Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Sandiaga Uno kian tampak sebagai floating elite, besar secara kapital, namun tak tertampung struktur partai. Di tengah rapuhnya PPP dan opsi politik yang terbatas, muncul pertanyaan lebih dalam: apakah masalahnya pada pilihan Sandi, atau justru pada sistem partai yang tak lagi mampu menampung elite modern?
Di tengah gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April 2026, ditandai oleh mosi tidak percaya dari sejumlah kader daerah terhadap elite harian, satu hal justru lebih mencolok daripada konflik itu sendiri.
Tak lain, absennya Sandiaga Uno dari hiruk-pikuk tersebut. Ia tidak muncul sebagai penengah, tidak pula sebagai aktor dalam pusaran friksi. Dalam politik, diam sering kali bukan ketiadaan sikap, melainkan sinyal.
Ketidakhadiran ini menjadi menarik karena Sandiaga bukan kader biasa. Ia adalah figur dengan kapital ekonomi kuat, pengalaman elektoral nasional, dan rekam jejak pemerintahan.
Dalam logika umum, sosok seperti ini seharusnya menjadi jangkar stabilitas atau bahkan kandidat alternatif dalam situasi krisis partai. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia tampak berada di luar orbit dinamika PPP.
Fenomena ini membuka ruang interpretasi yang lebih luas. Pertama, apakah Sandiaga memang sedang mengambil jarak dari dinamika internal PPP yang dianggap tidak produktif?
Kedua, apakah PPP sejak awal bukan kendaraan politik yang ideal baginya? Dan ketiga—yang paling penting—apakah ia sedang mempertimbangkan reposisi politik yang lebih strategis?
Dalam konteks ini, muncul apa yang bisa disebut sebagai “kisi-kisi hijrah politik”. Tidak secara eksplisit, tetapi melalui sikap dan momentum, terbuka kemungkinan bahwa Sandiaga tengah menimbang ulang afiliasi politiknya.
Opsi tersebut tidak harus tunggal, dan tidak pula harus segera. Namun, sebagai elite dengan kalkulasi rasional, kecil kemungkinan ia akan terus berada dalam struktur yang tidak memberikan ruang optimal bagi ekspansi politiknya.
Di titik inilah Sandiaga Uno mulai tampak sebagai floating elite—figur elite yang memiliki kapital besar, tetapi tidak sepenuhnya terikat atau terserap dalam satu struktur partai tertentu. Ia tidak keluar dari sistem, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di dalamnya.
Kapital Sandiaga, Tanpa Kanal
Untuk membaca posisi ini secara lebih dalam, kita dapat merujuk pada teori sirkulasi elite dari Vilfredo Pareto.
Pareto menekankan bahwa stabilitas sistem politik sangat bergantung pada kemampuan sistem tersebut untuk menyerap dan menggantikan elite secara dinamis. Ketika proses ini tidak berjalan dengan baik, sistem akan mengalami disfungsi, baik dalam bentuk stagnasi maupun konflik.
Dalam konteks Indonesia, kita melihat adanya ketidakseimbangan dalam sirkulasi elite. Beberapa partai mengalami kelebihan elite tanpa distribusi kekuasaan yang memadai, sementara yang lain justru kekurangan kohesi untuk mengelola konflik internal.
Dalam situasi seperti ini, figur dengan kapasitas tinggi tidak selalu menemukan ruang yang sesuai.
Analisis ini dapat diperdalam melalui kerangka kapital dari Pierre Bourdieu. Sandiaga Uno memiliki kombinasi kapital yang relatif lengkap: ekonomi (sebagai pengusaha), sosial (jejaring luas), dan simbolik (citra publik dan pengalaman pemerintahan).
Namun, satu dimensi yang menjadi kunci dalam politik partai adalah kapital politik struktural—yakni keterikatan organik dengan mesin partai dan kemampuan mengendalikan atau setidaknya memengaruhi arah organisasi dari dalam.
Kapital ini tidak bisa dibeli atau dibangun secara instan. Ia membutuhkan waktu, loyalitas, dan keterlibatan dalam dinamika internal yang sering kali tidak rasional secara teknokratik. Di sinilah terjadi mismatch antara tipe elite seperti Sandiaga dengan struktur partai yang ada.
Lebih jauh, teori cartel party dari Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan bahwa partai politik modern cenderung berfungsi sebagai kartel elite—di mana akses terhadap kekuasaan dikendalikan oleh kelompok internal yang relatif tertutup.
Partai tidak lagi sepenuhnya menjadi arena kompetisi terbuka, melainkan ruang negosiasi terbatas di antara aktor-aktor yang sudah mapan.
Dalam sistem seperti ini, kehadiran elite baru, bahkan dengan kapital besar tidak selalu disambut sebagai aset, melainkan bisa dilihat sebagai disrupsi terhadap keseimbangan internal.
Akibatnya, figur seperti Sandiaga berada dalam posisi yang ambigu, cukup kuat untuk diperhitungkan, tetapi belum tentu memiliki jalur masuk yang mulus.
Inilah yang melahirkan kondisi floating elite, bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi karena struktur yang tidak menyediakan kanal yang sesuai.
Pindah Partai Aja?
Jika posisi Sandiaga Uno saat ini adalah hasil dari mismatch struktural, maka pertanyaan berikutnya adalah, ke mana arah rasionalnya?
Selain ambisi personal Sandiaga yang tentu menjadi variabel pamungkas, beberapa opsi secara teoritis terbuka.
Partai-partai seperti PSI menawarkan ruang bagi figur dengan citra modern dan pendekatan non-konvensional, meskipun basis elektoral dan infrastruktur politiknya masih berkembang. Pun rentan dengan predikat kontroversial karena terafiliasi Joko Widodo.
Partai NasDem, dengan karakter sebagai partai yang relatif terbuka terhadap figur eksternal, juga dapat menjadi kanal alternatif, terutama dengan tradisi mengusung tokoh non-kader dalam kontestasi nasional.
Lalu, kembali ke Partai Gerindra, partai tempat Sandiaga pernah bernaung, secara historis memberikan legitimasi awal bagi karier politiknya. Namun, opsi ini secara politik tidak sederhana.
Dinamika internal, perubahan konfigurasi kekuasaan, serta relasi personal di masa lalu menjadi variabel yang membuat jalur comeback tidak sepenuhnya terbuka.
Di sisi lain, pilihan untuk tidak sepenuhnya terikat pada partai juga semakin relevan. Dalam kerangka post-party politics dari Colin Crouch, kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh partai politik.
Ia menyebar melalui jaringan informal, posisi strategis dalam pemerintahan, serta relasi antara negara dan sektor bisnis.
Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi figur seperti Sandiaga Uno. Ia dapat tetap berada dalam orbit kekuasaan tanpa harus terikat pada satu struktur partai yang rigid.
Sampelnya ada diri sahabat Sandiaga Uno, Erick Thohir yang tak memiliki kendaraan politik namun eksis di blantika politik-pemerintahan, sejak 2019 hingga detik ini.
Namun, fleksibilitas ini datang dengan konsekuensi, legitimasi elektoral yang lebih lemah dan ketergantungan yang lebih besar pada konfigurasi kekuasaan yang dinamis.
Di titik ini, pilihan Sandiaga bukan sekadar soal “partai mana yang paling cocok”, tetapi lebih mendasar, apakah ia akan tetap bermain dalam logika politik partai, atau beradaptasi dengan bentuk kekuasaan yang lebih cair dan lintas institusi?
Sandiaga Uno tidak sedang kehilangan arah. Ia justru berada di titik reflektif yang jarang dimiliki oleh elite politik, kemampuan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan posisi di tengah sistem yang belum sepenuhnya stabil.
Sebagai floating elite, ia merepresentasikan perubahan yang lebih luas dalam politik Indonesia di mana kapasitas individu tidak selalu sejalan dengan struktur institusional yang ada.
Partai politik, dengan segala keterbatasannya, tidak lagi menjadi satu-satunya kanal mobilitas elite.
Maka, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi apakah Sandiaga akan berpindah partai, melainkan apakah sistem politik Indonesia mampu beradaptasi dengan tipe elite seperti dirinya yang tampak masih potensial dan dibutuhkan dalam derajat tertentu?
Jika tidak, maka bukan hanya Sandiaga yang akan mengambang. Melainkan seluruh sistem yang perlahan kehilangan gravitasi politiknya sendiri. (J61)
