Prabowo dan 90 Hari

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #15
PinterPolitik.com

Di pelabuhan Dumai, tangki-tangki minyak berdiri seperti drum raksasa yang lupa diisi. Catnya mengelupas, pipanya mengarah ke laut terbuka — ke kapal-kapal yang datang dan pergi membawa minyak negeri lain. Tangki-tangki itu hampa. Bukan karena rusak. Karena tidak pernah ada yang merencanakannya penuh.

Dua puluh tiga hari. Itulah napas terakhir Indonesia jika kapal tanker berhenti datang. Dan yang lebih mengkhawatirkan: angka itu bukan cadangan strategis. Indonesia tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve — persediaan minyak darurat nasional yang disimpan terpisah dari operasi sehari-hari, siap digunakan saat krisis. Nol. Yang disebut “cadangan 23 hari” sebenarnya adalah stok operasional Pertamina — minyak yang sedang dalam perjalanan dari tangki ke pompa bensin, bukan minyak yang disimpan untuk keadaan darurat. Bahkan India, yang baru mulai membangun cadangan strategis pada 2003, sudah memiliki tiga pangkalan bawah tanah. Indonesia belum punya satu pun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakannya dengan jujur di Istana: “Mau impor banyak, taruh di mana?” Itu bukan retorika. Itu pengakuan infrastruktur yang ditunda selama puluhan tahun. Daniel Yergin, sejarawan energi yang bukunya menjadi rujukan wajib di setiap kementerian energi dunia, pernah menulis bahwa minyak bukan sekadar komoditas — minyak adalah arsitektur kekuasaan. Negara yang tidak bisa menyimpan energinya sendiri, dalam logika Yergin, adalah negara yang menyerahkan kedaulatannya pada jadwal kapal tanker asing.

Prabowo Subianto rupanya membaca situasi ini lebih awal dari publik.

Indonesia bergabung dengan OPEC pada 1962 sebagai negara pengekspor minyak yang bangga. Keluar pada 2008 karena sudah menjadi importir. Masuk lagi pada 2015 untuk mengamankan jalur impor langsung dari Arab Saudi dan Kuwait. Lalu keluar lagi pada 2016 karena diminta memangkas produksi yang tidak sanggup dipenuhi. Sebuah negara yang masuk organisasi eksportir untuk mengamankan impor — tragedi itu belum selesai ditulis. Dan kini negara yang sama lebih rentan terhadap krisis energi dibanding Jepang, yang tidak punya setetes minyak pun di tanahnya. Jepang menyimpan cadangan untuk 254 hari. Korea Selatan di atas 160 hari. Di seluruh Asia Timur, Indonesia adalah satu-satunya ekonomi besar tanpa cadangan strategis — celah menganga dalam arsitektur ketahanan energi kawasan. Perbedaan Indonesia dengan tetangga utaranya bisa diringkas dalam satu kata: trauma. Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua sebagian besar karena terputusnya jalur pasokan minyak dari Asia Tenggara — dan mereka membangun tiga lapis cadangan sejak 1973: pemerintah, swasta, kerjasama internasional. Indonesia? Indonesia membangun subsidi.

Diam-diam, tangki-tangki di Dumai menyaksikan semuanya.

Kritikus akan berargumen bahwa perbandingan itu timpang — Jepang mengimpor hampir seluruh kebutuhan energinya, sementara Indonesia masih memproduksi sekitar 600 ribu barel per hari. Benar. Tapi angka itu justru memperparah ironi: negara yang masih memproduksi minyak justru memiliki jendela peluang untuk membangun cadangan — dan Indonesia melewatkannya selama puluhan tahun. Yang tidak ada bukan minyaknya. Yang tidak ada adalah wadahnya.

Di sinilah paradoks paling dalam bekerja. Selama puluhan tahun, politik energi Indonesia memilih yang terlihat: harga BBM murah yang membuat pemilih senang, subsidi yang menelan lebih dari Rp 150 triliun per tahun, janji diversifikasi yang diulang setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang tidak pernah dipilih adalah yang tidak terlihat oleh kamera — gudang, tangki, infrastruktur penyimpanan strategis. Douglass North, ekonom pemenang Nobel yang menghabiskan kariernya mempelajari mengapa negara-negara gagal membangun institusi yang tepat, akan mengenali pola ini: insentif politik selalu condong pada kebijakan yang hasilnya langsung dirasakan pemilih. Membangun tangki raksasa di Sumatera tidak menghasilkan foto peresmian yang menarik. Tidak ada pemilih yang berterima kasih karena tangki cadangan BBM-nya penuh.

Maka dibutuhkan pemimpin yang tidak menghitung dalam siklus pemilu.

Ketika Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan cadangan dari 23 hari ke 90 hari, ia sedang melawan gravitasi politik itu. Angka 90 hari bukan dipilih sembarangan — itu standar wajib International Energy Agency sejak 2001, bagian dari arsitektur keamanan energi kolektif yang dibangun setelah trauma embargo minyak 1973. Indonesia bukan anggota IEA. Tapi Prabowo memilih mengukur diri dengan standar negara maju, bukan standar negara berkembang yang lebih nyaman. Instruksi itu keluar di tengah konflik AS-Iran yang sedang memanas — ketika presiden lain mungkin cukup memerintahkan jaminan stok untuk Lebaran. Prabowo melihat lebih jauh. Ia membaca Hormuz bukan sebagai krisis musiman, melainkan sebagai sinyal struktural: dunia memasuki era di mana jalur laut bisa ditutup kapan saja, di mana energi bukan lagi komoditas melainkan senjata geopolitik. Seorang jenderal tidak menghitung amunisi untuk satu pertempuran. Ia membangun gudang senjata untuk perang yang belum dideklarasikan.

Praktisi migas Hadi Ismoyo memperkirakan dibutuhkan 56 tangki baru berkapasitas masing-masing 2 juta barel, dengan biaya sekitar Rp 378 triliun. Selama ini angka itu dibingkai sebagai beban. Padahal dalam logika negara maju, cadangan strategis adalah aset — bukan biaya. Indonesia menghabiskan lebih dari Rp 150 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM yang habis terbakar di knalpot. Rp 378 triliun untuk infrastruktur yang bertahan puluhan tahun — setara dua setengah tahun subsidi yang lenyap tanpa bekas. Dan ada dimensi yang jarang dibicarakan: negara yang punya cadangan besar bisa membeli minyak saat harga dunia jatuh dan melepaskannya saat harga melonjak — mengubah SPR dari pos pengeluaran menjadi alat stabilisasi APBN. Prabowo, dengan latar belakang militer yang terlatih membaca ancaman asimetris, memahami aritmatika ini lebih cepat dari para teknokrat yang selama puluhan tahun mengelola energi sebagai soal anggaran, bukan soal pertahanan.

Dan di sini muncul pertanyaan yang belum diajukan siapa pun.

Amerika Serikat menyimpan 395 juta barel minyak strategisnya bukan di tangki baja di atas tanah, melainkan di dalam gua garam — rongga raksasa yang dibuat dengan melarutkan lapisan garam batu ratusan meter di bawah permukaan bumi. Garam memiliki sifat unik: kedap air, lentur, dan mampu “menyembuhkan” retaknya sendiri secara alami — dinding penyimpanan paling aman yang pernah diciptakan alam. Washington memulai pembangunan sistem ini pada 1977, hampir lima puluh tahun lalu. Biaya penyimpanannya hanya sekitar satu setengah dolar per barel — sepersepuluh dari tangki permukaan. Tiongkok, yang ketergantungan impornya melebihi 70 persen, membangun fasilitas serupa di delapan lokasi dan pada 2026 sudah memiliki cadangan strategis terbesar di dunia. Indonesia berencana membangun tangki permukaan — pilihan yang sepuluh kali lebih mahal. Pertanyaan yang belum ditanya: apakah ada opsi yang lebih cerdas secara geologis di kepulauan seluas ini?

Tentu ada yang berargumen: mengapa membangun gudang minyak di era transisi energi? Pertanyaan itu masuk akal. Sampai Selat Hormuz ditutup.

Ketika Iran memblokade jalur yang dilalui 84 persen minyak menuju Asia, pertanyaannya bukan lagi soal transisi jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa memasak dan mengangkut barang bulan depan. Dan ada risiko yang lebih dekat dari Hormuz: seluruh impor BBM jadi Indonesia dari Singapura dan Malaysia melewati Selat Malaka. Satu kecelakaan kapal tanker di sana — bukan perang, hanya satu kecelakaan — bisa lebih menghancurkan daripada konflik di Timur Tengah.

Lee Kuan Yew, jika masih hidup, mungkin akan berkomentar dengan ketajaman khasnya: Indonesia selalu memiliki segalanya — kecuali disiplin untuk menyimpannya. Prabowo, tampaknya, sedang membuktikan bahwa kalimat itu bisa diubah.

Studi kelayakan untuk storage di Sumatera telah berjalan. Tiga tahun target pembangunan. Tapi ada ujian yang lebih berat dari teknik dan anggaran: apakah Indonesia siap menciptakan lembaga pengelola cadangan strategis yang otonom dari siklus politik — yang mandatnya tunggal, menjaga tangki tetap penuh lintas rezim, dan yang tidak bisa dibuka seperti celengan setiap kali APBN tertekan? Karena sejarah Indonesia menunjukkan satu pola yang konsisten: kita mampu membangun proyek, tetapi sering gagal menjaga sistem. Tanpa arsitektur kelembagaan itu, tangki 90 hari hanyalah tangki yang menunggu dikosongkan oleh presiden berikutnya.

Di pelabuhan Dumai, tangki-tangki itu masih berdiri. Masih kosong. Tapi kini kekosongan itu bukan lagi kelalaian — ia adalah ruang yang menunggu diisi. Sebuah cetak biru. Dan pertanyaannya bukan lagi “mau taruh di mana?” Pertanyaannya adalah mengapa selama puluhan tahun, tidak ada yang bertanya.

**********************