Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
“Polri di Kemendagri” kiranya bukan sekadar anomali, melainkan strategi osmosis birokrasi: adaptif, saling melengkapi, dan menjaga stabilitas otonomi daerah. Tito Karnavian seolah tampil sebagai metronom triumvirat Prabowo, menjadi simbol rasionalitas Weber, dialektika Hegel, dan jalan tengah Aristoteles dalam meritokrasi kontekstual.
Penempatan sosok berlatarbelakang Polri di posisi kunci Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah dialektika baru dalam politik birokrasi Indonesia.
Jika TNI secara historis menempatkan figur-figur kuncinya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan eksistensi Sugiono, maka Polri menemukan poros strategisnya di Kemendagri.
Fenomena ini tidak sekadar hasil kalkulasi politik praktis, melainkan wujud dari apa yang bisa disebut “birokrasi osmosis”, sebuah birokrasi yang adaptif, saling menyerap, dan melengkapi, alih-alih meniadakan eksistensi pihak lain.
Dalam kacamata Max Weber, birokrasi ideal bertumpu pada rasionalitas, aturan, dan kompetensi. Rasionalitas itu dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara kebutuhan struktur negara dengan penempatan sumber daya manusia terbaik di posisi-posisi strategis.
Maka, ketika Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tetap dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, kepercayaan itu kiranya tidak hanya merepresentasikan kesinambungan kebijakan dari era Jokowi, tetapi juga menjadi refleksi kepercayaan Presiden Prabowo terhadap figur yang memiliki kapasitas mengelola arena paling krusial, yaitu konsolidasi atas otonomi daerah dan stabilitas politik dalam negeri.
Kemendagri adalah jangkar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia yang plural dan berotonomi luas, Mendagri berfungsi sebagai pusat gravitasi konsolidasi negara.
Pertanyaan kritis pun muncul, apakah dominasi sejumlah figur Polri di Kemendagri mengikis prinsip meritokrasi, atau justru memperkuat profesionalisme birokrasi?
Etika Jalan Tengah?
Kritik yang muncul kerap diarahkan pada isu independensi birokrasi, seperti ke mana peran alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai kawah candradimuka aparatur sipil negara (ASN) terutama di Kemendagri?
Dari perspektif etika Aristoteles dengan konsep mesotes (jalan tengah), penempatan figur Polri di Kemendagri dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara kompetensi teknokratik ASN dengan kapasitas manajerial dan stabilitas yang dimiliki Polri.
Bukan untuk menegasikan peran ASN, melainkan untuk membangun harmoni fungsional.
Keberadaan figur seperti Komjen Pol. Tomsi Tohir (Sekjen Kemendagri), Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kemendagri), dan Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono (Kasat Manggala IPDN), menunjukkan bahwa Polri tidak sekadar menempati posisi simbolis, melainkan menjadi aktor substantif dalam arsitektur pemerintahan.
Mereka membawa kultur kepolisian yang berbasis pada masyarakat, intelijen, kedisiplinan, serta respons cepat terhadap potensi instabilitas, yang dalam konteks otonomi daerah menjadi aset penting.
Namun demikian, kritik publik agaknya tetap tidak bisa diabaikan. Alumni IPDN memiliki klaim moral untuk berperan lebih besar di Kemendagri.
Di sinilah osmosis birokrasi menemukan relevansinya, saat Polri menghadirkan stabilitas politik, IPDN menghadirkan legitimasi teknokratik, dan keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka meritokrasi yang sejati.
Dalam kerangka dialektika Hegelian, penempaatan sosok berlatarbelakang Polri di pos kunci Kemendagri bisa dibaca melalui gerak tesis-antitesis-sintesis.
Pertama, tesis di mana birokrasi ideal yang diisi oleh ASN murni, sebagaimana amanat reformasi birokrasi. Kedua, fase antitesis di mana kritik eksis saat dominasi figur-figur Polri dinilai “mengganggu” ruang ASN.
Ketiga, sintesis, yakni birokrasi osmosis, di mana Polri dan ASN saling melengkapi dalam sistem pemerintahan, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan tangguh.
Konsolidasi teknokratik yang dilakukan Tito Karnavian dan jajaran berlatarbelakang Polri di Kemendagri agaknya bukanlah langkah kontraproduktif terhadap demokrasi, melainkan sebuah kebutuhan realis dalam mengelola negara yang kompleks.
Otonomi daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga stabilitas sosial-politik yang sering kali membutuhkan insting keamanan, kapasitas mitigasi konflik, dan sensitivitas intelijen—kompetensi yang telah melekat pada kultur Polri.
Tito sebagai Metronom?
Tito Karnavian menempati posisi unik dalam lanskap politik pemerintahan Prabowo dan sejarah pemerintahan Indonesia. Sering disebut sebagai “orang Jokowi”, Tito kini diposisikan oleh Prabowo bukan sebagai figur yang dipertanyakan loyalitasnya, melainkan sebagai metronom dalam orkestrasi kekuasaan berkat profesionalitasnya.
Sebagai bagian dari triumvirat pemerintahan bersama tokoh-tokoh strategis lain, Tito mengemban peran penyeimbang antara kesinambungan kebijakan lama dan arah baru pemerintahan Prabowo.
Dalam perspektif Weberian, keberlanjutan Tito menunjukkan bahwa rasionalitas politik terkadang lebih dominan daripada sekadar loyalitas personal.
Weber menegaskan bahwa birokrasi ideal bekerja melalui aturan dan kapasitas, bukan relasi personal. Di sinilah Tito membuktikan dirinya yang kiranya harus diakui, cerdas, adaptif, dan terbukti mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam dua rezim yang berbeda.
Isu meritokrasi memang tidak dapat diabaikan. Ketika sosok berlatarbelakang Polri mendominasi posisi-posisi strategis di Kemendagri, publik bertanya apakah prinsip meritokrasi masih ditegakkan?
Jawaban riil yang dapat diberikan adalah meritokrasi di Indonesia bersifat kontekstual, bukan absolut. Kompetensi ASN tetap dijunjung tinggi, tetapi dalam situasi tertentu, terutama dalam menjaga stabilitas nasional, kompetensi sosok berlatarbelakang Polri dinilai tak kalah relevan saat ini.
Dengan demikian, penempatan Polri di Kemendagri justru dapat dibaca sebagai bentuk meritokrasi yang situasional-adaptif, yakni memilih figur dengan kapabilitas terbaik sesuai kebutuhan konteks, bukan sekadar berdasarkan jalur karier formal.
Inilah manifestasi dari “birokrasi osmosis” yang memperlihatkan fleksibilitas negara dalam menghadapi tantangan zaman.
Osmosis Birokrasi
Etika mesotes Aristoteles menemukan relevansinya di sini: tidak terjebak pada ekstrem ASN murni atau dominasi Polri semata, melainkan mengolah keduanya dalam komposisi yang proporsional.
Dengan Polri membawa kapasitas keamanan dan ASN membawa kapasitas teknokrasi, Kemendagri dapat bekerja sebagai jangkar otonomi daerah yang solid.
Birokrasi osmosis ini juga menjadi pelajaran berharga bagi reformasi birokrasi Indonesia, bahwa birokrasi bukan entitas kaku, melainkan organisme yang hidup, adaptif, dan terbuka terhadap sintesis berbagai kultur kelembagaan.
Fenomena “Polri dalam ‘Dagri’” merefleksikan realitas birokrasi Indonesia yang dinamis. Dengan meminjam teori Weber, Hegel, dan Aristoteles, kita dapat melihat bahwa penempatan Polri di Kemendagri bukanlah anomali, melainkan strategi adaptif untuk menghadapi kompleksitas otonomi daerah dan stabilitas nasional.
Tito Karnavian, bersama jajaran berlatarbelakang Polri yang menempati posisi strategis, agaknya menjadi contoh nyata dari birokrasi osmosis, sebuah birokrasi yang tidak meniadakan, tetapi menyerap dan melengkapi.
Kritik terhadap peran IPDN dan ASN tetap sah untuk diajukan, tetapi pada akhirnya, harmoni dan stabilitas menjadi tujuan utama.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini bukan hanya pragmatis, melainkan juga visioner, yaitu membangun birokrasi yang lentur, rasional, dan berbasis meritokrasi kontekstual. Dengan demikian, “Polri dalam Dagri” bukan sekadar pilihan politik, tetapi juga strategi kebangsaan. (J61)
