Kominfo | Politik | Teknologi
FOMOMEDIA – Publik mendesak Budi Arie mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak oleh publik untuk mundur dari jabatannya. Ia dianggap tidak becus menangani berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo.
Salah satu yang menjadi sorotan terakhir adalah bobolnya data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Gara-gara data yang diretas tersebut, ratuan instansi pemerintah akhirnya terdampak.
Kepada Budi Arie, 11.000 lebih orang mendesak Anda mundur dari jabatan Menkominfo.
Tunjukkan tanggung jawab negara atas kerugian yang dialami warga akibat lalainya menjaga keamanan siber dan data warga! @kemkominfo @jokowi pic.twitter.com/uTtmczIqTt
— SAFEnet | Southeast Asia Freedom of Expression Net (@safenetvoice) June 29, 2024
Salah satu desakan tersebut muncul dari SAFEnet melalui akun X. Dalam postingannya pada 27 Juni 2024, perusahaan keamanan informasi itu mengajak para warganet untuk mengisi petisi supaya memberikan kartu merah kepada Budi.
“Kamu juga bisa berpartisipasi untuk memberikan sanksi pada yang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Partisipasi kamu sangat berarti!” tulis SAFEnet.
11 Ribu Tanda Tangan
Cuma butuh dua hari, SAFEnet telah merilis hasil petisi yang telah diisi. Setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang mendesak Budi Arie untuk mundur dari jabatan Menkominfo.
Sosok Budi sendiri menjadi Menkominfo dinilai kontroversial. Ia awalnya merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo. Gara-gara kontribusinya memenangkan Jokowi dua periode, akhirnya ia dilantik Istana Negara pada Senin, 17 Juli 2023.
BACA JUGA:
Yang menjadikan sosok Budi kontroversial adalah latar belakangnya. Ia tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Dianggap Getol Berantas Judi Daring
Mendengar desakan terhadap Menkominfo untuk mundur, Relawan Projo Nusa Tenggara Barat (NTB) pun pasang badan. Ia membela Budi karena serangan siber terjadi di tengah masifnya pemberantasan judi online atau daring.
“Serangan siber ini kan momennya bersamaan dengan operasi memberantas judi online yang saat ini tengah fokus dilakukan Kemenkominfo di bawah kendali Budi Arie. Sepertinya ada pihak yang merasa kepentingannya diganggu makanya muncul serangan siber kemudian desakan mundur,” kata Ketua Relawan Projo NTB Imam Sofian, dinukil dari Tempo.
Lebih lanjut, Sofian menyebut pihaknya bakal pasang badan untuk membalas Budi. Apalagi, menurut Projo NTB, saat ini Kemenkominfo yang dipimpin Budi tengah fokus memberantas judi daring. Gara-gara hal inilah, kata Sofian, muncul serangan siber.
“Saya kenal betul sama beliau (Budi Arie). Ini hal-hal yang masih dalam batas kendali. Dan saya tahu, Budi Arie enggak akan mungkin meninggalkan medan perang ini. Malah sebaliknya, hati-hati,” ujar Sofian.
Kelompok Kalah Pilpres?
Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Projo NTB, Sekjen DPP Projo Handoko menyebut bahwa desakan mundur terhadap Budi berasal dari kelompok yang kalah di Pilpres 2024. Ia menurutkan kelompok tersebut sengaja menggalang opini sehingga memperkeruh situasi.
“Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS milik Telkom untuk menyerang Menkominfo, Budi Arie Setiadi [Ketum Projo], dengan tujuan-tujuan politik sempit. Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik,” kata Handoko, dikutip dari tirto.id.
Budi Arie sendiri menilai bahwa petisi desakan terhadap dirinya untuk mundur itu merupakan hak masyarakat. Ia tidak mau berkomentar mengenai desakan terhadap dirinya.
Saat ini Budi masih fokus membereskan masalah peretasan terhadap PDNS. Ia memastikan bahwa data PDNS yang dianggap bocor itu masih belum terbukti.
Penulis: Sunardi
Editor: Safar
Ilustrator: Vito