Rekam Jejak Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup yang Baru

tirto.id – Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet pada hari ini, Senin, 27 April 2026, salah satunya yaitu Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Jumhur yang menggantikan Hanif Faisol, memiliki pengalaman memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta pernah menjabat Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Menteri Lingkungan Hidup yang lama, Hanif Faisol ditunjuk sebagai sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain itu hari ini Prabowo juga melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.

Profil Jumhur Hidayat & Harta Kekayaan

Mohammad Jumhur Hidayat lahir pada 18 Februari 1968 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan seorang aktivis pergerakan rakyat, tokoh buruh, sekaligus mantan pejabat publik.

Nama Mohammad Jumhur Hidayat mulai dikenal sejak menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada akhir 1980-an, ketika aktif memimpin berbagai aksi demonstrasi yang menyoroti ketimpangan sosial, penggusuran lahan rakyat, serta kebijakan pemerintah Orde Baru.

Aktivitas tersebut berujung pada penangkapan dan pemenjaraannya pada 1989–1992. Setelah bebas, ia tidak meninggalkan dunia gerakan, melainkan memperluas pengaruhnya melalui lembaga kajian seperti CIDES, di mana ia berperan sebagai direktur eksekutif.

Memasuki era reformasi, Jumhur sempat menjajal jalur politik praktis dengan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat dan kemudian Partai Sarikat Indonesia.

Meski gagal, hal itu membuatnya kembali fokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya buruh dan sektor informal. Ia mendirikan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) serta Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia.

Kiprahnya juga meluas ke pemberdayaan pedagang kecil melalui keterlibatan di organisasi seperti APKLI dan APGKI, menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan ekonomi berbasis rakyat kecil.

Puncak karier birokrasi Jumhur terjadi ketika ia diangkat menjadi Kepala BNP2TKI pada 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama lebih dari tujuh tahun menjabat, ia melakukan berbagai terobosan dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, seperti pembentukan call center 24 jam bagi TKI bermasalah, digitalisasi layanan penempatan tenaga kerja, hingga upaya peningkatan standar gaji dan perlindungan di negara tujuan.

Ia juga mendorong pembenahan sistem pelatihan tenaga kerja dan memperluas akses penempatan ke berbagai negara. Kepemimpinannya dinilai berhasil meningkatkan kinerja kelembagaan, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

Setelah tidak lagi menjabat pada 2014, seiring pilihan politiknya yang mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan keterlibatannya sebagai relawan pendukung Joko Widodo, Jumhur sempat mengurangi aktivitas politik praktis dan lebih fokus pada dunia usaha serta advokasi sosial.

Namun, ia tetap vokal dalam isu-isu publik, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang kembali membuatnya berhadapan dengan proses hukum pada 2020.

Kariernya kemudian memasuki fase baru ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada 2022.

Secara personal, Jumhur menikah dengan Alia Febyani Prabandari dan dikaruniai empat anak. Selain aktif sebagai organisator dan aktivis, ia juga produktif menulis buku dan artikel tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, serta pengalaman perjuangannya, termasuk karya seperti “Surat-Surat dari Penjara” dan “Manifesto Kekuatan Ketiga”.

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan keterangan tanggal lapor yakni 5 Desember 2007 saat ia masih menjabat sebagai ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, tercatat Jumhur memiliki jumlah harta sebesar Rp2.278.228.959.