Publik Puas dengan Kinerja Jokowi karena Bansos

Joko Widodo | Politik | Survei

FOMOMEDIA – Keberadaan bansos membantu pemerintahan Jokowi-Amin mendapatkan tingkat kepuasan publik. Isu-isu lainnya seakan tenggelam.

Survei Litbang Kompas belum lama ini memperlihatkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Salah satu faktor utama kepuasaan masyarakat karena ada pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Survei yang dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 lalu ini menunjukkan terdapat 75,6 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan.

Persentase tersebut jelas menunjukkan sebuah hasil positif. Bahkan, angka tersebut menjadi paling tinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. Pada Desember 2023, survei menunjukkan kepuasan di angka 73,5 persen.

Padahal, berbagai isu miring menerpa Jokowi-Amin. Mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, kasus korupsi timah dan di Kementerian Pertanian, rencana Tabungan Perumahan Rakyat, hingga isu dinasti politik. Berbagai isu itu nyatanya tidak menggoyangkan citra positif pemerintah.

Salah satu yang mendapat perhatian dari para responden di dalam survei ini adalah adanya ekonomi yang membaik. Meski di tengah berbagai sorotan semakin buruknya kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kepuasan publik mencapai angka 65,1 persen.

Namun, hanya di bidang hukum pemerintahan Jokowi-Amin cenderung mendapatkan koreksi. Secara umum, survei menunjukkan hanya 57,4 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di sektor hukum.

Peran Bansos yang Krusial

Usut punya usut, salah satu yang menjadikan kinerja pemerintahan Jokowi mendapatkan kinerja positif adalah kehadiran bantuan sosial. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas tersebut, terdapat banyak proporsi responden kelas bawah dan menengah-bawah yang menyatakan puas. 

Lebih dari 80 persen proporsi dari kedua kelas tersebut menyatakan puas. Mereka ini adalah kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima bansos.

BACA JUGA:

Keberadaan bansos yang diterima langsung oleh rakyat dinilai lebih riil untuk memberikan tingkat kepuasan publik daripada aspek lain. Mulai dari kinerja pemerintah, pembangunan merata, hingga masifnya pembangunan infrastruktur tidak lebih tinggi dari kepuasan menerima bansos.

Setidaknya, alasan mendapatkan bansos ini sebanyak 21,7 persen. Kemudian, kinerja yang baik mendapatkan persentase 16,3 persen. Selebihnya alasan-alasan lain di bawah dua hasil persentase itu.

Sementara itu, dari beberapa tahun terakhir, belanja bansos selalu berubah-ubah. Pada 2020 misalnya, di masa Covid-19 ini, pemerintah membelanjakan sebanyak Rp202,5 triliun untuk bansos.

Tahun berikutnya, jumlah belanja bansos turun menjadi Rp173,7 triliun. Pada 2022, penurunan belanja bansos terjadi lagi, yakni sebanyak Rp161,5 triliun. Tren penurunan jumlah belanja bansos turun lagi pada 2023 menjadi Rp146,5 triliun.

Namun, 2024, pada tahun politik ini belanja bansos oleh pemerintah mengalami kenaikan. Meski tidak sampai tembus belanja bansos pada 2022, pada 2024 pemerintah mengeluarkan Rp152,3 triliun.

Belanja bansos berbeda-beda tiap tahunnya. Termasuk dalam total belanja pemerintah dari beberapa tahun terakhir yang konsisten mengalami kenaikan.

Kelas Menengah-Atas Cenderung Tidak Puas

Apa yang dirasakan oleh kelas menengah-atas dan kelas atas justru jauh lebih rendah mendapatkan tingkat kepuasan. 

Dalam survei Litbang Kompas itu, menunjukkan semakin rendah pendidikan responden, memiliki kecenderungan untuk menyatakan puas. Sedangkan, semakin tinggi pendidikan responden, tingkat kepuasan sangat minim.

Terkait bansos ini, faktor pembagian bansos tidak merata dan tidak tepat juga menjadi alasan paling tinggi terhadap ketidakpuasan terhadap Jokowi. Alasan bansos seakan menjadi salah satu yang krusial dalam survei kali ini.

Penulis: Sunardi

Editor: Safar

Ilustrator: Vito