Di Saat Dunia Menarik Diri

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #18
PinterPolitik.com

Di sebuah pelabuhan kecil, menjelang musim yang tidak menentu, perahu-perahu kembali lebih awal. Layar diturunkan. Tali-tali diikat ganda. Pedagang menutup lapak sebelum hari benar-benar gelap, dan seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya mengapa semua orang terburu-buru pulang. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke ujung dermaga, ke arah satu kapal yang justru sedang memuat — diam-diam, tanpa banyak kata, dengan urutan yang sudah lama direncanakan.

Kapal itu bukan cerita tentang tempat lain. Kapal itu adalah negeri ini.

Laporan terbaru Bank Dunia menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia 2026 ke 4,7 persen — sedikit di atas rata-rata dunia — dan belum setinggi langit yang sedang diukur Jakarta untuk dirinya sendiri. Di hampir semua ibu kota negara berkembang, respons terhadap angka semacam ini sudah baku: rapatkan barisan, potong belanja, tunggu badai berlalu. Jakarta memilih jalan lain. Lebih dari Rp 400 triliun dialokasikan untuk ketahanan energi, hampir Rp 340 triliun untuk pertahanan, dan ratusan triliun lagi untuk hilirisasi yang belum selesai. Bagi mata yang terbiasa membaca neraca, ini terlihat seperti keberanian yang tidak perlu — begitu bisik mereka yang lebih percaya pada spreadsheet daripada pada sejarah. Bagi yang terbiasa membaca sejarah, ini adalah logika yang sudah dipahami oleh setiap pedagang yang pernah membeli gudang di musim paceklik: harga bangunan paling rendah justru ketika dermaga-dermaga masih basah dan langit belum memutuskan warnanya. Ia menjadi paling mahal ketika semua orang sudah kembali berlayar.

Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar belanja besar. Selama setengah abad, dunia hidup di bawah rezim yang tidak tertulis namun rapi disebut petrodollar: simbiosis antara minyak, dolar, dan jaminan keamanan yang dijaga oleh armada bertenaga fosil di selat-selat yang sama. Indonesia pernah berdiri sebentar di panggung itu — sebagai anggota OPEC yang kemudian menjadi importir — sebelum perlahan bergeser ke sayap panggung. Yang dilakukan Prabowo hari ini, jika dilihat dari jarak yang cukup jauh, bukan menambal fiskal atau memperbarui armada. Ia sedang berusaha pindah dari sayap panggung ke kursi pengarah, kali ini bukan dengan minyak, melainkan dengan kombinasi yang lebih baru: nikel, tembaga, dan listrik.

Indonesia memegang sekitar 40 persen cadangan nikel dunia dan hampir 60 persen produksi globalnya. Chile, yang memegang sepertiga cadangan tembaga dunia, sudah mulai bergerak ke arah yang serupa meski dengan langkah yang lebih pelan. Filipina, dengan cadangan nikel terbesar kedua, masih memilih mengekspor bijih mentah. Pertanyaannya bukan apakah tatanan mineral-listrik akan terbentuk. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi arsiteknya. Di sinilah kesalahan paling umum dalam membaca kebijakan Prabowo terjadi: para analis memperlakukan tiga komitmen besarnya — energi, pertahanan, dan hilirisasi — sebagai tiga proyek yang berdiri sendiri, lalu menjumlahkan biayanya dan mengernyitkan dahi. Mereka bukan tiga proyek. Mereka adalah satu rangkaian. Listrik bersih diperlukan untuk melebur nikel dengan biaya rendah dan emisi yang bisa diterima pasar Eropa; nikel yang diolah menghidupkan industri baterai yang menjadi fondasi kemampuan pertahanan modern; pertahanan yang kredibel menjaga jalur di mana mineral itu mengalir ke dunia. Putuskan satu mata rantai, seluruh sistem kehilangan dayanya — dan justru karena itulah rangkaian ini didesain untuk tidak bisa diputus. Tutup rangkaiannya, Indonesia berhenti menjadi tempat yang dilewati dan mulai menjadi tempat yang harus disinggahi.

Selama lima abad, nasib negeri ini ditentukan oleh apakah selat-selatnya terbuka atau tertutup, oleh apakah kapal-kapal datang atau melintas saja. Untuk pertama kalinya, pertanyaannya sedang dibalik. Bukan lagi apakah dunia mau singgah. Melainkan apakah dunia punya pilihan untuk tidak singgah.

Sejarah memiliki lebih banyak catatan tentang pemimpin yang berhasil dengan kalkulasi serupa daripada yang biasa kita akui. Park Chung-hee meluncurkan program industri berat Korea di tengah krisis minyak 1973, ketika seluruh dunia mengatakan Seoul terlalu miskin untuk bermimpi — dua dekade kemudian, POSCO dan Hyundai menjadi nama yang diucapkan di setiap ruang rapat industri dunia. Deng Xiaoping membuka zona ekonomi ketika Tiongkok masih termiskin di Asia; justru karena tidak ada yang percaya, ia mendapatkan mitra dan harga yang tidak akan pernah tersedia di masa percaya diri. Mahathir membangun Petronas dan industri manufaktur Malaysia di tengah jatuhnya harga komoditas, dan dikritik sebagai megalomaniak — sampai tetangganya sendiri mulai mengetuk pintu untuk belajar. Hilirisasi Indonesia adalah kelanjutan logika itu — logika yang oleh Albert Hirschman, ekonom pembangunan kelahiran Berlin, disebut sebagai kaitan ke depan: menggenjot satu sektor yang cukup kuat menarik sektor-sektor lain di belakangnya. Cara pembiayaannya — BUMN, konsorsium multinasional, Danantara — adalah versi tropis dari apa yang Alexander Gerschenkron, sejarawan ekonomi yang meneliti industrialisasi Eropa Timur, sebut keistimewaan negara yang datang belakangan: ia tidak mewarisi infrastruktur usang, dan bisa melompat dengan teknologi termutakhir, lewat negara yang berani memikul risiko yang tak berani diambil pasar.

Tidak ada negara yang selamat dengan menunggu.

Tetapi musuh terbesar setiap kapal besar bukanlah badai di luar. Ia adalah kebocoran kecil di lambung — yang diam-diam mengisi palka dengan air sementara kapten sedang membaca arah angin di haluan. Kebocoran itu datang dari dua arah sekaligus. Yang pertama: lingkaran terdekat presiden — para pembantu, para pemangku jabatan, para penjaga pintu istana yang mengubah kedekatan menjadi transaksi. Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat baru-baru ini bukan sekadar skandal anggaran; mereka adalah sinyal bahwa ada orang-orang di ruang kemudi yang sudah mulai menyisipkan muatan pribadi ke dalam kapal negara, sementara kapten sedang membentangkan peta untuk perjalanan berikutnya. Yang kedua: deep state — para pejabat kementerian dan birokrat karir yang sudah berlayar di kapal ini jauh sebelum Prabowo naik, yang tetap di pos ketika presiden berganti, yang menguasai setiap lorong dan setiap kunci cadangan, dan yang tahu persis bagaimana membuat perintah dari atas tiba di bawah dalam bentuk yang sudah berbeda. Kaisar Yang dari Dinasti Sui membangun Kanal Besar Tiongkok pada abad ketujuh — proyek yang masih mengalirkan air empat belas abad kemudian. Tetapi para pejabat yang mengawasi pembangunannya menyisipkan nama sendiri di antara baris-baris anggaran. Kanal itu abadi. Dinasti yang membangunnya tidak bertahan empat puluh tahun. Lee Kuan Yew memahami paradoks ini lebih awal daripada siapa pun di Asia modern — ia membangun biro antikorupsi sebelum membangun bandara, karena ia tahu: yang meruntuhkan prakarsa besar bukanlah mereka yang menentangnya dari luar, melainkan mereka yang diberi kunci gudang dan diam-diam mengubah mandat negara menjadi jalan pintas pribadi.

Di balik seluruh kalkulasi fiskal itu, ada sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam: sebuah kontrak baru antara pemimpin dan bangsanya. Para populis di banyak negara menjanjikan subsidi dan pajak rendah — janji yang terasa hangat di telapak tangan hari ini tetapi menguap sebelum anak-anak sempat tumbuh. Prabowo memilih membuat janji yang lebih berat dan lebih jujur: kedaulatan energi dan kemampuan pertahanan — sesuatu yang tidak bisa disentuh pemilih besok pagi, tetapi yang akan menentukan apakah cucu mereka masih harus mengantri BBM dari tanker negara lain.

Lima puluh tahun dari sekarang, ketika sejarawan menamai periode ini, mereka mungkin akan menyebutnya Musim Ketika Jakarta Berhenti Menunggu.

Dan di pelabuhan kecil itu, ketika pagi akhirnya tiba, perahu-perahu lain masih terikat di dermaga. Kapal yang dimuat diam-diam sepanjang malam itu telah jauh di tengah laut. Atau, barangkali, itu bukan cerita yang tepat. Kapal itu tidak sedang meninggalkan pelabuhan. Kapal itu sedang menjadikan dirinya pelabuhan. Anak kecil di dermaga itu mungkin tidak akan pernah tahu nama kapal itu. Tetapi ia akan tumbuh besar di sebuah negeri yang memiliki listriknya sendiri, yang tidak perlu mengantri BBM dari tanker asing, dan yang, ketika dunia memilih menarik diri, justru menjadi tempat di mana dunia terpaksa berlabuh.

Itulah, barangkali, definisi paling sederhana dari statecraft. Bukan keberanian yang riuh. Bukan retorika yang berbusa. Melainkan disiplin diam-diam untuk memuat ketika yang lain menurunkan layar, dan berlayar justru di saat dunia memilih menarik diri.

**********************