Dengarkan artikel ini:
Narasi “Eat the Rich” mulai mencuat di media sosial. Namun, apakah ide ini relevan dengan konteks Indonesia saat ini?
“When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich, “ – Jean-Jacques Rousseau, filsuf asal Prancis
Cupin, seorang pekerja kantoran yang gemar ngopi sore di warung dekat rumahnya, akhir-akhir ini sering membuka aplikasi X di ponselnya. Ia tersenyum miris melihat meme-meme yang berseliweran: gambar karikatur orang kaya dengan perut buncit duduk di atas tumpukan uang, sementara rakyat jelata berbaris menatap kosong. Tulisannya sederhana tapi menghentak: Eat the Rich.
Awalnya Cupin mengira itu sekadar guyonan internet—semacam pelampiasan warganet yang kesal pada konglomerat atau pejabat yang pamer kekayaan. Namun, semakin lama ia membaca, semakin ia sadar bahwa istilah ini punya akar sejarah panjang. Bukan sekadar ekspresi iseng, melainkan simbol kritik terhadap jurang lebar antara kaya dan miskin.
Di Indonesia, kata-kata itu mencuat di tengah berita tentang demonstrasi buruh, harga kebutuhan pokok yang naik, serta laporan lembaga internasional tentang ketimpangan. Menurut laporan Oxfam, sebagian kecil elite di negeri ini menguasai porsi besar kekayaan nasional, sementara puluhan juta orang masih hidup dalam kondisi rentan. Di ruang digital, frustrasi sosial itu diterjemahkan menjadi meme, satire, hingga trending topic.
Cupin mengingat satu kabar viral: seorang pejabat daerah kedapatan pamer mobil sport mahal, sementara warganya antre minyak goreng. Ia teringat pula berita tentang indeks Gini Indonesia yang menunjukkan jurang kaya-miskin tetap lebar, meski ada pertumbuhan ekonomi. Semua itu membuat meme eat the rich terasa relevan, seolah menjadi “teriakan digital” rakyat yang tak terdengar di ruang politik resmi.
Tapi Cupin lalu bergumam, “Kalau benar-benar serius, apa mungkin narasi eat the rich jadi kenyataan di Indonesia?” Ia lalu mengingat cerita dari pelajaran sejarah: di Prancis abad ke-18, rakyat yang lapar bangkit melawan kaum bangsawan.
Pertanyaan itu membuat Cupin penasaran. Apakah ada kemiripan antara meme-meme warganet Indonesia dengan semangat revolusi yang pernah menggetarkan Eropa ratusan tahun lalu? Atau justru kondisi kita berbeda total sehingga narasi ini hanya berhenti di dunia maya?
Sebelum menjawab itu, mari kita mundur sejenak. Dari mana sebenarnya istilah eat the rich berasal, dan bagaimana ia berkembang jadi slogan yang melintasi zaman?
Jejak Rousseau dan Bayang-bayang Revolusi
Sejarah mencatat, salah satu orang pertama yang mengucapkan frasa ini adalah filsuf besar Prancis, Jean-Jacques Rousseau. Ia pernah berkata, jika rakyat tak punya lagi roti untuk dimakan, mereka akan “memakan” orang kaya. Kalimat itu bukan metafora kosong, melainkan gambaran nyata ketegangan sosial menjelang Revolusi Prancis.
Cupin teringat masa kuliahnya dulu, ketika dosennya bercerita tentang kondisi rakyat jelata di bawah Raja Louis XVI. Sementara bangsawan pesta pora di Versailles, petani hidup dalam kelaparan. Pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial, Montesquieu dengan gagasan pemisahan kekuasaan, serta Voltaire yang mengkritik tirani dan fanatisme agama, semuanya berkontribusi melahirkan gelombang revolusi.
Dalam buku The History of the French Revolution karya Adolphe Thiers, dikisahkan bagaimana slogan-slogan rakyat menjadi bahan bakar pemberontakan. Salah satunya adalah semangat untuk “memakan” para elite yang dianggap rakus. Revolusi itu mengguncang Eropa, menginspirasi gerakan lain, dan melahirkan simbol yang terus hidup hingga kini.
Tentu saja, perjalanan revolusi tidak mulus. Ada masa yang dikenal sebagai Reign of Terror, ketika ribuan orang dieksekusi. Filosofinya tentang kesetaraan berubah jadi praktik politik berdarah. Tapi satu hal jelas: ketimpangan ekstrem adalah bahan bakar yang mudah terbakar.
Di zaman modern, peneliti internasional Sofia Li menulis sebuah artikel berjudul The Provocative Force of “Eat the Rich”. Dalam tulisannya, Li menjelaskan bahwa istilah ini kini berfungsi sebagai kritik tajam terhadap kapitalisme ekstrem, budaya konsumsi berlebihan, dan jurang sosial-ekonomi di berbagai negara. Ia menegaskan, meski terdengar radikal, frasa itu lebih tepat dipahami sebagai simbol frustrasi publik yang terus berulang dari masa ke masa.
Cupin yang mendengarkan podcast ekonomi suatu malam pun tersenyum getir. Ia membayangkan, bagaimana seandainya rakyat Indonesia yang tiap hari terjepit harga bahan pokok tiba-tiba menyalin semangat Rousseau? Apakah kita bisa menyaksikan “Versailles versi Jakarta”?
Namun ia juga ragu. Indonesia punya kondisi sosial-politik yang berbeda. Fragmentasi agama, etnis, hingga wilayah mungkin membuat solidaritas semacam itu sulit tumbuh.
Pertanyaan pun muncul di benak Cupin: mungkinkah konteks Indonesia melahirkan gerakan radikal semacam itu, atau justru ada faktor-faktor yang membuatnya mustahil? Apa yang membedakan kita dari Prancis abad ke-18?
Mungkinkah Indonesia?
Untuk menjawab rasa ingin tahunya, Cupin mencoba menganalisis lewat empat kacamata: politik, sosial, hukum, dan media.
Pertama, dari logika politik. Elite Indonesia terbiasa menghadapi tekanan publik dengan kompromi atau politik transaksional. Kasus korupsi yang terbongkar atau gaya hidup pejabat yang dipertontonkan memang memicu amarah, tapi sistem yang ada justru meredam, bukan meledakkan. Alih-alih lahir revolusi, seringkali kemarahan publik diserap lewat pergantian kabinet, reshuffle, atau manuver elite bargaining.
Kedua, dari logika sosial. Masyarakat Indonesia amat beragam—dari agama, etnis, hingga bahasa. Alih-alih menyatu, amarah sering terfragmentasi. Buruh di Jakarta punya tuntutan berbeda dengan petani di Jawa Tengah atau nelayan di Sulawesi. Identitas dan patronase politik ikut memecah energi sosial itu. Solidaritas luas ala revolusi Prancis sulit terbentuk.
Ketiga, logika hukum. Negara memiliki perangkat hukum dan aparat keamanan yang cukup kuat untuk meredam aksi massa. Demonstrasi besar sering dibatasi atau dibubarkan sebelum berkembang jadi anarki. Bahkan protes mahasiswa yang berulang kali muncul pun kerap berakhir dengan negosiasi politik, bukan revolusi.
Keempat, logika media. Walau media sosial memberi ruang ekspresi radikal, media arus utama masih cenderung menyeimbangkan narasi. Pemilik media yang dekat dengan elite politik tak mungkin memberi ruang luas untuk slogan destruktif seperti eat the rich. Narasi besar lebih mudah direduksi jadi hiburan viral ketimbang dipelihara sebagai gerakan sosial.
Selain itu, Cupin menyadari satu hal penting: Indonesia tidak memiliki sosok intelektual publik yang menyalakan api filosofi revolusi seperti Rousseau atau Voltaire. Ada tokoh kritis, ada aktivis, ada akademisi, tapi tidak ada figur tunggal yang merumuskan kerangka ideologis menyatukan rakyat untuk gerakan radikal.
Maka, meskipun narasi eat the rich ramai di X atau jadi bahan diskusi di podcast, kemungkinan terjadinya secara literal di Indonesia sangat kecil. Yang lebih mungkin adalah bentuk simbolik: kritik di media sosial, satire di seni, atau tuntutan reformasi kebijakan ekonomi.
Cupin menutup laptopnya malam itu sambil menghela napas. Ia sadar, ketimpangan memang masalah nyata, tapi jalannya mungkin bukan revolusi berdarah. Jalan Indonesia mungkin ada pada reformasi kebijakan, memperkuat institusi demokrasi, dan membangun keadilan sosial yang inklusif.
Namun, ia tetap bertanya dalam hati: kalau reformasi kebijakan terus lamban, apakah meme eat the rich suatu hari bisa berubah jadi kemarahan nyata? Atau justru akan selamanya berhenti sebagai humor pahit di linimasa digital kita? (A43)
