Dengarkan artikel ini:
Rencana Danantara untuk menginvestasikan Rp20 triliun di sektor peternakan ayam telah memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom, peternak, dan pengamat kebijakan publik. Di satu sisi, proyek ambisius ini dijanjikan akan membuka 3 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, para kritikus mempertanyakan efektivitas pendekatan ini dan mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya terhadap struktur industri peternakan Indonesia.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa proyek ini dirancang untuk memastikan pasokan protein hewani yang cukup bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. “Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai MBG. Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Namun, apakah investasi sebesar ini benar-benar solusi terbaik untuk ketahanan pangan Indonesia? Atau justru akan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks?
Proyek peternakan ayam Danantara bukan sekadar investasi bisnis biasa. Dengan nilai mencapai Rp20 triliun, ini adalah salah satu intervensi pemerintah terbesar di sektor pertanian dalam sejarah Indonesia modern. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem peternakan yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani nasional.
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah membutuhkan pasokan ayam dan telur yang stabil dan berkelanjutan. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia, kebutuhan akan protein hewani berkualitas menjadi sangat krusial. Danantara melihat ini sebagai peluang strategis untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ketahanan pangan secara keseluruhan.
Yang menarik perhatian publik adalah klaim mengenai penciptaan 3 juta lapangan kerja. Angka ini sangat signifikan, terutama di tengah tantangan pengangguran dan keterbatasan peluang kerja yang dihadapi Indonesia. Jika terealisasi, proyek ini akan menyerap tenaga kerja di berbagai level, mulai dari pekerja kandang, teknisi, logistik, hingga manajemen dan administrasi.
Lapangan kerja yang diciptakan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Ini berarti dampak ekonominya akan dirasakan secara merata, dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Multiplier effect dari proyek ini juga diharapkan akan menggerakkan sektor-sektor terkait seperti transportasi, pakan ternak, dan industri pengolahan makanan.
Pendukung proyek ini berargumen bahwa intervensi pemerintah melalui Danantara diperlukan karena sektor swasta belum mampu memenuhi kebutuhan nasional secara optimal. Dengan kendali penuh atas rantai pasokan, pemerintah dapat memastikan harga tetap terjangkau dan distribusi merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau pasar.
Kritik Keras dari Ekonom: Salah Arah dan Berpotensi Monopoli
Meski terdengar menjanjikan, proposal Danantara tidak luput dari kritik tajam. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menjadi salah satu suara paling vokal yang mempertanyakan logika di balik investasi ini. Menurutnya, masalah utama industri peternakan ayam Indonesia bukanlah pada produksi ayam itu sendiri, melainkan pada tingginya biaya pakan ternak.
“Kalau [Danantara ingin] membantu, bukan di peternakan ayamnya, tapi lebih menurunkan harga pakan ternaknya,” tegas Bhima. Kritik ini mengacu pada fakta bahwa biaya pakan mencapai 60-70 persen dari total biaya produksi peternakan ayam. Dengan kata lain, jika pemerintah ingin benar-benar membantu peternak dan menjaga harga ayam tetap terjangkau, fokus investasi seharusnya diarahkan ke industri pakan ternak.
Kekhawatiran lain yang disuarakan adalah potensi terulangnya pola monopoli yang telah terjadi di industri peternakan Indonesia. Saat ini, sektor pakan ternak dan bibit ayam didominasi oleh segelintir perusahaan besar. Konsentrasi pasar yang tinggi ini membuat peternak kecil sangat bergantung pada korporasi besar, baik untuk input produksi maupun pemasaran hasil.
Jika Danantara masuk sebagai pemain dominan di industri peternakan ayam, ada risiko menciptakan struktur pasar yang semakin oligopolistik. Peternak kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung produksi ayam nasional bisa tersingkir atau terpaksa menjual usahanya karena tidak mampu bersaing dengan skala ekonomi yang dimiliki Danantara.
Ekonom Celios juga mengingatkan bahwa investasi pemerintah yang besar di sektor produktif seperti ini bisa menciptakan distorsi pasar. Ketika satu pemain memiliki akses modal yang hampir tidak terbatas dan dukungan politik yang kuat, kompetisi menjadi tidak seimbang. Efisiensi pasar yang seharusnya tercipta melalui persaingan sehat justru terganggu.
Lebih jauh lagi, ada pertanyaan mendasar tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Haruskah pemerintah menjadi pelaku usaha langsung, atau lebih baik berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif? Kritikus berpendapat bahwa alih-alih membangun peternakan sendiri, pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan yang mendukung peternak lokal, seperti subsidi pakan, akses pembiayaan murah, dan jaminan harga yang adil.
State-Led Development dalam Konteks Indonesia
Untuk memahami logika di balik kebijakan ini, kita perlu melihat kerangka teoritis yang mendasarinya. Model investasi Danantara mencerminkan pendekatan yang dikenal sebagai state-led development atau pembangunan yang dipimpin negara. Pendekatan ini bukan hal baru dalam sejarah ekonomi dunia.
Ekonom Ha-Joon Chang dari University of Cambridge, dalam bukunya yang kontroversial “Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism”, menjelaskan bahwa hampir semua negara maju saat ini pernah menerapkan proteksionisme dan intervensi negara yang kuat pada fase awal industrialisasi mereka. Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan adalah contoh sukses dari model ini.
Chang berargumen bahwa negara berkembang memerlukan intervensi pemerintah yang strategis di sektor-sektor kunci untuk mencapai ketahanan ekonomi dan industrialisasi. Pasar bebas yang sempurna, menurutnya, adalah mitos yang dipromosikan oleh negara-negara maju setelah mereka sendiri sudah berhasil melalui tahap proteksionisme.
Dalam konteks Indonesia, keterlibatan Danantara di sektor peternakan bisa dilihat sebagai upaya negara untuk mengambil alih kendali atas sektor strategis yang selama ini didominasi oleh swasta. Tujuannya adalah memastikan ketahanan pangan, stabilitas harga, dan distribusi yang merata—hal-hal yang tidak selalu bisa dijamin oleh mekanisme pasar murni.
Namun, penerapan state-led development juga memiliki risiko. Kegagalan pemerintah (government failure) bisa sama berbahayanya dengan kegagalan pasar (market failure). Korupsi, inefisiensi, dan politisasi bisnis adalah ancaman nyata yang bisa menggerogoti tujuan mulia dari intervensi pemerintah.
Pengalaman negara-negara yang gagal menerapkan model ini, seperti beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika, menunjukkan bahwa intervensi negara tanpa governance yang baik, transparansi, dan akuntabilitas justru bisa memperburuk kondisi ekonomi. State-owned enterprises yang tidak dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat sering menjadi beban APBN dan sumber korupsi.
Menyeimbangkan Idealisme dan Realitas
Perdebatan tentang proyek Danantara pada dasarnya adalah perdebatan tentang trade-off dalam kebijakan ekonomi. Seperti yang pernah dikatakan oleh ekonom pemenang Nobel, Milton Friedman: “There is no such thing as a free lunch”—tidak ada kebijakan yang sempurna tanpa biaya atau risiko.
Proyek ini menawarkan solusi untuk masalah mendesak: lapangan kerja dan ketahanan pangan. Tiga juta lapangan kerja bukanlah angka yang bisa diabaikan, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kemampuan untuk menjamin pasokan protein hewani bagi program MBG juga sangat penting untuk masa depan generasi muda Indonesia.
Namun, risiko monopoli, marginalisasi peternak kecil, dan potensi inefisiensi juga tidak bisa diabaikan. Yang diperlukan adalah desain kebijakan yang hati-hati, dengan safeguards yang jelas untuk melindungi peternak lokal dan memastikan bahwa Danantara tidak menyalahgunakan posisi dominannya.
Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain: memastikan transparansi dalam operasional Danantara, membuka kemitraan dengan peternak kecil dan menengah alih-alih mengambil alih seluruh rantai produksi, fokus pada segmen yang memang belum dilayani swasta seperti daerah terpencil, dan tetap memprioritaskan investasi di sektor pakan ternak yang menjadi akar masalah biaya produksi.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada eksekusi dan governance. Ide besar tanpa implementasi yang baik hanyalah retorika politik. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, investasi Rp20 triliun ini bisa menjadi game-changer bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu terus mengawasi perkembangan proyek ini dengan kritis namun konstruktif. Kritik bukan berarti menolak, tetapi memastikan bahwa kebijakan publik dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
