Dengarkan artikek ini:
Jusuf Kalla (JK) ada di mana-mana: Iran, ijazah, ceramah SARA. Kebetulan, atau skenario?
“If the Avengers were built for anything, it’s for stopping Thanos from completing his goal.” – Anthony Russo, produser film-film Marvel Cinematic Universe
Cupin menghitung: dalam enam pekan terakhir, Jusuf Kalla sudah muncul di setidaknya empat arena konflik yang sama sekali berbeda. Maret 2026, JK mengkritik keras efektivitas Board of Peace bentukan Donald Trump, mendesak Prabowo menagih janji perdamaian di tengah konflik Iran, bahkan mempertanyakan gunanya Indonesia menjadi anggota jika forum itu tak mampu meredam perang.
Belum reda gemanya, April datang membawa babak baru: JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik, lalu mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli di depan publik. Cupin mencatat bahwa dalam satu kunjungan ke Bareskrim, JK melakukan dua manuver sekaligus—membersihkan namanya sendiri dan menempatkan mantan atasannya dalam posisi defensif.
Lalu muncul episode terbaru: ceramah JK di Masjid Kampus UGM soal konflik Poso dan Ambon viral setelah dipotong konteksnya, memicu GAMKI dan puluhan ormas Kristen melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Cupin menggeleng—seorang arsitek Deklarasi Malino yang mendamaikan konflik SARA kini justru dilaporkan karena dianggap menyulut sentimen SARA.
Cupin bertanya-tanya: apakah JK memang berniat menjadi pusat gravitasi seluruh kontroversi nasional, ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menariknya ke panggung? Idrus Marham dari Golkar bahkan sudah terang-terangan menuding ada kepentingan JK yang terganggu sehingga ia menebarkan isu chaos—lengkap dengan prediksi spesifik soal kekacauan Juli-Agustus 2026 yang, menurut Idrus, “bukan lagi prediksi, melainkan seperti sudah ada skenario.”
Dua pertanyaan menggantung di kepala Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, mengapa satu orang bisa menjadi titik temu begitu banyak konflik dalam waktu sesingkat ini? Kedua, adakah pola yang bisa menjelaskan kemunculan “villain” semacam ini dalam lanskap politik—bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lain?
Menyoal Designated Villain
Cupin teringat konsep yang pernah ia baca dari Vladimir Propp dalam Morphology of the Folktale—bahwa setiap narasi membutuhkan fungsi-fungsi tetap, dan salah satu yang paling penting adalah kehadiran villain yang menggerakkan plot. Tanpa antagonis, cerita kehilangan tenaga; tanpa ancaman, hero tidak punya alasan untuk bertindak.
Dalam konteks politik, fenomena ini bukan hal baru. Murray Edelman dalam Constructing the Political Spectacle menjelaskan bahwa politik modern bekerja seperti teater: publik membutuhkan karakter-karakter yang bisa diidentifikasi—pahlawan, penjahat, korban—agar bisa memahami dan merespons peristiwa yang sebenarnya sangat kompleks.
JK sedang menjalani apa yang bisa disebut sebagai proses vilifikasi bertahap—sebuah akumulasi narasi yang, satu per satu, membangun persepsi antagonistik. Cupin membandingkannya dengan apa yang terjadi pada John Bolton di era Trump: seorang insider yang perlahan bergeser menjadi kritikus, lalu ditetapkan sebagai pengkhianat oleh narasi dominan.
Ada juga paralel dengan kasus George Soros yang dianalisis oleh Cas Mudde dan lain-lain dalam studi populisme Eropa—seorang aktor bisnis-filantropis yang dinarasikan sebagai puppet master di balik berbagai gejolak politik. Pola ini menunjukkan bahwa designated villain seringkali bukan orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang paling mudah di-frame sebagai dalang karena memiliki modal, jaringan, dan ambiguitas posisi.
Joseph Nye dalam Soft Power mengingatkan bahwa kemampuan membentuk narasi—framing power—sama pentingnya dengan kekuatan material. Siapa pun yang menguasai frame, menguasai cerita; siapa yang menguasai cerita, menguasai persepsi publik tentang siapa yang salah dan siapa yang benar.
Cupin melihat hal itu terjadi pada JK. Desakannya kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah—yang secara logis bisa dibaca sebagai saran pragmatis—justru terbaca sebagai ultimatum karena framing yang sudah terbentuk: mantan sekutu yang berbalik arah. Dalam istilah naratologi yang dipaparkan Christopher Booker dalam The Seven Basic Plots, JK sedang menjalani the ally-turned-antagonist arc—pola cerita klasik dari Brutus hingga Harvey Dent.
Dua pertanyaan kini menyeruak di benak Cupin. Pertama, apakah vilifikasi terhadap JK murni organik—produk dari akumulasi pernyataannya sendiri—ataukah ada desain tertentu yang memanfaatkannya? Kedua, jika memang ada kepentingan di balik keaktifan JK, kepentingan siapa sebenarnya yang sedang dimainkan?
Antara Bisnis, Politik, dan Bayangan 2029?
Cupin membuka spreadsheet dan mulai memetakan. Dari sisi bisnis, Kalla Group adalah gurita korporasi yang membentang dari otomotif (dealer Toyota di Indonesia Timur melalui PT Hadji Kalla) hingga infrastruktur (PT Bumi Karsa, PT Bukaka Teknik Utama), dari energi terbarukan (Poso Energy, Malea Energy) hingga properti (Kalla Inti Karsa, Trans Studio Makassar), dari smelter (PT Bumi Mineral Sulawesi) hingga logistik maritim dan transportasi.
Idrus Marham dari Golkar tidak main-main ketika menyebut “ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai.” Cupin mencatat setidaknya beberapa titik rawan. Pertama, sektor infrastruktur dan konstruksi Kalla Group sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah—jalan, jembatan, irigasi di Indonesia Timur—yang alokasi anggarannya dipengaruhi oleh hubungan politik dengan rezim berkuasa.
Kedua, bisnis energi terbarukan melalui PLTA di Poso memerlukan dukungan regulasi dan pembelian listrik oleh PLN, sebuah arena yang tak pernah bebas dari intervensi politik. Ketiga, ekspansi Bukaka Teknik Utama ke garbarata bandara internasional di India dan Asia Tenggara menuntut dukungan diplomasi ekonomi yang hanya bisa difasilitasi oleh pemerintah yang kooperatif.
Ketika hubungan JK dengan kekuasaan memburuk—terlebih setelah ia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran—maka setiap akses bisnis yang membutuhkan goodwill pemerintah berpotensi menyempit. Bagi Cupin, ini bukan soal konspirasi, melainkan soal insentif struktural yang bisa menjelaskan mengapa seorang pengusaha-politisi sekaliber JK memilih untuk tetap relevan di panggung publik.
Dari sisi politik, koneksi JK-Anies tidak bisa diabaikan. JK secara terbuka menyebut Anies sebagai “murid politik”-nya, mendukungnya di Pilpres 2024, dan memiliki hubungan personal yang melintasi zaman sejak era Universitas Paramadina.
Dalam analisis Jeffrey Winters tentang oligarki di Indonesia—Oligarchy—hubungan patron-klien seperti ini tidak pernah bersifat sentimental semata; ia selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan jangka panjang.
Muncul spekulasi yang tak bisa diabaikan Cupin: apakah keaktifan JK saat ini adalah bagian dari positioning untuk siklus 2029? Dengan melemahkan narasi Jokowi melalui isu ijazah, mengkritisi Prabowo melalui Board of Peace, dan membangun citra sebagai elder statesman yang berani bicara—JK secara simultan membuka ruang bagi figur oposisi yang selama ini terpinggirkan, termasuk Anies.
Namun, Cupin juga membaca literatur tentang overexposure dalam politik. Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy sudah lama mengingatkan bahwa aktor politik yang terlalu sering muncul di terlalu banyak isu berisiko mengalami credibility dilution—penurunan kredibilitas karena publik mulai mempertanyakan motivasi di balik setiap langkahnya.
Dan inilah yang sedang terjadi. Ketika JK berbicara tentang perdamaian Iran, publik bertanya: apakah ini kepedulian kemanusiaan atau posturing politik? Ketika ia mendesak Jokowi soal ijazah, publik bertanya: apakah ini solusi atau tekanan?
Ketika ceramahnya viral, publik bertanya: apakah ini digoreng atau memang problematik? Setiap pertanyaan menggerus sedikit demi sedikit modal sosial yang telah ia bangun selama puluhan tahun.
Pada akhirnya, apakah JK benar-benar “Thanos” yang dengan sadar mengumpulkan Infinity Stones kontroversi untuk merombak tatanan politik, ataukah ia sekadar seorang negarawan tua yang terjebak dalam arus narasi yang jauh lebih besar dari dirinya—itu adalah pertanyaan yang hanya waktu bisa menjawab. Yang pasti, dalam setiap drama politik yang baik, villain yang paling efektif selalu adalah orang yang tidak menyadari—atau menolak mengakui—bahwa ia sedang memainkan peran itu. (A43)
