HTI resmi dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 melalui Perppu No. 2/2017 tentang Ormas karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. Namun pada Februari 2025, GP Ansor dan Banser melaporkan kemunculan kembali aktivitas eks-HTI di berbagai daerah — menggunakan kedok kegiatan keagamaan, halal bi halal di hotel, dan membonceng isu Palestina untuk menyebarkan paham khilafah. Akankah organisasi yang pernah punya pengaruh politik besar ini kembali ke panggung nasional?
Pada 146 SM, Romawi menghancurkan Kartago dengan sangat teliti. Kota diratakan, penduduknya diperbudak, dan — menurut legenda yang ditulis Appianus — tanah bekas kota itu ditaburi garam agar tidak ada tanaman yang bisa tumbuh kembali. Selama berabad-abad, sejarawan menganggap Kartago benar-benar mati.
Namun yang terjadi kemudian justru ironis: Julius Caesar, hanya satu abad setelahnya, membangun kembali Kartago sebagai koloni Romawi dan kota itu tumbuh menjadi salah satu metropolis terbesar di Mediterania. Tanah yang disangka sudah mati ternyata hanya tidur.
Analogi ini relevan untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan gerakan politik Islam di Indonesia — khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara formal, HTI sudah “diratakan” sejak 19 Juli 2017 melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, yang mencabut status badan hukumnya karena ideologi khilafah dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun apakah menghancurkan struktur organisasi berarti menghancurkan ideologi? Di sinilah letak pertanyaan yang belum tuntas dijawab oleh siapa pun. Sebuah tulisan di portal East Asia Forum yang dibuat Nauval El Ghifari menjadi salah satu pembuka atas narasi apakah HTI benar-benar akan kembali.
Hantu yang Tak Bisa Dikubur
Pada Februari 2025, sebuah alarm berbunyi. GP Ansor dan Banser melaporkan kemunculan kembali aktivitas yang diduga berafiliasi dengan HTI di berbagai daerah. Kepala Satkornas Banser, H. Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa eks-HTI bermunculan di beberapa daerah dan menyebutnya sebagai alarm bahaya bagi keberagaman. Fenomena ini bukan sekadar rumor. Tempo mencatat aksi serentak di 22 titik di seluruh Indonesia pada 2 Februari 2025 dengan estimasi sekitar 30 ribu peserta, membonceng isu bela Palestina namun diduga kuat merupakan agenda mobilisasi eks-HTI.
Yang lebih menarik lagi adalah temuan dari Rida Hesti Ratnasari, eks-pengurus DPP HTI yang kini menjadi Peneliti Aliran Agama Islam di MUI. Dalam diskusi di Jakarta pada Februari 2025, ia menegaskan bahwa keanggotaan HTI bukan menyusut, melainkan justru bertambah. Modusnya berubah: jika dulu terbuka, kini aktivitas berjalan tertutup di rumah-rumah dan ballroom hotel — tempat yang sulit dijangkau pengawasan pemerintah. Sementara itu, platform terenkripsi seperti Telegram menjadi kanal dakwah utama mereka.
Ini persis yang dikhawatirkan oleh filsuf politik Prancis, Alexis de Tocqueville, ketika ia menulis bahwa represi terhadap sebuah gerakan seringkali tidak memusnahkannya, melainkan hanya membuatnya bermetamorfosis.
Tocqueville mengamati fenomena ini dalam konteks Revolusi Prancis: aristokrasi yang dihancurkan secara formal justru meninggalkan warisan mental yang bertahan selama beberapa generasi. Dengan kata lain, Anda bisa membubarkan sebuah organisasi, tetapi Anda tidak bisa membubarkan sebuah gagasan yang sudah tertanam di kepala ribuan — atau mungkin jutaan — orang.
Kesunyian Era Prabowo: Jeda atau Akhir?
Bagi siapa pun yang mengikuti dinamika politik Indonesia sejak 2016, suasana saat ini terasa seperti anomali. Pada 2016-2017, Aksi Bela Islam 212 mampu memobilisasi ratusan ribu orang ke jantung Jakarta. FPI di bawah Habib Rizieq Shihab dan HTI menjadi kekuatan oposisi jalanan yang nyata. Islamisme bukan sekadar wacana pinggiran — ia adalah narasi utama yang membelah bangsa menjadi dua kubu.
Lalu apa yang berubah? Di permukaan, jawabannya terlihat sederhana: represi berhasil. Jokowi membubarkan HTI, melarang FPI pada Desember 2020, dan memproses hukum Habib Rizieq. Infrastruktur gerakan Islamis secara sistematis dilumpuhkan.
Namun ada lapisan yang lebih dalam. Prabowo Subianto — kandidat yang pada 2014 dan 2019 mendapat dukungan signifikan dari kubu konservatif Islam — kini duduk di kursi kepresidenan. Dikotomi pluralis versus Islamis yang selama satu dekade membakar mobilisasi politik telah kehilangan relevansinya. Ketika “musuh bersama” yang sebelumnya berkuasa sudah berakhir kekuasaan dan digantikan oleh sosok yang sebelumnya didukung, atas nama siapa dan melawan siapa gerakan itu harus memobilisasi diri?
Marcus Mietzner, Associate Professor di Australian National University dan salah satu pengamat Indonesia paling tajam, sudah memperingatkan fenomena ini sejak 2018 dalam artikelnya “Fighting Illiberalism with Illiberalism” yang terbit di Pacific Affairs.
Tesis utama Mietzner cukup provokatif: respons Jokowi terhadap mobilisasi Islamis — yang mencampur strategi kriminalisasi dengan akomodasi patronase — memang berhasil meredam ancaman jangka pendek, tetapi pada saat bersamaan justru mengancam demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemerintah melawan iliberalisme Islamis dengan iliberalisme negara. Hasilnya bukan kemenangan demokrasi, melainkan apa yang Mietzner sebut sebagai proses dekonsolidasi demokratis yang perlahan namun nyata.
Riset Mietzner bersama Burhanuddin Muhtadi pada 2018 juga menunjukkan data yang penting: sekitar 41,5 persen Muslim Indonesia memiliki kecenderungan Islamis dalam opini politik mereka. Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Artinya, meskipun gerakan politik Islam kehilangan panggung dan pemimpin karismatiknya, basis sosiologisnya tetap masif. Mereka tidak hilang — mereka hanya kehilangan kendaraan politik.
Bom Waktu Ideologis?
Di sinilah kita perlu membaca situasi dengan kacamata yang lebih filosofis. Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia, pernah memperkenalkan konsep interregnum — sebuah fase di mana tatanan lama sedang sekarat tetapi tatanan baru belum mampu lahir. Dalam interregnum, kata Gramsci, muncul berbagai gejala morbid. Kondisi politik Islam di Indonesia saat ini menyerupai interregnum itu: struktur formal gerakan sudah dihancurkan, tetapi ideologi yang mendasarinya belum mati dan belum pula menemukan bentuk baru yang stabil.
Studi dari Alexander R. Arifianto yang dipublikasikan melalui East Asia Forum menguatkan gambaran ini. Ia mencatat bahwa kelompok Islamis kini mendominasi ruang dakwah yang ditinggalkan oleh intelektual moderat NU dan Muhammadiyah yang sibuk berpolitik praktis. Media sosial menjadi medan pertempuran baru dari para pendakwah yang memiliki jangkauan yang jauh lebih luas ketimbang tokoh moderat mana pun. Ironinya, semakin kelompok-kelompok ini ditekan ke bawah tanah, semakin sulit untuk memantau perkembangan mereka.
Pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi soal apakah ideologi Islamis akan bangkit — karena secara sosiologis ia tidak pernah benar-benar mati. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: dalam bentuk apa dan melalui pintu masuk mana kebangkitan itu akan terjadi? Apakah melalui kontestasi elektoral sebagaimana PKS terus bertahan dalam sistem? Apakah melalui infiltrasi birokrasi dan regulasi daerah sebagaimana pernah terjadi di Sumatra Barat? Apakah melalui ketokohon yang maju di 2029, katakanlah lewat sosok seperti Anies Baswedan? Ataukah melalui momentum krisis nasional — ekonomi, bencana, atau geopolitik — yang membuka celah bagi narasi alternatif tentang tata kelola negara?
Satu hal yang pasti: sejarah tidak pernah ramah kepada mereka yang mengira bahwa membubarkan sebuah organisasi berarti menyelesaikan sebuah masalah. Kartago diratakan, tanahnya ditaburi garam. Namun seratus tahun kemudian, di atas tanah yang sama, sebuah kota baru berdiri — lebih besar dari sebelumnya.
Politik Islam di Indonesia mungkin sedang dalam fase tertidur. Dan tertidur bukan berarti mati. Dia hanya menunggu waktu untuk kembali bersemi menjadi kekuatan besar yang akan jadi penentu sejarah Indonesia selanjutnya. (S13)
