Dengarkan artikel ini:
Menlu RI Sugiono koreksi blunder Menkeu Purbaya soal tarif Malaka sambil tolak misi militer Hormuz. Mungkinkah ini damage control atau manuver strategis?
“Wind extinguishes a candle and energizes fire. Likewise with randomness, uncertainty, chaos: you want to use them, not hide from them. You want to be the fire and wish for the wind.” – Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012)
Cupin sedang menyeduh kopi pagi ketika notifikasi ponselnya meledak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyinggung ide memungut tarif di Selat Malaka, terinspirasi blokade Iran di Hormuz. Cupin hampir tersedak, karena ia tahu: Selat Malaka bukan Selat Hormuz, dan UNCLOS bukan aturan yang bisa dicandai di podium simposium.
Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura sudah merespons dengan kemarahan diplomatik yang tidak main-main. Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan tidak ada kebijakan sepihak di Selat Malaka, sementara Singapura lewat Vivian Balakrishnan menolak segala bentuk tarif di kawasan itu.
Cupin lalu melihat timeline-nya bergeser. Menlu Sugiono muncul di Gedung Pancasila, kurang dari 24 jam setelah gaduh itu dimulai. Pesannya singkat dan tanpa ruang tafsir: Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Malaka, karena UNCLOS adalah fondasi yang menjadikan Indonesia diakui sebagai negara kepulauan.
Tapi yang membuat Cupin menaikkan alis adalah momen kedua yang nyaris bersamaan. Sugiono menolak ajakan Inggris dan Prancis untuk mengirimkan militer Indonesia ke misi multinasional Selat Hormuz, dengan alasan prinsip bebas-aktif yang telah menjadi doktrin politik luar negeri sejak Mohammad Hatta pada 1948.
Cupin menaruh cangkir kopinya dan menggulir berita lebih dalam. Ternyata 40 persen perdagangan dunia melintas di Selat Malaka, dua kali lipat volume Hormuz. Mengusulkan tarif di jalur sepenting itu sama saja dengan menggoyahkan arsitektur perdagangan global, dan ironisnya, Indonesia sendiri yang memperjuangkan UNCLOS selama hampir satu dekade.
Cupin lalu berpikir: ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Dua penolakan dalam satu napas, satu domestik dan satu internasional, membentuk pernyataan sikap yang jauh lebih besar dari sekadar pemadam kebakaran.
Pertanyaannya: apakah Sugiono benar-benar sedang memadamkan api, atau justru sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari krisis itu sendiri? Dan jika ini memang manuver yang disengaja, dari mana kemampuan itu datang?
Judo, Bukan Tinju
Ada permainan kata yang layak dibongkar di sini. Judika dan judoka hanya berbeda dua huruf, tapi mewakili dua filosofi yang bertolak belakang.
“Judika,” judi plus ka, adalah logika taruhan: lempar dadu, berharap hasil terbaik, terima risiko terburuk. Inilah yang dilakukan Purbaya ketika melontarkan gagasan tarif Malaka tanpa kalkulasi konsekuensi diplomatik. No calculation, all gambling.
“Judoka” adalah kebalikannya: no gambling, all counted. Dalam seni bela diri judo, prinsip paling fundamental bukan kekuatan, melainkan kelenturan. Sang judoka menggunakan momentum lawan untuk menjatuhkannya. Sugiono, disadari atau tidak, menjalankan persis logika itu: krisis yang diciptakan Purbaya menjadi bahan bakar untuk pernyataan sikap yang justru memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Ini bukan tanpa preseden dalam sejarah diplomasi dunia. Ketika Menlu Jepang Yosuke Matsuoka melontarkan pernyataan kontroversial soal Liga Bangsa-Bangsa pada 1933, justru Menlu penggantinya, Koki Hirota, yang menggunakan momen kekacauan itu untuk mereposisi kebijakan luar negeri Jepang, meskipun dengan hasil yang jauh berbeda secara moral.
Contoh yang lebih relevan mungkin adalah bagaimana Menlu Singapura S. Rajaratnam pada dekade 1970-an memanfaatkan setiap krisis regional untuk menegaskan posisi Singapura sebagai penjaga stabilitas. Bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat konsistensi narasi. Dalam kerangka yang dikembangkan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, inilah yang disebut kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan.
Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menyebut fenomena ini sebagai protective facework: tindakan menyelamatkan muka kolektif yang sudah tercoreng oleh anggota kelompok sendiri. Sugiono tidak menyerang Purbaya secara langsung, sebuah kalkulasi yang menghindari fragmentasi kabinet, tetapi koreksinya tidak menyisakan ambiguitas.
Yang membedakan diplomatic judo dari sekadar damage control adalah soal tujuan akhir. William Benoit, dalam risetnya tentang image restoration yang ia tuangkan dalam Accounts, Excuses, and Apologies, membedakan antara strategi korektif yang sekadar memulihkan citra ke posisi semula, dan strategi yang menggunakan momen krisis untuk membangun posisi baru yang lebih kuat.
Purbaya sendiri menjalankan apa yang Benoit kategorikan sebagai evasion of responsibility, yaitu klaim bahwa konteksnya “bukan serius.” Ini merupakan strategi terlemah karena tidak menyelesaikan masalah persepsi. Sugiono, sebaliknya, menjalankan corrective action yang melampaui restorasi: ia tidak hanya mengembalikan posisi ke titik nol, tetapi mendorong posisi Indonesia ke depan.
Pertanyaannya kemudian: apakah momen April 2026 ini hanya episode tunggal, atau bagian dari pola yang lebih besar dalam cara Sugiono mengelola narasi kebijakan luar negeri Indonesia? Dan apa artinya bagi mereka yang selama ini mempertanyakan kapasitasnya?
Sang Menlu ‘Judoka’?
Untuk memahami signifikansi momen ini, penting mengingat konteksnya. Pada Desember 2025, diplomat senior Dino Patti Djalal melontarkan empat kritik terbuka yang cukup keras: Sugiono dianggap kurang memimpin Kemlu secara penuh, minim komunikasi publik soal arah kebijakan luar negeri, sulit diakses oleh pemangku kepentingan, dan nyaris mendapat predikat silent minister.
Kritik itu bukan tanpa dasar. Dalam satu tahun pertamanya, Sugiono memang bukan tipe menlu yang membuat banyak headline atau memberikan pidato kebijakan di forum-forum besar. Dino bahkan mengibaratkan Kemlu sebagai “mobil Ferrari” yang tidak akan optimal tanpa pengemudi yang fokus dan piawai.
Namun, seperti yang dicatat Hedley Bull dalam The Anarchical Society, kredibilitas sebuah negara dalam tatanan internasional tidak selalu dibangun oleh visibilitas. Yang lebih menentukan adalah konsistensi antara kata dan tindakan pada momen-momen yang paling diperhatikan.
April 2026 adalah persis momen semacam itu. Sugiono, yang sebelumnya dianggap terlalu sunyi, tiba-tiba berbicara dengan otoritas penuh. Justru karena ia jarang berbicara, kata-katanya memiliki berat yang berbeda.
Ada paralel menarik di sini dengan apa yang ditulis Nassim Nicholas Taleb dalam Antifragile: Things That Gain from Disorder. Taleb berargumen bahwa ada sistem dan aktor yang justru menguat ketika menghadapi tekanan dan kejutan. Sugiono tampaknya beroperasi dalam logika ini: diam bukan berarti absen, dan krisis bukan berarti ancaman. Keduanya bisa menjadi bahan baku untuk membangun posisi yang lebih solid.
Perlu dicatat bahwa perjalanan Sugiono menuju momen ini tidak datang dari ruang hampa. Pada Oktober 2025, ia melakukan kunjungan ke Pyongyang, menjadi Menlu pertama Indonesia yang mengunjungi Korea Utara dalam 12 tahun, dan menandatangani MoU konsultasi bilateral yang menegaskan komitmen Indonesia pada dialog lintas ideologi.
Langkah ke Pyongyang itu sendiri adalah judo kecil: di saat banyak negara menjauhi Korea Utara, Sugiono justru membuka kembali jalur komunikasi yang telah beku sejak era Marty Natalegawa. Hasilnya bukan sekadar seremonial. Indonesia menegaskan kesiapan memfasilitasi keterlibatan Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum, sebuah tawaran yang hanya bisa datang dari negara yang posisinya dipercaya sebagai honest broker.
Pierre Bourdieu, dalam konsepnya tentang symbolic capital yang ia kembangkan dalam Distinction, berargumen bahwa reputasi dan kredibilitas adalah bentuk kekuasaan yang paling tahan lama namun paling mudah diruntuhkan oleh inkonsistensi. Sugiono, lewat rangkaian tindakan dari Pyongyang hingga Gedung Pancasila, sedang mengakumulasi modal simbolik yang tidak bisa dibangun lewat pidato saja, melainkan lewat keputusan-keputusan di momen kritis.
Namun satu episode diplomatik yang berhasil tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Tantangan struktural yang disinggung Dino, soal koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan, tetap memerlukan perhatian serius yang melampaui satu momen heroik.
Yang bisa dikatakan dengan adil adalah ini: jika kritik terhadap Sugiono selama ini adalah bahwa ia terlalu sunyi, maka April 2026 menunjukkan bahwa senyap yang tepat, pada momen yang tepat, kadang berbicara lebih keras dari pidato manapun. Seorang judoka sejati memang tidak perlu berteriak sebelum membanting. (A43)
