Dengarkan artikel ini:
Perdebatan bidang ilmu sains-teknologi melawan ilmu sosial-humaniora kembali memanas di media sosial. Bagaimana arah kebijakan Prabowo membaca pertarungan saintek-soshum ini?
“Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (28/3/2025)
Cupin menatap layar ponselnya sambil mengaduk kopi yang sudah tidak hangat lagi. Linimasanya di X, platform yang dulu bernama Twitter, penuh dengan cuitan yang saling menyerang: “Saintek lebih penting!” dan “Tanpa soshum, negara bisa rusak!” Begitulah suara warganet yang terus memperdebatkan jurusan mana yang lebih berguna bagi masa depan bangsa.
Awalnya, perdebatan itu muncul dari kebijakan beasiswa pemerintah. Namun seperti biasa, diskusi rasional cepat berubah menjadi adu gengsi. Para pendukung saintek menganggap diri mereka sebagai pahlawan pembangunan, para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang siap membangun jembatan, membuat aplikasi, dan menyalakan listrik di pelosok. Menurut mereka, beasiswa seharusnya diprioritaskan bagi bidang-bidang yang bisa menciptakan solusi konkret bagi masalah nasional.
Kelompok soshum tidak tinggal diam. Mereka menulis panjang lebar tentang pentingnya pemikir, ekonom, diplomat, dan budayawan yang menjaga arah kebijakan publik serta kohesi sosial. “Pembangunan bukan cuma beton dan baja,” tulis seorang akademisi. Tanpa pemahaman sosial, katanya, pembangunan bisa timpang dan rawan konflik. Namun argumen seperti ini sering kalah populer dibanding narasi efisien dan heroik dari kubu saintek.
Cupin tersenyum kecut membaca komentar sinis yang menyebut mahasiswa soshum sebagai “pengangguran intelektual.” Ia tahu, di balik ejekan itu ada kecemasan yang lebih dalam. Kecemasan tentang relevansi pendidikan di tengah dunia yang makin pragmatis. Apakah kuliah masih tentang ilmu, atau sudah berubah menjadi lomba mencari pekerjaan?
Perdebatan itu meluas ke segala arah. Dosen ikut berkomentar, influencer membuat thread, mahasiswa membuat meme. Ada yang menampilkan grafik, ada yang membagikan tangkapan layar beasiswa STEM di luar negeri. Cupin melihat semuanya sebagai cermin dari pertanyaan yang lebih besar: negara seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?
Apakah Indonesia ingin menjadi bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, atau masyarakat yang adil dan inklusif? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan, atau harus memilih salah satu? Cupin menatap layar yang terus bergulir, lalu bertanya dalam hati: apakah perdebatan ini hanya persoalan gengsi jurusan, atau refleksi dari arah pembangunan nasional yang sedang berubah? Dan kalau iya, ke arah mana perubahan itu mengalir?
Saintek di Timur, Soshum di Barat
Cupin menutup ponselnya dan membuka laptop. Ia mulai membaca tentang bagaimana negara lain menghadapi dilema serupa. Ternyata, setiap negara punya tahapannya sendiri. Di Asia, terutama di negara yang sedang mengejar modernisasi, STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan.
Tiongkok, misalnya, sudah lama menjadikan STEM sebagai tulang punggung strategi nasionalnya. Sejak masa reformasi ekonomi, pemerintahnya menanamkan sains dan matematika sebagai fondasi sejak sekolah dasar. Cupin membaca penjelasan Yong Zhao dalam buku Who’s Afraid of the Big Bad Dragon: Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World. Zhao menulis bahwa sistem pendidikan Tiongkok dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis tinggi, walau sering kali mengorbankan kreativitas. Itu adalah kompromi yang mereka terima demi mengejar ketertinggalan industri.
Hasilnya terlihat jelas sekarang. Tiongkok menjadi salah satu penghasil lulusan STEM terbesar di dunia. Dari laboratorium riset hingga pabrik chip, dari teknologi 5G sampai kecerdasan buatan, mereka membangun dengan kecepatan luar biasa. Cupin membayangkan ratusan juta siswa belajar sains setiap hari di ruang kelas berwarna abu-abu, semuanya bagian dari mesin besar bernama pembangunan nasional.
Lalu ada Singapura, negara kecil yang tidak punya minyak, batu bara, atau hasil bumi melimpah. Namun Singapura memiliki satu hal yang besar, yaitu investasi pada otak manusia. Cupin menemukan catatan dalam buku Concepts and Practices of STEM Education in Asia yang disunting oleh May May Hung Cheng, Cathy Buntting, dan Alister Jones. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana Singapura memadukan pendidikan STEM dengan strategi pembangunan jangka panjang.
Sejak sekolah dasar, anak-anak Singapura dilatih berpikir ilmiah dan menyelesaikan masalah nyata. Pemerintahnya tahu bahwa tanpa modal manusia unggul, negara itu tidak akan bertahan di peta ekonomi global. Kini Singapura berdiri sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, bukti bahwa fokus pada sains bisa mengubah negara kecil menjadi raksasa teknologi.
Namun dunia tidak berhenti di Timur. Di sisi lain Pasifik, ada Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki pandangan berbeda. Negara-negara Barat, dengan infrastruktur dan ekonomi yang sudah mapan, justru memberi ruang besar pada pendidikan humaniora dan ilmu sosial. STEM memang penting, tetapi mereka melihat nilai yang sama dalam kreativitas, empati, dan pemikiran kritis.
Di Amerika Serikat, tradisi liberal arts sudah ada sejak abad ke-19. Cupin membaca karya Martha Nussbaum berjudul Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Dalam buku itu, Nussbaum menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang berpikir kritis dan memahami kompleksitas dunia. Itulah sebabnya, mahasiswa Harvard atau Yale diwajibkan mengambil mata kuliah dari berbagai bidang sebelum memilih spesialisasi.
Cupin kemudian beralih ke buku lain karya Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Di sana tertulis dengan lugas bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika warganya dididik untuk berpikir dan berempati. Humaniora, katanya, bukan barang mewah, tetapi kebutuhan demokrasi. Cupin membayangkan kampus-kampus tua Eropa seperti Oxford, Cambridge, dan Sorbonne, tempat para mahasiswa berdiskusi tentang etika, sejarah, dan filsafat sambil menyeruput kopi hitam di pagi berkabut.
Dari dua dunia itu, Cupin melihat pola yang jelas. Negara yang masih membangun cenderung fokus pada sains dan teknologi untuk mempercepat kemajuan. Negara yang sudah maju mulai beralih ke ilmu sosial dan humaniora untuk menjaga keseimbangan sosial dan moralitas publik. Pola ini bukan hitam putih, tetapi menunjukkan satu hal: pendidikan selalu mencerminkan tahap perkembangan suatu bangsa.
Cupin menutup laptopnya dan bersandar. Ia merenung, kalau begitu, di mana posisi Indonesia? Apakah kita sedang menuju tahap seperti Tiongkok di awal reformasi, atau seperti Singapura di masa kebangkitannya? Atau justru kita akan menciptakan model baru yang memadukan keduanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Cupin, menuntunnya ke arah sosok yang kini memegang kendali kebijakan nasional, Prabowo Subianto.
Indonesia’s STEM Awakening?
Bagi Cupin, pemerintahan Prabowo menghadapi dilema klasik negara berkembang, yaitu bagaimana mengejar modernisasi tanpa kehilangan arah sosial. Namun tampaknya, Prabowo telah memilih jalannya. Ia memutuskan bahwa Indonesia harus memperkuat basis sains dan teknologi terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase yang lebih kompleks.
Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar seperti pembangunan jalan tol, jaringan listrik, industri, dan pemerataan digital. Semua itu membutuhkan tenaga ahli, bukan hanya wacana. Cupin tahu bahwa negara ini butuh lebih banyak insinyur, teknolog, dan ilmuwan yang bisa menciptakan solusi praktis bagi masalah lokal.
Prabowo tampaknya sadar betul akan hal ini. Ia meluncurkan program Sekolah Garuda, sebuah proyek besar yang berfokus pada pengembangan keterampilan STEM dengan kurikulum nasional dan internasional, termasuk International Baccalaureate. Tujuannya sederhana namun ambisius, yaitu mencetak generasi baru anak muda Indonesia yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakannya.
Cupin membayangkan suasana di Sekolah Garuda, laboratorium dengan peralatan modern, siswa-siswa muda dengan jas putih bereksperimen, dan guru-guru yang melatih mereka berpikir kritis serta kolaboratif. Sekolah ini diluncurkan serentak di 16 wilayah, dari Aceh hingga Papua. Ada 12 sekolah yang diubah menjadi model transformasi, dan empat sekolah baru yang dibangun dari nol.
Bagi Cupin, ini bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan proyek keadilan sosial. Untuk pertama kalinya, pendidikan unggulan tidak lagi terpusat di Jakarta. Anak-anak dari pelosok pun punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara global. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 akan ada 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru yang membentuk jaringan sekolah unggulan berbasis STEM di seluruh nusantara.
Yang menarik bagi Cupin adalah pendekatan holistik program ini. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan laboratorium, tetapi juga membina guru dan memperkuat manajemen sekolah. Artinya, ekosistem belajar dibangun dari bawah, bukan hanya simbol proyek besar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan kepemimpinan.
Cupin melihat strategi ini sebagai langkah realistis. Indonesia sedang berada di tahap pembangunan yang menuntut solusi teknis, seperti halnya Tiongkok dan Singapura di masa lalu. Maka, memprioritaskan STEM bukan berarti menyepelekan soshum, melainkan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan zaman. Ketika ekonomi, industri, dan infrastruktur sudah kuat, barulah ruang bagi humaniora bisa berkembang lebih luas.
Namun Cupin juga tahu bahwa pendidikan tidak boleh kehilangan ruhnya. Ia ingat pesan Martha Nussbaum, bahwa tanpa kemampuan berpikir kritis dan empati, sains bisa menjadi mesin tanpa arah moral. Artinya, meski fokus pada STEM, pendidikan Indonesia tetap harus menanamkan nilai kemanusiaan agar teknologi tidak melahirkan alienasi.
Di matanya, Sekolah Garuda adalah langkah awal menuju kebangkitan baru, bukan hanya kebangkitan sains, tetapi juga kebangkitan harapan. Generasi muda Indonesia kini memiliki kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan bersaing di dunia yang serba digital. Prabowo mungkin telah membuat pilihan yang pragmatis, tetapi Cupin melihat di baliknya ada visi jangka panjang, yaitu menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi pencipta teknologi.
Cupin menutup catatannya dan menatap jendela sore yang berwarna oranye. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah di masa depan anak-anak dari Sekolah Garuda itu akan menciptakan penemuan besar yang mengubah negeri? Dan ketika saat itu tiba, apakah bangsa ini sudah siap menyeimbangkan logika sains dengan kebijaksanaan sosial yang lahir dari hati manusia? (A43)
