IN MEMORIAM Prof. Dr. Juwono Sudarsono | 5 Maret 1942 – 28 Maret 2026
Dengarkan artikel berikut:
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Juwono Sudarsono bukan manusia yang hidup untuk atau dari kekuasaan. Beliau adalah sosok langka yang mampu menghidupkan marwah di setiap posisi yang dipercayakan kepadanya.
Ada sebuah tanah di barat Jawa, di mana dua arus peradaban bertemu dalam senyap: Sunda yang puitis dan Jawa yang kontemplatif. Tanah itu bernama Ciamis. Di sana, kearifan tidak diukur dari seberapa keras suara seseorang, melainkan dari seberapa dalam ia berdiam sebelum berkata. Alam Ciamis mengajarkan satu kebenaran yang sederhana namun perih: pohon yang paling tinggi tumbuh diam-diam, berakar jauh ke dalam tanah sebelum daunnya menyentuh langit.
Hari ini, sebuah pohon tua dari tanah itu telah tumbang di Kalibata. Dan bumi Indonesia yang sering terlalu riuh merayakan yang bergemuruh, kiranya perlu berhenti sejenak untuk merasakan kekosongan yang hening itu. Juwono Sudarsono telah pergi. Dimakamkan dengan upacara militer, dihantar oleh para perwira yang dahulu — dalam sebuah ironi yang indah — justru harus menerimanya sebagai atasan sipil mereka. Dan ironi itu adalah seluruh inti dari warisan hidupnya.
Sepi Ing Pamrih: Kearifan yang Tak Bersuara
Dalam tradisi filsafat Jawa, ada satu ungkapan yang tumbuh bukan dari buku, melainkan dari cara orang-orang menjalani hidup mereka: Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari pamrih, sibuk dalam karya. Sebuah paradoks yang mengajarkan bahwa kebesaran sejati lahir bukan dari ambisi yang berteriak, melainkan dari pengabdian yang berbisik. Orang Ciamis menyebut orang semacam itu dengan kata sederhana: satria.
Juwono adalah satria dalam pengertian yang paling murni. Bukan satria yang memanggul pedang dan mengumumkan kehebatannya di alun-alun. Ia adalah satria dalam pengertian falsafah Jawa yang lebih tua: seorang yang mengabdi karena memang itulah panggilannya, bukan karena ada mahkota yang menunggunya di ujung jalan. Dari era Gus Dur hingga SBY, dari Menteri Lingkungan Hidup hingga dua kali Menhan, ia hadir bukan karena angin kekuasaan membawanya, melainkan karena darma-nya menuntun ke sana.
Di Ciamis — kota kelahiran Juwono, sekaligus kota yang oleh sejarah pernah menjadi jantung Kerajaan Galuh — ada nilai yang mengakar jauh sebelum republik ini berdiri: “Silih asih, silih asah, silih asuh.” Saling menyayangi, saling mengasah kecerdasan, saling membimbing. Bukan hierarki yang memerintah, melainkan harmoni yang merawat. Juwono membawa semangat itu ke meja kekuasaan yang paling keras di Indonesia: Kementerian Pertahanan. Dan para jenderal pun menghormatinya — bukan karena ia punya bintang di pundak, melainkan karena ia punya silih asah yang nyata: kedalaman ilmu yang tidak bisa dibeli oleh jabatan.
Maka ketika media menyebutnya “Menteri Segala Zaman,” sesungguhnya ada satu pembacaan yang berbeda: Ia bukan “segala zaman” karena pandai berpolitik — sebagaimana tuduhan lazim pada teknokrat yang bertahan di berbagai rezim. Ia adalah “segala zaman” karena niat dan ilmunya melampaui zaman itu sendiri. Ia tidak melayani Gus Dur. Ia tidak melayani SBY. Ia melayani sebuah gagasan yang belum selesai bernama reformasi TNI dan supremasi sipil — dan siapa pun yang berkehendak menjalankan gagasan itu, ia akan hadir, membawa seluruh perpustakaannya.
Nrimo Ing Pandum: Menerima Tugas Tanpa Menghitung Upah
Falsafah Jawa mengenal sebuah konsep yang sulit diterjemahkan secara sempurna ke bahasa mana pun: Nrimo ing pandum. Menerima apa yang ditugaskan, tanpa mengeluh, tanpa meminta lebih. Ia bukan kepatuhan buta. Ia adalah kedewasaan yang telah mencapai tahap di mana seseorang tahu bahwa tugas adalah anugerah, bukan beban.
Wayang mengajarkan kita tentang figur semacam ini melalui Yudistira — sang raja yang tidak pernah menginginkan kerajaan, tetapi ketika kerajaan itu harus dipikul, ia memikulnya dengan tangan yang tidak gemetar. Yudistira bukan penguasa yang rakus. Ia adalah pemimpin yang lelah, yang tau bahwa takhta adalah tanggung jawab, bukan hadiah. Juwono adalah Yudistira dalam narasi politik Indonesia modern: ia tidak pernah meraih kekuasaan — kekuasaan yang mendatanginya, karena memang tidak ada yang lebih pantas untuk memangkunya dengan tangan setenang itu.
Karakternya yang Mahfud MD sebut sebagai “ilmuwan besar yang tenang” adalah cerminan nrimo ing pandum yang paling autentik. Bukan berarti ia pasif. Tenang bukan lemah — dalam tradisi Jawa, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi, karena ia lahir dari kepastian diri yang tidak membutuhkan konfirmasi dari luar. Juwono berdiri di hadapan para jenderal dengan tenang karena ia tidak sedang membuktikan apa pun kepada siapa pun — ia sedang mengerjakan tugasnya.
Al-Mawardi dan Dua Jenis Menteri
Di dunia peradaban Islam, ada seorang pemikir abad ke-11 yang menulis sebuah kitab tentang tata negara yang hingga hari ini masih relevan untuk berbicara tentang Juwono: Al-Mawardi. Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah-nya, Al-Mawardi membedakan dua jenis menteri yang menentukan nasib sebuah bangsa.
Wazir tanfidz adalah menteri pelaksana. Ia tidak berpikir, hanya menjalankan. Ia adalah kepanjangan tangan sang penguasa dalam pengertian yang paling mekanis: diperintah, ia bergerak; tidak diperintah, ia diam. Ia loyal kepada orangnya, bukan kepada gagasannya.
Wazir tafwidh adalah sesuatu yang berbeda secara fundamental. Ia menteri yang diberikan kepercayaan penuh — ia berpikir, memutuskan, dan memikul beban negara atas namanya sendiri, bukan atas nama ambisi pribadinya. Ia adalah perpanjangan akal sang pemimpin, bukan perpanjangan nafsu sang pemimpin. Al-Mawardi mensyaratkan bahwa wazir tafwidh harus memiliki dua hal yang jarang bertemu dalam satu orang: ilmu yang cukup untuk memutuskan, dan karakter yang cukup untuk tidak menyalahgunakan keputusan itu.
Juwono adalah wazir tafwidh dalam pengertian Al-Mawardi yang paling purna. Ia masuk ke Kementerian Pertahanan bukan dengan membawa jaringan bisnis atau modal politik. Ia masuk dengan membawa perpustakaan hidupnya — disertasi dari London School of Economics tentang keamanan regional, pemikiran tentang civil-military relations, keyakinan bahwa tentara Indonesia harus bertransformasi dari alat kekuasaan menjadi alat negara. Ia pikul beban itu dengan senyap, tanpa konferensi pers tentang kehebatan dirinya, tanpa manuver media yang bising. Dan justru karena itulah ia tak tergantikan — karena wazir tafwidh yang sejati tidak bisa diproduksi massal oleh pabrik partai mana pun.
Wazir tafwidh tidak bisa diproduksi massal oleh mesin parpol. Ia hanya bisa lahir dari perpaduan antara niat yang bersih dan ilmu yang dalam.
Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, kehadiran Juwono sebagai wazir tafwidh yang autentik adalah anomali sekaligus mukjizat. Ia hadir di saat yang tepat, ketika militer Indonesia baru saja melepas jubah dwifungsi ABRI — sebuah perlepasan yang tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun, hanya bisa diundang oleh kepercayaan yang tulus. Dan Juwono mampu mengundang kepercayaan itu, karena para perwira tahu bahwa ia tidak sedang mencuri kehormatan mereka, ia sedang membantu mereka menemukannya kembali.
Memayu Hayuning Bawana: Merawat Harmoni Dunia
Ada satu konsep Jawa lagi yang rasanya paling tepat merangkum keseluruhan hidup Juwono: Memayu hayuning bawana. Memperindah dan merawat keselamatan dunia. Bukan menaklukkan dunia, bukan memiliki dunia — melainkan merawatnya. Ini adalah orientasi hidup yang jauh dari ego, jauh dari keinginan untuk dikenang, dan justru karena itulah ia paling abadi.
Tanah Galuh — Ciamis — menyimpan warisan kerajaan yang bukan dikenal karena agresi militernya, melainkan karena kemampuannya menciptakan harmoni di antara kekuatan-kekuatan yang berbenturan. Galuh berdiri bukan dengan menaklukkan, melainkan dengan menyeimbangkan. Juwono membawa DNA Galuh itu ke jantung Jakarta — bukan untuk menaklukkan institusi militer yang perkasa, melainkan untuk menyeimbangkannya dengan kekuatan sipil.
Di sinilah preseden terpenting yang ia tinggalkan: bahwa memayu hayuning bawana dalam konteks demokrasi modern berarti memastikan tidak ada satu kekuatan pun yang terlalu dominan, tidak ada satu institusi pun yang berdiri di luar mekanisme akuntabilitas. Bukan antagonisme antara sipil dan militer — melainkan keseimbangan yang dirawat dengan sabar, ilmu, dan kerendahan hati.
Pelajaran untuk Politik Hari Ini
Kini, di bawah Presiden Prabowo, Indonesia berdiri di perjalanan yang menarik. Sang Presiden adalah seorang perwira tinggi yang kini memimpin sebagai sipil — ia tentunya memerlukan ekosistem kabinet yang mendukungnya untuk berhasil. Di sinilah relevansi Juwono yang paling mendesak: bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin.
Warisan Juwono berbicara keras kepada kita: supremasi sipil bukan soal dari mana asal pemimpinnya, melainkan soal bagaimana ia membangun kepercayaan yang diembankan kepadanya. Juwono membuktikan bahwa teknokrat sipil bisa masuk ke jantung institusi militer, berbicara dalam bahasa yang sama, dan menghasilkan perubahan yang nyata — tanpa konfrontasi, tanpa dramatisasi. Saat ini, Presiden Prabowo mungkin membutuhkan banyak Juwono-Juwono di kabinetnya: para wazir tafwidh yang masuk bukan untuk mengamankan kursi, melainkan untuk mengamankan gagasan.
Al-Farabi, dalam Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah — gagasan tentang kota yang utama — menulis bahwa negara yang baik bukan dibangun oleh satu pemimpin agung, melainkan oleh rangkaian manusia yang masing-masing membawa akal dan kebajikannya ke meja negara. Juwono adalah satu dari sedikit manusia yang benar-benar membawa akal dan kebajikannya — bukan hanya reputasi namanya, bukan kekayaannya — ke meja itu. Dan Indonesia, hari ini, membutuhkan manusia semacam itu lebih dari kapan pun.
Di Kalibata, seorang satria dari tanah Galuh telah dimakamkan dengan hormat. Tanpa dramaturgi, tanpa permintaan untuk dikenang. Seperti pohon yang tumbuh diam-diam di lereng bukit Ciamis, ia tidak berteriak saat tumbuh dan tidak meratap saat tumbang. Itulah sepi ing pamrih yang paling sempurna: ia bukan hanya mengajarkannya dengan kata-kata, ia menghidupinya sampai napas terakhir.
Nrimo ing pandum, memayu hayuning bawana.
Selamat jalan, Prof. Juwono Sudarsono.
