Dengarkan artikel ini.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Di tengah kepanikan bursa Asia, dua nama tampak menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, yakni Prajogo Pangestu, dan Keluarga Bakrie — dan itu mungkin bukan kebetulan.
Ada kalanya bursa saham tidak hanya membaca neraca, tetapi juga membaca arah negara.
Pada April 2026, penguatan IHSG ikut ditopang oleh emiten-emiten milik Prajogo Pangestu dan Grup Bakrie. Pergerakan saham konglomerasi besar itu kembali memperlihatkan bahwa dalam pasar yang sangat terkonsentrasi, beberapa nama saja mampu memberi efek luas pada sentimen ekonomi — bahkan pada saat dunia sedang panik. Prajogo sendiri bertahan di jajaran teratas orang terkaya Indonesia versi Forbes 2025 dan 2026 dengan kekayaan puluhan miliar dolar, yang menegaskan bahwa skala ekonominya bukan lagi sekadar korporasi, melainkan sebuah ekosistem kapital.
Di saat yang sama, Bakrie kembali muncul di panggung yang lebih simbolik. Pada 9 April 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik VKTR di Magelang. Fasilitas itu diposisikan sebagai tonggak industrialisasi hijau nasional — penanda bahwa Indonesia ingin bergerak dari sekadar pengguna teknologi menjadi produsen yang punya kapasitas sendiri. Kehadiran Bakrie di situ bukan detail kecil. Ia memperlihatkan bagaimana konglomerat lama mencoba menautkan dirinya ke agenda ekonomi baru yang sedang dibangun pemerintah.
Dari dua peristiwa itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah Prajogo Pangestu dan Bakrie bisa dibaca sebagai benevolent oligarchs — oligark yang bukan hanya mengakumulasi kekayaan, tetapi juga ikut menanggung fungsi pembangunan?
Benevolent Oligarchs?
Teori benevolent oligarchs dari Profesor Tarun Khanna di Harvard Business School menarik karena ia memaksa kita keluar dari kebiasaan berpikir hitam-putih.
Dalam diskursus publik, oligarki kerap otomatis diasosiasikan dengan rente, kedekatan kekuasaan, dan ketimpangan. Semua itu tidak salah — tetapi juga belum lengkap. Dalam banyak negara berkembang, konglomerat besar justru sering muncul sebagai respons terhadap keterbatasan negara: pasar modal yang belum dalam, akses pembiayaan yang belum merata, birokrasi yang lamban, dan kebutuhan investasi yang terlalu besar untuk ditanggung negara sendirian. Dalam situasi seperti itu, oligark bukan sekadar pengambil keuntungan — ia juga penyedia kapasitas yang tidak bisa diabaikan.
Prajogo Pangestu memperlihatkan karakter itu dengan sangat jelas. Portofolionya menyentuh sektor-sektor yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi menentukan arah industrialisasi jangka panjang: petrokimia, energi terbarukan lewat BREN, dan industri hilir batu bara. Karena skala kapitalnya besar, saham-saham yang terkait dengannya memiliki bobot sistemik di pasar. Ketika emiten-emiten itu menguat, yang bergerak bukan hanya portofolio investor — melainkan juga persepsi tentang stabilitas ekonomi nasional.
Di sinilah peran konglomerat besar menjadi mirip dengan infrastruktur kepercayaan: mereka tidak sekadar ikut pasar, tetapi ikut menopang suasana pasar. Dan pada momen-momen kritis seperti April 2026 — ketika konflik Timur Tengah memukul hampir semua bursa Asia — infrastruktur kepercayaan itulah yang membuat IHSG berdiri sendiri.
Namun menyebut itu “baik” secara sederhana tentu terlalu cepat. Pasar saham adalah mesin ekspektasi, bukan cermin netral dari manfaat publik. Kenaikan harga saham bisa berarti keyakinan atas fundamental — tetapi bisa juga berarti optimisme atas posisi strategis dalam kebijakan. Karena itu, membicarakan Prajogo dalam kerangka benevolent oligarchs lebih tepat dengan bahasa yang hati-hati: ia adalah aktor besar yang punya kapasitas nyata untuk mendorong sektor strategis, dan kapasitas itu sedang bekerja nyata di tengah krisis yang paling sulit sekalipun.
Grup Bakrie membawa lapisan analisis yang berbeda — dan lebih kompleks, khususnya di era kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie, penerus Aburizal Bakrie yang kini semakin sering muncul di publik
Sebelumnya, sulit membicarakan grup ini tanpa menyentuh Lapindo. Peristiwa lumpur panas Sidoarjo sejak 2006 telah menjadi simbol luka sosial dan pertanyaan akuntabilitas korporasi yang belum sepenuhnya tuntas dalam ingatan publik Indonesia. Itu adalah kenyataan historis yang tidak bisa dihapus dengan narasi saja.
Tetapi justru karena itu, langkah Bakrie ke sektor kendaraan listrik menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam.
VKTR bukan hanya ekspansi korporasi biasa. Ia adalah sinyal reposisi yang terang benderang: dari energi fosil ke elektrifikasi, dari warisan industri konvensional ke agenda dekarbonisasi yang sedang menjadi bahasa global. Komisaris Utama VKTR Anindya Bakrie bahkan menyatakan secara terbuka bahwa elektrifikasi kendaraan komersial berpotensi menghemat subsidi BBM hingga US$5 miliar per tahun — dan VKTR menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% tahun ini, meningkat ke 80% pada 2028. Itu bukan sekadar angka bisnis. Itu adalah komitmen terhadap agenda nasional yang bisa diukur.
Tentu, kita tidak perlu menyebutnya sebagai penebusan moral. Tetapi secara politik-ekonomi, langkah seperti ini dapat dibaca sebagai upaya memperbarui legitimasi: menunjukkan bahwa kelompok usaha yang dulu diasosiasikan dengan masalah publik kini berinvestasi di dalam agenda publik yang lebih luas. Yang lebih penting dari niat adalah bukti: pabrik yang berdiri, TKDN yang terukur, dan bus listrik yang kini beroperasi di jalanan Jakarta.
Rockefeller, Carnegie, dan Logika Sejarah
Sejarah Amerika Serikat pada awal abad ke-20 memberi paralel yang berguna soal peran “benevolent oligarchs”.
John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, dan J.P. Morgan bukan figur yang steril dari kontroversi. Rockefeller membangun Standard Oil dan menguasai industri minyak pada skala yang memaksa negara menciptakan regulasi antitrust. Carnegie mengubah baja menjadi tulang punggung industrialisasi sambil dipersidangkan atas perlakuannya terhadap buruh. Morgan menstabilkan sistem keuangan AS saat negara belum punya bank sentral — fungsi yang sejatinya adalah tugas publik, tetapi harus diambil oleh kapital privat. Mereka bukan malaikat. Tetapi mereka membangun infrastruktur ekonomi yang membuat Amerika melompat menjadi adidaya dalam satu generasi.
Analogi itu tidak mengajak kita meniru Amerika secara mentah. Tetapi ia membantu melihat bahwa dalam sejarah pembangunan, figur konglomerat besar sering muncul sebelum negara mencapai kapasitas penuh. Setelah itu, negara biasanya masuk lebih tegas untuk menata, mengawasi, dan menyeimbangkan. Sekuens itu bukan kelemahan — ia adalah pola yang berulang di hampir semua ekonomi besar dunia.
Pertanyaan tentang Prajogo dan Bakrie, dengan demikian, bukanlah apakah mereka setara dengan Rockefeller atau Morgan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah mereka sedang mengisi fungsi historis yang serupa — menyediakan modal berani, menanggung risiko besar, dan mengkoordinasikan industri di saat negara masih membutuhkan penyangga?
Data April 2026 memberikan jawaban sementara yang menarik: ya, setidaknya di momen ini, mereka sedang mengisi fungsi itu.
Quo Vadis, Oligark yang ‘Ramah’?
Secara historis, peran Prajogo Pangestu dan Bakrie mungkin paling tepat dipahami sebagai aktor besar dalam momen ketika Indonesia masih mencari bentuk kapitalisme pembangunannya sendiri. Mereka bisa menjadi bagian penting dari solusi — dan saat ini, bukti-bukti menunjukkan mereka sedang berusaha ke arah sana.
“Krisis tidak pernah membunuh semua pemain — ia hanya menyingkirkan yang tidak siap.”
Ungkapan itu bukan hanya pepatah, tetapi ia menangkap dengan tepat apa yang sedang terjadi. Dalam ekosistem ekonomi yang matang, momen krisis justru menjadi ujian kelayakan: siapa yang hanya menumpang angin kebijakan, dan siapa yang benar-benar membangun kapasitas. Prajogo dan Bakrie, setidaknya di momen April 2026 ini, tampaknya sedang menjawab ujian itu — bukan melalui privilese, tetapi melalui kinerja yang bisa diukur di papan bursa.
Namun, sejarah mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi besar selalu membawa dua wajah: mesin pertumbuhan di satu sisi, konsentrasi pengaruh yang berlebihan di sisi lain. Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa pengaruh aktor publik hanya sah selama ia bermanfaat untuk masyarakat luas — dan ketika manfaat itu hilang, yang tersisa hanyalah dominasi. Gagasan itu relevan di sini: yang perlu dijaga bukan hanya agar konglomerat kuat, melainkan agar kekuatan mereka terus mendapat legitimasi melalui manfaat yang bisa dilihat, diukur, dan dirasakan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling jujur bukan apakah Prajogo-Bakrie adalah benevolent oligarchs dalam arti yang sempurna. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: sejauh mana kita mampu memastikan bahwa ketika konglomerat besar diberi ruang, hasilnya benar-benar memperluas kemakmuran — bukan hanya memperluas pengaruh.
Di saat bursa-bursa Asia ambruk dan IHSG berdiri sendiri, satu hal yang pasti: hari ini, mereka sedang membuktikan bahwa pertanyaan itu layak dijawab dengan optimisme. (D74)
