Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Parkir liar Blok-M bukan sekadar pungli, tapi potret konflik negara, ekonomi informal, dan kekuasaan bayangan. Saat kebijakan tak tegas, “bos parkir” tetap berkuasa. Berani kah Pemprov menuntaskan ini? Inilah ujian politik sesungguhnya: sederhana di permukaan, rumit dan berisiko di dalam.
Fenomena parkir liar di kawasan Blok-M Square yang kembali viral bukanlah sekadar anomali administratif, melainkan gejala klasik dari relasi timpang antara negara, pasar, dan ekonomi informal di ruang kota.
Kasus “bayar dua kali”—resmi di gerbang, lalu tidak resmi di dalam—menjadi ilustrasi konkret bagaimana otoritas formal kerap berlapis dengan otoritas bayangan yang bekerja secara paralel.
Dalam literatur urban politics, situasi ini sering dijelaskan melalui konsep dual governance, di mana pemerintah lokal tidak sepenuhnya absen, tetapi juga tidak sepenuhnya dominan.
Blok-M sebagai “kiblat hits Jaksel” memiliki nilai ekonomi tinggi, mulai dari mobilitas padat, konsumsi tinggi, dan interaksi sosial yang intens. Dalam konteks seperti ini, ruang parkir bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan sumber rente ekonomi.
Siapa yang mengatur parkir, dia mengontrol aliran uang harian yang stabil. Di sinilah praktik parkir liar menemukan logikanya, ihwal yang bukan deviasi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang telah lama beroperasi.
Masalahnya, pemerintah daerah hadir secara parsial. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem formal—karcis masuk, pengelolaan kawasan, bahkan kanal pengaduan.
Di sisi lain, kehadiran petugas resmi yang seharusnya mengatur parkir secara gratis atau sebagai bagian dari layanan tidak memadai.
Kekosongan ini diisi oleh juru parkir informal yang menawarkan “jasa, dari membantu manuver kendaraan hingga sekadar memberikan rasa aman simbolik. Relasi ini bersifat ambigu, antara bantuan dan pemaksaan.
Ketika pemerintah hanya sebatas “mendata” dan “mengimbau” tanpa penegakan yang konsisten, maka yang terjadi adalah normalisasi praktik ilegal. Viral demi viral menjadi siklus tanpa resolusi.
Dalam kerangka governance failure, ini menunjukkan bahwa kebijakan ada, tetapi kapasitas implementasi dan keberanian politik tidak cukup kuat untuk menembus struktur sosial-ekonomi yang sudah mengakar.
Lalu, di mana peran Pemprov Jakarta di bawah komando Pramono Anung?
Pramono Dibayangi Otoritas Bayangan?
Untuk memahami mengapa parkir liar sulit diberantas, kita perlu melihatnya sebagai bagian dari political economy of informality.
Parkir liar di Jakarta bukan fenomena baru, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan premanisme, patronase, dan jaringan kekuasaan informal.
Setiap kawasan kerap memiliki “bos parkir” yang mengelola wilayahnya, membangun relasi dengan aktor lokal, dan dalam banyak kasus, terhubung dengan figur-figur di dunia politik.
Konsep shadow state relevan di sini: struktur kekuasaan informal yang berjalan berdampingan dengan negara formal.
Dalam praktiknya, negara sering kali bernegosiasi dengan aktor-aktor ini, bukan mengeliminasi mereka.
Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, biaya sosial-politik dari penertiban bisa sangat tinggi, termasuk potensi konflik horizontal. Kedua, dalam beberapa kasus, aktor informal ini justru menjadi perpanjangan tangan kontrol sosial di tingkat lokal.
Sejarah menunjukkan bahwa upaya reformasi parkir selalu berhadapan dengan resistensi.
Pada masa lalu, di erah Ali Sadikin, ketika pemerintah daerah mencoba memformalkan pengelolaan parkir melalui institusi resmi, muncul perlawanan dari kelompok yang sebelumnya menikmati rente tersebut.
Bahkan, pendekatan yang lebih modern seperti digitalisasi parkir di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun tidak sepenuhnya berhasil karena menghadapi hambatan serupa: bukan soal teknologi, tetapi soal redistribusi kekuasaan dan pendapatan.
Dalam konteks kekinian, pernyataan pejabat publik yang cenderung permisif, misalnya menganggap tarif parkir liar tinggi sebagai hal “wajar” dalam kondisi tertentu, secara tidak langsung memperkuat legitimasi praktik informal.
Ini menciptakan sinyal ambigu. Di satu sisi ada aturan, di sisi lain ada toleransi. Dalam teori institutional ambiguity, kondisi ini justru memperbesar ruang bagi aktor informal untuk terus beroperasi.
Blok-M menjadi contoh mikro dari masalah makro. Pengelola gedung, dinas perhubungan, aparat keamanan, hingga kelompok lokal memiliki kepentingan masing-masing.
Tanpa koordinasi yang kuat dan visi kebijakan yang tegas, hasilnya adalah fragmentasi otoritas. Setiap pihak bekerja dalam logika sendiri, sementara pengguna, dalam hal ini masyarakat, menanggung perdebatan dan biaya ganda, baik secara finansial maupun psikologis.
Uji Nyali “Uka-Uka” Pramono?
Di sinilah persoalan parkir liar bertransformasi dari isu teknis menjadi ujian politik. Kebijakan perparkiran yang telah dicanangkan. Mulai dari kanal pengaduan hingga koordinasi lintas instansi, sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran problem. Namun, kebijakan tanpa penegakan adalah simbol tanpa substansi.
Dalam kerangka state capacity, yang diuji bukan hanya kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan menegakkan aturan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan sosial.
Parkir liar adalah “politik hard level” karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertaut: ekonomi kecil harian, jaringan informal, hingga potensi keterkaitan dengan elite lokal.
Pertanyaannya: apakah pemerintah berani melakukan disruption terhadap ekosistem ini? Penertiban parkir liar bukan sekadar soal menyingkirkan juru parkir, tetapi juga menyediakan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, penertiban hanya akan bersifat sementara, hilang di satu titik, muncul di titik lain.
Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Pertama, kejelasan otoritas, tentang siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan parkir di suatu kawasan. Kedua, penguatan petugas resmi di lapangan, baik dari sisi jumlah maupun kewenangan.
Ketiga, penggunaan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga mampu meminimalkan interaksi tunai yang membuka celah pungutan liar. Keempat, pendekatan sosial yang mengakomodasi transisi bagi pekerja informal, agar tidak sekadar digusur tanpa solusi.
Lebih jauh, diperlukan keberanian politik untuk memutus relasi patronase yang mungkin melindungi praktik ini. Ini bukan langkah populer, tetapi justru di situlah letak kepemimpinan.
Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji ketika harus mengambil keputusan yang berisiko tinggi demi perubahan struktural.
Kasus Blok-M adalah momentum. Ia membuka kembali diskusi publik tentang parkir liar yang selama ini dianggap “biasa”.
Viralitasnya bisa menjadi tekanan politik yang mendorong aksi nyata, atau justru menguap seperti kasus-kasus sebelumnya. Pilihan ada pada pemerintah, menjadikannya titik balik atau sekadar episode dalam siklus panjang ketidaktuntasan.
Pada akhirnya, pertanyaan “berani atau tidak” bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan ekspektasi publik terhadap negara untuk hadir secara utuh, bukan setengah-setengah.
Jika parkir liar—yang tampak sederhana—tidak bisa diselesaikan, maka sulit berharap pada penyelesaian masalah kota yang lebih kompleks.
Blok-M hari ini adalah cermin Jakarta, dinamis, penuh potensi, tetapi juga terjebak dalam kompromi-kompromi lama.
Menyelesaikan parkir liar berarti lebih dari sekadar menertibkan ruang, melainkan upaya merebut kembali otoritas negara dari bayang-bayang “seram” dalam sebuah acara televisi horor berjudul “Uka-Uka” yang selama ini dibiarkan tumbuh. Dan di situlah, politik benar-benar bermain di level tertingginya, bukan sekadar dalam level easy seperti renovasi taman atau mendukung klub sepak bola. (J61)
