Update Aksi Demo Kaltim Hari Ini: Titik Kumpul & Jalannya Protes

tirto.id – Berdasarkan update demo Kaltim di Samarinda hari ini pada Selasa (21/4/2026), massa aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini masih bertahan di titik lokasi yang berpusat di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim hingga sore hari.

Unjuk rasa di Samarinda pada hari ini dilaporkan berlangsung sejak Selasa siang, sekira pukul 11.30 WITA. Massa aksi semula mulai berdatangan di kawasan Islamic Center Samarinda sejak pagi.

Setelah berkumpul di kawasan Islamic Center, massa aksi kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kaltim yang terletak di Jalan Teuku Umar. Massa bergerak dengan mobil komando, pengeras suara, dan spanduk tuntutan.

Sebelumnya, aksi ini merupakan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Aliansi ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk 56 organisasi masyarakat. Unjuk rasa ini sebelumnya juga diperkirakan bakal diikuti ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Pada hari pelaksanaan aksi, tampak berbagai elemen masyarakat sipil yang ikut. Kelompok mahasiswa yang tampak terlibat dalam aksi ini.

Sepanjang long march maupun ketika berada di kawasan Kantor DPRD Kaltim, para massa aksi menuntut pembenahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk audit menyeluruh melalui DPRD. Di kawasan Kantor DPRD Kaltim, massa aksi juga mendesak agar anggota DPRD dapat menerapkan fungsi pengawasan secara tegas.

Tuntutan untuk melakukan audit dan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas ini sebelumnya digaungkan karena kekhawatiran masyarakat Kaltim akan penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud merupakan saudara kandung.

Dari Kantor DPRD Kaltim tersebut, massa aksi kemudian bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada. Pihak kepolisian disiagakan di sana, kawat berduri juga dipasang di pagar Kantor Gubernur.

Massa aksi lalu menyuarakan tuntutan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebelumnya, tuntutan itu muncul di tengah publik karena kekhawatiran atas kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai telah merugikan publik.

Rudy Mas’ud sebelumnya menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial, termasuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar.

Penyandang Disabilitas Ingin Pemulihan BST dan Jaminan Kesehatan

Unjuk rasa di Samarinda hari ini juga diikuti oleh kelompok penyandang disabilitas. Mereka turun ke jalan untuk menuntut pemulihan bantuan sosial terencana (BST) dan jaminan kesehatan segera dipulihkan kembali.

Dalam pernyataannya, kelompok penyandang disabilitas di Kaltim merasa bahwa kebijakan BST dan jaminan kesehatan bagi mereka telah dipangkas pemerintah daerah. Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses bantuan dan layanan kesehatan.

Hal itu sebagaimana diutarakan perwakilan Forum Peduli Penyandang dan Aktivis Disabilitas Kalimantan Timur, Muhammad Ali. Ia ikut dalam unjuk rasa dan menyuarakan kegelisahannya akan penghentian BST dan jaminan kesehatan.

“Kami berdiri di sini bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang telah dirampas. Kami berjuang dalam aksi yang inklusif dan kondusif,” kata Ali, dikutip dari News Borneo.

Menurut Ali, program BST yang sempat rutin diberikan pemerintah kini telah dihentikan. Ali menyebut hal itu merupakan hak yang tidak lagi dibayarkan pemerintah.

Sementara itu, terkait jaminan kesehatan, sejumlah massa aksi menyebut bahwa dukungan pembiayaan kesehatan yang krusial bagi kelompok disabilitas kini telah dikurangi. Hal ini disebut telah menyulitkan upaya kelompok disabilitas untuk berdaya.

Kelompok disabilitas yang turun ke jalan juga menuntut akses kerja yang lebih luas. Tuntutan ini, seru mereka, termasuk pemenuhan kuota minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas di instansi pemerintah. Massa aksi menilai ambang batas itu masih diabaikan.