Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Trimatra—Angkatan Darat, Laut, dan Udara—selalu lebih dari sekadar pertahanan. Dari kedekatan Soekarno dengan AL-AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan pasca-Reformasi, Presiden Prabowo kini meramu “mantra trimatra” sebagai strategi politik, stabilitas, dan geopolitik Indonesia kontemporer.
Dalam ilmu politik, militer bukan sekadar instrumen pertahanan negara, melainkan juga faktor penting dalam stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.
Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menekankan pentingnya keseimbangan sipil-militer agar negara tidak jatuh dalam dominasi militer maupun kelemahan pertahanan.
Di Indonesia, konteks ini termanifestasi dalam peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sejak awal kemerdekaan memiliki dinamika internal berdasarkan tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa distribusi kekuatan di antara ketiga matra tersebut tidak pernah statis, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan politik, stabilitas rezim, dan orientasi geopolitik.
Keseimbangan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh anggaran pertahanan, tetapi juga oleh bagaimana presiden sebagai panglima tertinggi menempatkan militer sebagai basis dukungan politik dan simbol legitimasi kekuasaan.
Dari Soekarno hingga Prabowo, isu ini selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, mulai dari kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan yang berlanjut di era reformasi.
Trimatra, AD, AL, dan AU, dengan segala dinamika internalnya menjadi semacam “mantra politik”, yakni bukan hanya sekadar pilar pertahanan, tetapi juga instrumen simbolik untuk meneguhkan stabilitas negara. Mengapa dapat dikatakan demikian?
Pelik di Awal Waktu
Di era Presiden Soekarno, orientasi pertahanan diarahkan pada konfrontasi geopolitik, terutama dengan Belanda dalam perebutan Irian Barat serta keterlibatan dalam konflik regional.
Kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dengan figur seperti Laksamana R.E. Martadinata dan Marsekal Omar Dhani, seolah menjadikan dua matra ini sebagai tulang punggung politiknya.
AL bahkan sempat menjadi salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan, dengan kapal selam kelas Whiskey dan pesawat tempur canggih hasil dukungan Uni Soviet
Di sisi lain, AD justru relatif renggang hubungannya dengan Soekarno, terutama karena kecurigaan atas kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara teoretis, ini menggambarkan pola selective alignment di mana presiden menggunakan sebagian matra sebagai basis legitimasi sekaligus penyeimbang matra lain yang dianggap tidak loyal.
Kontras dengan Soekarno, Soeharto justru membangun dominasi absolut AD. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, AD menjadi pilar kekuasaan yang tidak hanya menguasai aspek pertahanan, tetapi juga politik, ekonomi, hingga birokrasi.
Di sinilah sejarah politik-militer menyaksikan fenomena military as ruling class, yakni militer tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga menjadi bagian inti dari rezim itu sendiri.
Selama tiga dekade, AD mendominasi, sementara AL dan AU relatif ditempatkan seolah sebagai pelengkap meski tetap dijaga keseimbangan kekuatannya (tidak secara politik).
Pasca-Soeharto, di era Habibie hingga Jokowi, terjadi upaya menyeimbangkan ketiga matra. Reformasi 1998 mendorong penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI.
Salah satu strategi simboliknya adalah rotasi jabatan Panglima TNI di antara AD, AL, dan AU.
Namun, meskipun rotasi ini menjaga keseimbangan simbolis, realitas anggaran tetap menunjukkan dominasi AD. Data belanja pertahanan memperlihatkan sebagian besar anggaran masih diarahkan pada personel dan kebutuhan AD, sementara modernisasi AL dan AU berjalan lebih lambat.
Dengan demikian, pasca-Reformasi pola yang terlihat seolah adalah managed equilibrium, di mana keseimbangan dijaga secara formal agar tidak terjadi dominasi tunggal, tetapi dalam praktik masih terdapat ketimpangan struktural.
The Art of Balancing
Naiknya Prabowo Subianto ke kursi presiden membawa dinamika baru dalam politik trimatra.
Sebagai mantan perwira tinggi AD dengan pengalaman panjang di Kopassus, Presiden Prabowo tampak memahami betul betapa sentralnya militer dalam stabilitas politik Indonesia.
Namun, berbeda dengan Soeharto yang menempatkan AD sebagai penguasa tunggal, Prabowo justru tampak berupaya menghidupkan kembali keseimbangan trimatra, dengan memberikan perhatian yang relatif besar pada modernisasi AL dan AU.
Terdapat beberapa dimensi penting dalam strategi ini. Pertama, dimensi stabilitas politik.
Dengan memperkuat AL dan AU, Presiden Prabowo mengirimkan sinyal bahwa loyalitas rezim tidak hanya bergantung pada favoritisme tertentu.
Bahkan, kendati eks Danjen Kopassus itu sendiri agaknya sangat dihormati sebagai legenda hidup angkatan bersenjata seluruh matra serta berangkat dari posisi sebelumnya sebagai Menteri Pertahanan.
Ini sesuai dengan teori counterbalancing dalam politik pertahanan, distribusi sumber daya digunakan untuk mencegah dominasi salah satu matra yang bisa berpotensi mengancam rezim.
Kedua, dimensi geopolitik. Indonesia menghadapi tantangan strategis di Laut China Selatan, perairan Natuna, serta potensi ancaman udara dari potensi turbulensi regional.
Karena itu, modernisasi AL dan AU tidak hanya simbol politik, tetapi juga kebutuhan geopolitik. Langkah ini juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang serius menjaga kedaulatan.
Ketiga, dimensi ekonomi-politik. Anggaran pertahanan yang terbatas tidak menjadi penghalang, karena pemerintah menggunakan instrumen hibah, pinjaman, maupun skema jangka panjang untuk pengadaan alutsista.
Pola ini serupa dengan yang dilakukan Soekarno di era 1960-an ketika Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet meski kondisi fiskal berat. Logikanya, legitimasi politik dan stabilitas jangka panjang lebih penting daripada keterbatasan fiskal jangka pendek.
Keempat, dimensi profesionalisme dan loyalitas. Dengan distribusi anggaran yang lebih merata, Presiden Prabowo tidak hanya membangun kapasitas pertahanan, tetapi juga merawat loyalitas internal TNI.
Teori civil-military bargain menjelaskan bahwa relasi sipil-militer merupakan proses negosiasi, yaitu saat negara memberi sumber daya dan ruang profesional, sementara militer memberikan loyalitas dan stabilitas.
Dalam perspektif ini, “mantra trimatra” ala Presiden Prabowo adalah sebuah strategi untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis, dengan memperkuat AD agar tetap solid, tetapi di saat yang sama menaikkan posisi AL dan AU secara setara.
Jika ditarik ke garis historis, pola ini adalah semacam sintesis antara Soekarno dan Soeharto. Dari Soekarno, Prabowo mewarisi semangat memperkuat AL dan AU sebagai simbol geopolitik dan kedaulatan. Dari Soeharto, ia menyerap pelajaran penting tentang bagaimana AD bisa menjadi penopang utama stabilitas politik.
Namun berbeda dari keduanya, Presiden Prabowo mencoba meramu formula baru yang lebih adaptif dengan realitas global dan kebutuhan domestik era kontemporer.
“Mantra trimatra”, pada akhirnya, bukan hanya tentang distribusi anggaran atau alutsista, melainkan tentang bagaimana negara merawat harmoni antara pertahanan, politik, dan kedaulatan di tengah dinamika global dan domestik yang terus berubah. (J61)
