Ekonomi | Makan Siang Gratis | Politik
FOMOMEDIA – Pemerintah dan tim Prabowo sepakati bujet program makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Jumlah tersebut dianggap terlalu banyak makan APBN.
Pemerintah bersama presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2025 sebesar Rp71 triliun. Kesepakatan ini diambil usai perwakilan pemerintah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.
Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, Senin (24/6/2024). Dalam kesepakatan itu, pemerintah diwakili oleh Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
71 TRILIUN tiap tahun.
Anggaran Kota Semarang saat memulai transportasi berbasis bus adalah 200 Milyar.
Jadi kita bisa memulai 350 hal yang sama di banyak kota-kabupaten secara serempak.
Tapi kita malah milih makan siang gratis.Pdhal keberadaan transportasi umum… https://t.co/33MsLI1zql
— Elisa (@elisa_jkt) June 24, 2024
“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih (Prabowo Subianto) dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang, telah sepakat dan setuju dengan kesadaran makro yang sekarang dalam pembahasan DPR,” kata Airlangga, dinukil dari Tirto.
Sedangkan, menurut Sri Mulyani, anggaran makan siang gratis bakal diberikan secara bertahap. Anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah anggaran tahap awal program.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Meski telah dialokasikan dalam RAPBN 2025 dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI, tetapi anggaran Program Makan Bergizi Gratis tersebut belum dimasukkan ke dalam prostur belanja dalam kementerian/lembaga tertentu.
Dalam hal pelaksanaan nantinya, kementerian/lembaga mana yang bakal menjadi nahkoda program unggulan Prabowo-Gibran tersebut belum disebutkan. Pasalnya, penempatan alokasi program tersebut bakal diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru.
“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29–2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan angka on top, di atas itu, tapi sudah di dalamnya. Dan, nanti akan kita susun di saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” ujar Sri Mulyani.
Sudah Disepakati Prabowo
Mengenai total bujet Rp71 triliun pada 2025 itu, Prabowo Subianto juga sudah menyepakatinya. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Thomas Djiwandono.
BACA JUGA:
Meski tidak menutup kemungkinan bahwa total anggaran tersebut berpotensi berubah. Apalagi, RAPBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah bersama DPR.
“Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN,” kata Thomas, dikutip dari Kontan.
Bujet Terlalu Besar
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan presiden terpilih dianggap bakal memberatkan APBN. Direktur Ekonomi Center Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut anggaran Rp71 triliun tersebut terlalu besar untuk program bantuan sosial jenis baru ini.
Nailul ragu terkait penyerapan anggaran itu bakal bisa maksimal. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa uang yang sudah dianggarkan pada 2025 tak akan terpakai seluruhnya untuk Makan Bergizi Gratis.
“Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026),” kata Nailul, dikutip dari CNN Indonesia.
“Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan,” imbuhnya.
Penulis: Sunardi
Editor: Safar
Ilustrator: Vito
