Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora dan dinamika yang terjadi setelahnya tampak bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan strategi halus salami slicing. Di balik langkah lembut itu, berlangsung transformasi senyap, yakni dari kekuatan figur menuju tata kelola institusional negara.
Terlepas dari hasil Timnas Sepak Bola Pria Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, rotasi Erick Thohir dari Menteri BUMN ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga kiranya bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan sebuah sinyal politik.
Itu terjadi bersamaan dengan lahirnya Danantara, entitas superholding yang kini menaungi BUMN strategis di bawah kendali pemerintah. Perpindahan ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola kekuasaan ekonomi negara, dari yang semula berporos pada figur ke arah mekanisme yang lebih terinstitusionalisasi.
Sejak awal, Erick identik dengan korporatisasi BUMN dan ekspansi kapital negara melalui instrumen bisnis. Namun, setelah Danantara berdiri, BUMN kunci justru dialihkan ke struktur baru yang lebih kolektif.
Seolah kekuatan personal yang dulu melekat pada Kementerian BUMN kini tengah dilucuti lapis demi lapis. Di sini, impresi eksis bahwa pemerintah salami slicing tengah terjadi, yakni pemangkasan halus dan bertahap terhadap kekuasaan individu tanpa menciptakan friksi karena tentu dalam konteks kebijakan negara dan kemaslahatan rakyat.
Konteks ini diperkuat oleh kritik keras pemerintah terhadap kinerja BUMN yang dinilai stagnan dan tidak optimal dalam mendorong agenda ekonomi rakyat. Pembentukan Danantara pun diposisikan sebagai solusi sistemik, cara elegan untuk memperbaiki struktur tanpa mengguncang stabilitas.
Dalam logika politik kekuasaan, langkah ini lebih dari sekadar reformasi birokrasi, ia boleh jadi adalah strategi depersonalization, cara mengubah sumber kekuatan dari manusia ke institusi.
Salami Slicing, Terbaik?
Dalam studi strategi politik, salami slicing kerap digunakan untuk menjelaskan bagaimana partai atau rezim dapat menguasai kekuasaan dengan menggerus lawan secara bertahap, bukannya melalui konfrontasi langsung.
Namun dalam konteks pemerintahan modern, konsep ini dapat dibaca ulang secara positif, yaitu sebagai teknik manajemen kekuasaan yang bertujuan menjaga stabilitas dengan mengatur ulang keseimbangan antar-elite dan institusi.
Konteks tersebut memungkinkan perubahan besar dilakukan melalui serangkaian keputusan kecil yang tampak administratif namun memiliki efek struktural.
Dengan memindahkan tokoh tertentu dari posisi strategis ke jabatan yang lebih simbolis, pemerintah menghindari benturan politik terbuka sambil mengalihkan sumber daya dan otoritas ke institusi baru yang lebih mudah dikontrol secara kolektif.
Dalam kerangka governance, ini adalah bentuk institutional drift yang terkendali—pergeseran fungsi tanpa deklarasi revolusioner. Politik kekuasaan tidak lagi mengandalkan konfrontasi vertikal, tetapi rekayasa horizontal antar-lembaga.
Figur-figur yang sebelumnya dominan di sektor tertentu tidak dihapus, melainkan diserap ke orbit yang lebih periferal, sementara pusat kekuasaan perlahan berpindah ke entitas baru yang dirancang untuk menggabungkan legitimasi politik dan efisiensi ekonomi.
Dalam kasus ini, Danantara menjadi simbol transformasi tersebut. Superholding itu tidak hanya mengonsolidasikan aset BUMN, tetapi juga mengkristalkan logika baru kekuasaan negara, pengendalian ekonomi dijalankan lewat sistem, bukan ketokohan.
Erick Thohir yang sebelumnya menjadi figur sentral di BUMN kini ditempatkan di posisi dengan beban politis lebih ringan, namun tetap dalam lingkar kekuasaan. Pergeseran ini menandakan bahwa pemerintah tidak sedang menyingkirkan, melainkan menata kembali sumber pengaruh agar lebih sesuai dengan arsitektur politik baru.
Dari perspektif teori principal–agent, langkah ini agaknya mencerminkan upaya pemerintah mengatasi problem klasik dalam tata kelola negara, ketidaksesuaian antara kepentingan individu pelaksana dan tujuan institusional negara.
Dengan menyalurkan kembali kekuasaan dari tangan satu aktor ke dalam lembaga kolektif, pemerintah mungkin sedang memperkuat fungsi principal, negara sebagai pemegang mandat publik, atas agent, yakni individu atau kementerian yang mengelola asetnya.
Demi Hajat Stabilitas?
Kembali, dalam logika seperti yang telah diinterpretasi di atas, reposisi Erick bukan tindakan represif, melainkan bagian dari proses diferensiasi peran dalam struktur pemerintahan.
Dengan membatasi konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu figur, negara menciptakan ruang bagi sistem pengawasan yang lebih objektif dan rasional.
Langkah ini kiranya juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam politik kekuasaan Indonesia, dari era personifikasi birokrasi ke era institusionalisasi.
Pemerintah tampaknya memahami bahwa efektivitas kebijakan tidak bergantung pada karisma tokoh, melainkan pada kekuatan sistem yang menopangnya. Salami slicing, dalam bentuknya yang halus, memungkinkan transisi ini tanpa menimbulkan resistensi elite.
Pada titik ini, publik kiranya perlu membaca manuver pemerintah secara lebih jernih. Pergeseran Erick Thohir bukan sekadar perubahan posisi, melainkan bagian dari restrukturisasi kekuasaan ekonomi negara.
Secara revolusioner, pemerintah tampaknya tengah menyiapkan desain besar untuk menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan, bukan arena politik. Danantara hadir sebagai wajah baru ekonomi negara, dan salami slicing adalah metode yang memastikan proses ini berlangsung tanpa guncangan.
Dalam kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, apa yang terjadi dapat dipahami sebagai reconfiguration of power, kekuasaan tidak hilang, hanya berganti bentuk dan titik sirkulasinya.
Ia berpindah dari figur ke sistem, dari personalisasi ke prosedur, dari simbol ke struktur. Dengan demikian, pergeseran Erick bukan penghapusan, tetapi transformasi dalam mekanisme distribusi otoritas.
Pertanyaannya, mungkinkan salami slicing akan terjadi di posisi lain? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
