tirto.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan selesai pada 2027–2028. Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara, infrastruktur pendukung, dan jalan kawasan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menerangkan bahwa pembangunan kawasan legislatif direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna sendiri direncanakan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
“Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden. Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan,” ucap Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).
Menurut Basuki, tahapan awal yang dilakukan berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.
Lebih lanjut, Basuki menerangkan, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, dan Plaza Keadilan. Paket kedua terdiri atas pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
“Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km,” ungkap dia.
Dia mengemukakan, pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki.
Penguatan infrastruktur air, kata Basuki, juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Selain itu, jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN.
tirto.id – Flash News
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher
