Sebanyak separuh dari platform digital terbesar di dunia gagal memenuhi standar minimum transparansi terkait iklan yang mereka tayangkan.
Temuan ini merupakan salah satu poin utama dalam studi berjudul Data Not Found yang dilakukan oleh kelompok riset di NetLab, Laboratorium Riset Internet dan Media Sosial Fakultas Komunikasi, Federal University of Rio de Janeiro, Brasil.
Penelitian ini berkolaborasi dengan para peneliti dari Minderoo Centre for Technology and Democracy (MCTD), yakni tim peneliti independen di University of Cambridge, Inggris.
Studi tersebut menyelidiki ketersediaan serta kualitas data pada konten buatan pengguna (user generated content atau UGC), dan iklan di 15 platform digital besar yang beroperasi di Brasil, Uni Eropa, dan Inggris secara lintas negara.
Sementara itu media sosial yang dianalisis mencakup TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Kwai, dan Telegram. Hal ini memungkinkan adanya perbandingan mengenai cara perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan informasi dalam berbagai konteks regulasi yang berbeda.
Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena alasan khusus. Uni Eropa menonjol karena memiliki upaya regulasi platform paling maju di dunia melalui hukum seperti Digital Services Act (DSA). Standar transparansi dalam aturan tersebut sering kali menjadi tolok ukur bagi perdebatan internasional.
Di sisi lain, Inggris tidak mengadopsi aturan transparansi universal dan lebih memilih model pengawasan platform yang ditentukan melalui penilaian kasus per kasus oleh otoritas regulasi.
Sementara itu, Brasil mewakili wilayah Global South dengan debat regulasi platform digital yang masih berada dalam tahap awal. Di wilayah ini, praktik transparansi masih sangat bergantung pada niat baik dari perusahaan platform.
Untuk mengevaluasi platform yang dipilih, diterapkan Indeks Transparansi Media Sosial yang dikembangkan bersama oleh NetLab dan MCTD. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana data konten dan iklan pada platform tersebut dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi.
Analisis dilakukan terhadap berbagai kriteria seperti ketersediaan, kelengkapan, dan standardisasi data, serta kemudahan akses dan kemampuan untuk melacak iklan, termasuk informasi mengenai pendanaan, jumlah investasi, dan target audiens.
Sistem yang tidak transparan sejak awal
Hasil survei pada awal April 2026 menunjukkan rendahnya transparansi di hampir semua aspek yang dikaji. Studi menemukan adanya data yang tidak lengkap atau hilang, celah pada pustaka iklan (ad libraries), ketidakjelasan mengenai pendanaan dan penargetan iklan, serta ketiadaan standar yang memungkinkan perbandingan konsisten antarplatform.
Di Brasil, meski platform-platform tersebut beroperasi penuh, mekanisme transparansinya jauh lebih terbatas dan tidak konsisten dibandingkan wilayah lain yang dianalisis, seperti Uni Eropa.
Hal ini terlihat dari minimnya ketersediaan data, banyaknya celah pada pustaka iklan, serta besarnya hambatan bagi peneliti independen untuk mendapatkan akses. Dalam beberapa kasus, perangkat yang tersedia di negara lain justru tidak ada sama sekali atau fiturnya sengaja dibatasi di Brasil.
Survei kami juga menunjukkan bahwa ketertutupan ini bersifat sistemik. Bahkan ketika mekanisme transparansi tersedia, sifatnya tetap terbatas, tidak konsisten, dan tidak dapat diandalkan. Di konteks Brasil, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena menghambat pemantauan ekosistem informasi di tengah masyarakat yang sangat bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi di ruang publik.
Hubungan yang timpang
Meski platform digital tahu segalanya tentang kita, hampir mustahil bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya mereka bekerja. Perusahaan-perusahaan ini seolah merasa tidak punya urusan dengan kepentingan publik meskipun punya peran sentral dalam menyebarkan informasi. Mereka bertindak seakan tidak perlu bertanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, atau para ahli terkait dampak dari layanan yang mereka sediakan.
Dengan membatasi akses data, platform-platform yang ada menentukan informasi secara sepihak apa saja yang boleh diketahui publik tentang mereka. Sering kali, fitur-fitur keterbukaan yang mereka berikan hanya berfungsi sebagai strategi humas (PR) alih-alih menjadi instrumen transparansi. Alhasil, mereka seolah-olah terbuka, tapi kenyataannya tidak ada akses data yang benar-benar efektif.
Kondisi ini jelas menghambat berbagai upaya untuk menganalisis cara kerja platform digital. Para peneliti pun kesulitan untuk mengaudit dampak sosial dari platform tersebut. Akibatnya, pengetahuan yang diproduksi oleh pihak internal platform maupun pihak ketiga menjadi mustahil untuk divalidasi secara independen.
Di sisi lain, regulator juga kekurangan data penting untuk melakukan investigasi atau mengusut praktik serta dampak dari platform-platform ini. Akibatnya, mustahil kita bisa memetakan berbagai risiko secara sistematis dan terverifikasi. Risiko-risiko ini termasuk kampanye disinformasi yang menyamar sebagai konten organik, iklan penipuan yang menyasar kelompok rentan, hingga paparan konten tidak pantas dan perundungan siber yang mengancam anak-anak serta remaja.
Perlunya alat dan kualitas data yang lebih mumpuni
Perdebatan mengenai cara membatasi kekuasaan platform digital kian menekankan pentingnya transparansi dan akses data bagi para regulator, peneliti, serta pembuat kebijakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, mengakui bahwa transparansi riset adalah syarat mutlak untuk memulihkan apa yang disebut sebagai “integritas informasi”.
Untuk mengatasi berbagai gangguan informasi, kita butuh diagnosis yang akurat. Dalam hal ini, data tidak cukup hanya tersedia saja, tapi kualitasnya harus memadai agar bisa digunakan dan benar-benar mewakili realitas yang ada.
Melihat kondisi tersebut, penting bagi kita untuk mempertanyakan data apa saja yang sebenarnya tersedia saat ini. Kita juga perlu menguji apakah kualitas mekanisme akses yang ada sudah memenuhi standar minimum untuk menjalankan riset demi kepentingan publik.
Secara umum, perangkat transparansi dan akses data yang disediakan platform saat ini masih memiliki kemampuan pencarian yang terbatas. Data yang ditawarkan pun kurang mendalam dan tidak mendetail. Keterbatasan ini akhirnya menghambat analisis yang lebih kuat terhadap praktik penargetan iklan, jangkauan kampanye, serta dampak sosial yang lebih luas dari iklan daring.
Terkait data konten buatan pengguna (UGC), mekanisme aksesnya bahkan jauh lebih terbatas. Meskipun regulasi di Uni Eropa sudah mengatur pemberian akses gratis bagi para peneliti, penerapannya di lapangan masih tidak konsisten. Permohonan akses data sering kali ditolak tanpa alasan yang jelas. Ini dialami langsung oleh tim kami maupun banyak peneliti lainnya.
Situasi ini menunjukkan kelemahan utama dari Digital Services Act (DSA). Aturan tersebut tetap memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada perusahaan platform. Di satu sisi, mereka memang diwajibkan untuk menyediakan data bagi penelitian. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan ini tetap memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan siapa yang boleh mengakses data tersebut dan bagaimana cara mengaksesnya.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan rekomendasi utama kami terkait transparansi: akses terhadap data publik harus bersifat universal dan dirancang untuk memungkinkan analisis yang benar-benar independen.
Transparansi sebagai kewajiban, bukan pilihan
Kami merekomendasikan adanya regulasi-regulasi baru sebagai langkah mendasar untuk meningkatkan transparansi. Namun, aturan ini harus dibarengi dengan mekanisme kuat yang menjamin akses data yang memadai. Bagi Brasil, dan juga banyak negara lain di dunia, agenda ini semakin mendesak untuk diwujudkan.
Selama aturan ini belum ada, transparansi yang hanya terpusat di wilayah tertentu justru memperlebar kesenjangan. Beberapa peneliti mendapatkan akses data, sementara peneliti lainnya terutama di wilayah Global South terus terpinggirkan. Padahal, mereka sering kali menghadapi risiko yang jauh lebih besar.
Mengingat urgensi yang ada, perusahaan platform digital kini memikul tanggung jawab untuk menyelaraskan praktik akses data mereka dengan standar tertinggi yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan agar pengguna dan peneliti, di mana pun mereka berada, bisa mendapatkan tingkat transparansi yang setara.
Sebagian besar wilayah di dunia memang masih perlu membenahi regulasinya. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan serampangan, apalagi tanpa melibatkan para peneliti yang sangat bergantung pada data tersebut. Transparansi platform tidak boleh lagi dianggap sebagai sekadar pilihan korporasi, melainkan syarat mutlak demi melindungi kepentingan publik.
Adinda Ghinashalsabilla salman menerjemahkan artikel ini dari Bahasa Inggris
