Usai Kritik Kenaikan UKT, Ketua BEM UNY Diintimidasi Rektorat

FOMOMEDIA – Ketua BEM UNY mendapatkan intimidasi dari pihak rektorat. Hal ini menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan Tanah Air.

Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Farras Raihan mengaku mendapatkan intimidasi dari kampusnya. Ancaman tersebut ia terima lantaran mengkritik kebijakan penetapan uang kuliah tunggal (UKT).

Farras yang merupakan mahasiswa Fakultas Vokasi angkatan 2021 itu mendapat intimidasi berupa pencabutan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Gara-gara masalah ini, ia langsung mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta pada Senin, 20 Mei 2024.

“Sejak April lalu saya dan teman dari BEM mendapat ancaman pencabutan KIPK itu saat menghadap kampus, kami diminta tidak lagi mengkritik soal UKT kalau masih mau mendapat beasiswa itu,” kata Farras, dikutip dari Tempo.

Farras mencium adanya “cap buruk” dari kampus sejak aliansi mahasiswa setempat mengundang civitas academica UNY untuk ikut serta dalam gelombang protes perguruan tinggi se-Indonesia. Gelombang protes ini untuk merespons situasi demokrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024 lalu.

Rapat dengan DPR

Selain itu, BEM UNY kembali mengkritik kebijakan kampus setelah pihak rektorat menerbitkan SK penetapan besaran UKT pada 7 April 2024. Kemudian, Farras dan wakilnya di BEM UNY, Ammar Raihan, juga sempat menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) BEM Seluruh Indonesia bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada 16 Mei 2024.

“Setidaknya tiga kali kami mendapat ancaman itu, mulai dari dicabut KIPK-nya, dinaikkan UKT-nya lebih tinggi, sampai yang saya dengar dikeluarkan dari UNY,” ujar Farras.

Gara-gara tindakannya pergi ke Jakarta ini, Farras pun dipertanyakan pihak dekanat. Menurutnya, dekanat mempertanyakan alasannya menyampaikan situasi naiknya UKT di UNY.

BACA JUGA:

“Itu dipertanyakan, kamu kok audiensi enggak izin, kamu kok terlalu vokal buat kajian UKT itu. Yang lebih dipertanyakan yang kedua, kenapa kamu menjelek-jelekkan kampus. Padahal, saya sekadar menyampaikan kondisi UNY itu seperti ini terhadap kenaikan UKT yang ada,” ucap Farras, dikutip dari CNN Indonesia.

Ketika Farras berbicara di depan para anggota DPR, ia berharap para wakil rakyat bisa menjadi corong aspirasi. Apalagi, selama ini ketika BEM bersuara di lingkup kampus, selalu dijawab bahwa UKT adalah “kebijakan pusat”.

Sementara itu, Ammar mendapatkan intimidasi ketika dirinya seorang diri pergi mengonsultasikan program BEM kepada staf ahli kemahasiswaan UNY pada 13 Mei 2024. Menurutnya, program yang diajukan BEM ke kampus banyak ditolak. Bahkan, Ammar menuturkan selama ini BEM juga tak menerima pendanaan dari kampus tiap kegiatannya.

“Di sana disampaikan juga ‘Mas, kalau kamu aneh-aneh saya sikat kamu’,” kata Ammar.

“Diksinya selalu seperti itu, diulang-ulang, kalau kamu aneh-aneh saya sikat, saya sudah mantau BEM ini sejak 2016 sampai sekarang. Saya sudah tahu semuanya, kalau kamu aneh-aneh saya sikat kalian,” lanjutnya.

UNY Membantah

Sekretaris Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNY Guntur membantah bahwa kampus telah melakukan intimidasi kepada mahasiswanya.

“Enggak, enggak seperti itu. Saya bisa anaknya suruh ke sini. Yang ngomong mau dicabut beasiswanya siapa, tidak serumit itulah pikiran saya, itu saya anggap rumit,” kata Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa kampus memiliki kewajiban untuk memonitor para mahasiswa S1 penerima KIPK semua fakultas. Fokus monitoring ini adalah mereka yang menerima beasiswa, tetapi jarang kuliah atau memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) di bawah standar.

“Saya cari-cari seperti itu, mungkin itu dianggap intimidasi juga. Saya cari sampai rumahnya, karena saya ingin anak-anak saya yang miskin tapi pintar itu tetap lulus,” ujar Guntur.

Selain itu, Guntur juga menyampaikan bahwa UNY tidak mengakui ketua BEM yang datang ke DPR. Menurutnya, Farras yang berbicara di parlemen tersebut tidak membawa surat tugas. Menurut Guntur, BEM berada di wilayah pembinaan wakil rektor akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Oleh karena itu, menurutnya, surat tugas tersebut diperoleh lewat kuasa rektor UNY dengan paraf darinya.

“Mohon dalam tanda kutip, ketua BEM yang berangkat ke Komisi XI itu, itu saya anggap bukan ketua BEM UNY. Surat tugasnya mana. Semua civitas academica UNY yang akan bertugas keluar ada surat tugasnya. Sehingga itu saya sangkal, itu bukan representasi UNY, bolehlah kamu ngomong tentang UNY, silakan,” ucap Guntur.

“Karena dia anak kami, masih kita bina. Kalau kamu bicara tentang UNY, yang menugaskan kamu siapa, ini saya enggak bilang memberangus aspirasi demokrasi, [tapi] ada prosedurnya,” tandasnya.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito