — dan menyebutnya sebagai hak, bukan hadiah. (J61)
